PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 1329. Lihat semua soal

NO. 131
Bapak Arya adalah seorang Kepala Seksi di Dinas Perizinan Kota Makmur. Belakangan ini, pemerintah kota sedang gencar melakukan transformasi digital untuk mempermudah pelayanan publik. Sebuah perusahaan startup lokal, PT Inovasi Digital, mengajukan penawaran untuk mengembangkan sistem aplikasi perizinan terpadu yang baru. Dalam proses evaluasi, Bapak Arya menemukan bahwa salah satu anggota tim teknis dari PT Inovasi Digital adalah adik iparnya sendiri, Bapak Bayu. Meskipun kualifikasi PT Inovasi Digital sangat baik dan penawarannya kompetitif, Bapak Arya menyadari adanya potensi konflik kepentingan. Di sisi lain, proyek ini sangat mendesak dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat secara signifikan. Tekanan dari atasan dan masyarakat untuk segera meluncurkan sistem baru ini juga cukup tinggi. Dalam situasi tersebut, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi dan profesionalisme Bapak Arya adalah...
A
Tetap melanjutkan evaluasi dan merekomendasikan PT Inovasi Digital jika memang secara objektif memenuhi syarat terbaik, namun menyampaikan informasi tentang hubungan kekerabatan tersebut kepada atasan dan tim evaluasi untuk transparansi.
B
Mundur dari tim evaluasi proyek tersebut dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab evaluasi kepada rekan kerja lain untuk menghindari potensi konflik kepentingan, tanpa perlu melaporkan secara formal.
C
Meminta Bapak Bayu untuk mundur dari tim PT Inovasi Digital agar tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, kemudian melanjutkan evaluasi seperti biasa tanpa perlu melaporkan kepada atasan.
D
Mengesampingkan PT Inovasi Digital dari daftar kandidat, meskipun kualifikasinya baik, demi menghindari kecurigaan dan potensi konflik kepentingan, lalu fokus mengevaluasi perusahaan lain.
E
Meneruskan evaluasi dan merekomendasikan PT Inovasi Digital karena memang yang terbaik, tanpa perlu mengungkapkan hubungan kekerabatan tersebut karena tidak ada niat buruk.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 132
Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya menghadapi tantangan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Salah satu indikator penting dari masyarakat multikultural yang harmonis adalah...
A
Terbentuknya berbagai kelompok sosial yang terpisah secara tegas berdasarkan agama masing-masing.
B
Tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam ranah kebijakan politik maupun kehidupan publik.
C
Integrasi antaragama hanya bisa terwujud jika ada arahan atau intervensi dari pemimpin tertinggi.
D
Adanya pemisahan komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda.
E
Kekuasaan agama mayoritas yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan politik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 133
Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum sangat vital untuk menjamin legitimasi hasil pemilu. Namun, masih banyak warga yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya. Langkah efektif apa yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu?
A
Memberikan sanksi hukum kepada setiap warga negara yang tidak berpartisipasi dalam pemilu.
B
Melaksanakan kampanye dan sosialisasi secara masif mengenai urgensi dan dampak positif partisipasi pemilu.
C
Menunda pelaksanaan pemilu sampai seluruh elemen masyarakat benar-benar siap untuk berpartisipasi.
D
Mewajibkan seluruh warga negara untuk memilih tanpa memberikan opsi untuk golput.
E
Mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) agar proses pemilu lebih mudah dikontrol.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 134
Di Negara Nusajaya, Bapak Surya Adinata menjabat sebagai Kepala Badan Pembangunan Nasional. Suatu ketika, sebuah proyek strategis pembangunan infrastruktur besar senilai triliunan rupiah akan dilelang. Beberapa kerabat dekat Bapak Surya, yang memiliki perusahaan konstruksi, mendekatinya dengan tawaran 'kerjasama' yang menjanjikan keuntungan pribadi yang signifikan jika proyek tersebut diarahkan kepada mereka. Mereka juga menyarankan agar proses lelang dapat sedikit 'dimudahkan' untuk pihak mereka. Bapak Surya, tanpa ragu, menolak tegas tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap proses harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk dirinya sendiri atau kerabatnya. Ia bahkan memastikan timnya melakukan pengawasan ekstra ketat agar tidak ada celah kecurangan. Akibatnya, hubungan dengan beberapa kerabatnya menjadi renggang, namun Proyek Pembangunan Jalur Logistik Sentra Berkah itu akhirnya diselesaikan oleh kontraktor yang memang paling kompeten dan dengan biaya yang efisien, membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Nusajaya. Tindakan Bapak Surya Adinata dalam menghadapi tawaran dari kerabatnya tersebut, yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum di atas kepentingan pribadi dan golongan, merupakan cerminan nyata dari nilai luhur apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
A
Integritas
B
Patriotisme
C
Nasionalisme
D
Kerakyatan
E
Keadilan Sosial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 135
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan indikasi bahwa rekan kerjanya, Kepala Bagian Keuangan, sering memberikan informasi proyek yang belum dipublikasikan kepada pihak luar yang memiliki koneksi pribadi, meskipun tindakan tersebut belum masuk kategori tindak pidana korupsi secara langsung, namun jelas melanggar kode etik dan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah...
A
Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan anonim agar tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga nama baik institusi.
B
Mendokumentasikan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan praktik tersebut kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal (misalnya Inspektorat) sesuai prosedur yang berlaku.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan merupakan tindak pidana korupsi yang terang-terangan dan untuk menghindari konflik di lingkungan kerja.
D
Membahas masalah ini dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk mencari tahu apakah ada yang memiliki keluhan serupa sebelum memutuskan tindakan.
E
Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut untuk tujuan pribadi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 136
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 137
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 138
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 139
Pada sidang PPKI, disetujui perubahan beberapa frasa dalam Piagam Jakarta guna mengakomodasi perbedaan keyakinan di Indonesia bagian timur. Keputusan ini merefleksikan bahwa...
A
Kesatuan dan persatuan bangsa adalah prioritas utama di atas keberagaman keyakinan.
B
Kelompok agama tertentu harus memiliki dominasi dalam penetapan kebijakan negara.
C
Setiap pihak harus menerima hasil keputusan mayoritas tanpa adanya pengecualian.
D
Perbedaan keyakinan sebaiknya tidak diberikan ruang dalam struktur kenegaraan.
E
Kepentingan kelompok mayoritas wajib diutamakan oleh negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 140
Pemerintah meluncurkan program digitalisasi di desa-desa untuk mempercepat akses teknologi bagi warganya. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang menolak karena khawatir kehilangan pekerjaan. Tindakan apa yang paling tepat seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Memaksakan pelaksanaan program digitalisasi tanpa memberikan ruang kompromi.
B
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdialog demi mencari jalan keluar bersama.
C
Menunda implementasi program hingga tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
D
Mengalihkan program digitalisasi ke wilayah lain yang lebih siap menerima inovasi.
E
Mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat dan tetap melanjutkan program tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.