PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 265. Lihat semua soal

NO. 141
Ketika para tokoh perumus dasar negara dihadapkan pada perbedaan pandangan, mereka selalu memprioritaskan metode musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan bahwa...
A
Setiap keputusan final harus dicapai melalui sistem voting mayoritas.
B
Kepentingan pribadi atau golongan dianggap lebih utama daripada kepentingan umum.
C
Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dihindari sama sekali agar tidak terjadi konflik.
D
Musyawarah dan mufakat adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.
E
Para tokoh tersebut tidak pernah mengalami adanya perbedaan sudut pandang satu sama lain.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 142
Dalam rangka memelihara harmoni di tengah keberagaman agama dan suku, penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan melalui...
A
Melakukan standarisasi terhadap semua norma agama dan adat istiadat di seluruh daerah.
B
Menggalakkan komunikasi dan kolaborasi antara pemeluk agama serta suku bangsa guna menumbuhkan sikap toleransi.
C
Menghapuskan segala bentuk perbedaan kebudayaan agar proses pengaturan masyarakat menjadi lebih sederhana.
D
Memberikan prioritas dan mengunggulkan satu agama atau suku tertentu di atas yang lainnya.
E
Meminimalkan interaksi antar pemeluk agama dan suku untuk mencegah potensi timbulnya perselisihan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 143
Seorang aparatur pemerintah terbukti terlibat dalam tindak korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam rangka mempertahankan akuntabilitas publik, bagaimana seharusnya pemerintah merespons kondisi tersebut?
A
Melakukan investigasi komprehensif terhadap kasus tersebut dan menerapkan sanksi yang berat.
B
Mengabaikan perkara tersebut demi menjaga stabilitas dan citra politik.
C
Menyelesaikan masalah tersebut secara internal di dalam instansi tanpa melibatkan lembaga penegak hukum eksternal.
D
Memperbolehkan pejabat tersebut tetap menjalankan tugasnya di bawah pengawasan yang ketat.
E
Memberikan sanksi teguran yang ringan dengan tujuan menjaga nama baik institusi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 144
Pengenalan sistem pajak baru oleh pemerintah pusat, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara, menuai keluhan dari banyak pengusaha karena dinilai rumit dan memberatkan. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari para pengusaha dan terus memberlakukan sistem pajak baru.
B
Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja sistem pajak baru.
C
Menunda penerapan sistem pajak sampai semua pihak sepakat sepenuhnya.
D
Membatalkan sistem pajak baru dan mengembalikan ke sistem perpajakan sebelumnya.
E
Memberikan pengecualian pajak sementara hanya kepada pengusaha yang menyatakan penolakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 145
Perdebatan mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta saat sidang PPKI menegaskan bahwa...
A
Seluruh golongan agama memiliki hak untuk mendominasi setiap pengambilan keputusan.
B
Prioritas utama diletakkan pada persatuan dan konsensus bangsa, melebihi perbedaan-perbedaan keagamaan.
C
Masing-masing agama wajib mengalah sepenuhnya demi kepentingan golongan mayoritas.
D
Piagam Jakarta tidak memiliki relevansi dalam proses pembentukan dasar negara.
E
Hanya agama dengan penganut mayoritas yang mempunyai pengaