PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 131
Pak Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Harapan Bangsa. Suatu hari, sebuah perusahaan multinasional besar, PT Sentosa Raya, ingin menginvestasikan dananya untuk proyek infrastruktur berskala besar di provinsi tersebut. Dalam sebuah pertemuan tertutup, perwakilan PT Sentosa Raya menawarkan 'dana operasional' yang cukup besar kepada Pak Rahman dan timnya, di luar prosedur resmi, dengan harapan proses perizinan dan persetujuan proyek dapat dipercepat dan beberapa regulasi bisa dilonggarkan. Pak Rahman dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa semua proses harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semata-mata demi kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Harapan Bangsa, tanpa adanya intervensi atau keuntungan pribadi. Prinsip ini ia pegang teguh meskipun ada potensi tekanan dari pihak lain yang ingin proyek tersebut cepat terealisasi dengan cara apapun.
A
Profesionalisme
B
Integritas
C
Loyalitas
D
Etos Kerja
E
Solidaritas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 132
Di Indonesia, terdapat berbagai etnis seperti Tionghoa, Arab, dan India yang telah menetap secara turun-temurun dan berpotensi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI sangatlah penting karena alasan utama apa?
A
Perbedaan etnis akan semakin memperkaya khazanah bangsa Indonesia.
B
Semakin banyak WNI akan semakin menguatkan persatuan bangsa.
C
Indonesia menjunjung tinggi prinsip keterbukaan bagi siapapun yang ingin menjadi WNI.
D
Mendukung dan memperkokoh persatuan bangsa Indonesia.
E
Kepentingan politik dianggap lebih dominan daripada ikatan etnis.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 133
Sebuah instansi pemerintah sedang dalam proses pemindahan gedung kantor ke lokasi yang lebih modern dan luas. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perabot kantor menemukan bahwa seorang anggota panitia, Saudara Eko, memiliki hubungan kepemilikan saham di salah satu perusahaan furnitur yang mengajukan penawaran. Saudara Eko tidak secara eksplisit mengungkapkan hubungan ini di awal, namun rekam jejaknya dalam penentuan spesifikasi teknis cenderung menguntungkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika hal ini terungkap, Saudara Eko berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan instansi mendapatkan produk terbaik dan termurah, dan hubungannya dengan perusahaan tidak mempengaruhi objektivitasnya. Apa konflik kepentingan yang paling jelas muncul dalam kasus ini, dan bagaimana panitia pengadaan seharusnya menindaklanjuti temuan ini untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa?
A
Konflik antara kepentingan pribadi Saudara Eko dan tugasnya sebagai anggota panitia pengadaan. Panitia harus mengabaikan hubungan tersebut jika Saudara Eko dapat membuktikan bahwa pilihannya didasarkan pada kualitas dan harga terbaik.
B
Konflik antara prinsip transparansi dan efisiensi. Panitia harus meminta Saudara Eko untuk menarik diri dari proses penilaian perusahaan tersebut dan memastikan dia tidak memiliki peran dalam keputusan akhir.
C
Konflik kepentingan antara kewajiban Saudara Eko untuk mendapatkan barang terbaik bagi instansi dan potensi keuntungan finansial pribadinya dari perusahaan yang terafiliasi. Panitia harus segera mendiskualifikasi perusahaan yang terafiliasi dan melaporkan Saudara Eko kepada unit kepatuhan internal untuk penyelidikan lebih lanjut, terlepas dari alasan yang diberikan.
D
Konflik antara etika dan legalitas. Panitia harus meminta Saudara Eko menandatangani surat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan di masa depan.
E
Konflik antara loyalitas kepada tim dan etika individu. Panitia harus membentuk tim audit independen untuk menilai ulang seluruh proses pengadaan dari awal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 134
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 135
Pemerintah Indonesia seringkali mengadakan festival budaya untuk memamerkan kekayaan budaya daerah. Tujuan fundamental dari kegiatan semacam ini adalah...
A
Menciptakan keseragaman budaya di seluruh wilayah Indonesia.
B
Menunjukkan superioritas satu budaya daerah tertentu.
C
Meningkatkan penghargaan dan melestarikan keberagaman budaya bangsa.
D
Memicu persaingan di antara kebudayaan daerah yang berbeda.
E
Mempromosikan budaya dari negara-negara asing kepada masyarakat lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 136
Desa Makmur, sebuah desa di kaki Gunung Arjuno, memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan yang berintegritas. Kakek Buyut Budi, Pak Wijaya, pada era 1970-an, dikenal sebagai kepala desa yang sangat jujur dan transparan dalam mengelola bantuan pangan dari pemerintah. Setiap beras yang diterima akan dicatat detailnya, diumumkan di balai desa, dan dibagikan secara adil tanpa memandang status atau kedekatan. Ia bahkan menolak hadiah pribadi dari warga yang ingin mendapatkan jatah lebih. Kini, Budi menjabat sebagai Sekretaris Desa Makmur. Pada tahun 2023, desa menerima alokasi dana desa yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan era kakeknya, Budi dihadapkan pada tawaran 'komisi' dari kontraktor, tekanan dari oknum partai politik daerah untuk memprioritaskan proyek tertentu yang menguntungkan mereka, serta desakan dari beberapa anggota keluarga untuk mengutamakan proyek di lingkungan kerabat. Budi merasa dilema karena tuntutan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang dipegang teguh oleh kakeknya. Meskipun Budi ingin meniru integritas kakeknya, ia merasa tekanan eksternal di era modern jauh lebih kompleks dan berisiko. Perbandingan penerapan nilai integritas antara Pak Wijaya di era 1970-an dan Budi di era 2023 di Desa Makmur menunjukkan bahwa...
A
Prinsip integritas di masa lalu lebih mudah diterapkan karena minimnya godaan dibandingkan masa kini.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks akibat intervensi politik dan materialisme yang meningkat.
C
Generasi muda seperti Budi kurang memiliki komitmen terhadap integritas dibandingkan generasi sebelumnya.
D
Integritas merupakan nilai yang universal namun interpretasinya berbeda di setiap zaman.
E
Tingkat kepatuhan terhadap regulasi di masa lalu lebih tinggi dibandingkan masa kini.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 137
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 138
Menghadapi disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia, beberapa daerah mengajukan keberatan terhadap kebijakan pembangunan pusat. Untuk menjaga stabilitas nasional, langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah pusat adalah...
A
Mengabaikan keberatan yang diajukan karena proses pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.
B
Menghentikan seluruh program pembangunan di daerah yang menyampaikan keberatan tersebut.
C
Menyelenggarakan konsultasi intensif dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang.
D
Memberikan alokasi dana tambahan khusus kepada daerah yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan.
E
Mengalihkan anggaran pembangunan dari wilayah yang sudah maju ke daerah yang mengajukan keberatan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 139
R.A. Kartini dikenang sebagai pahlawan yang gigih memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Perjuangan beliau secara nyata diwujudkan melalui usaha...
A
Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi perempuan di Indonesia.
B
Melancarkan perlawanan bersenjata untuk mengusir penjajah.
C
Mendirikan wadah organisasi politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat secara umum.
D
Mengembangkan perekonomian lokal melalui aktivitas perdagangan bebas.
E
Mengabaikan hak-hak laki-laki demi mencapai kesetaraan gender yang mutlak.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 140
Saat muncul ketegangan antara dua kelompok etnis di suatu wilayah, pemerintah segera bertindak untuk memediasi dan menengahi perselisihan tersebut. Tujuan utama dari intervensi pemerintah ini adalah...
A
Membiarkan konflik berlarut-larut hingga salah satu kelompok menyerah.
B
Menghindari penyelesaian konflik melalui jalur militer.
C
Memelihara persatuan nasional dan mencegah disintegrasi bangsa.
D
Menyelesaikan konflik dengan mendukung kelompok mayoritas.
E
Memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan konfliknya sendiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.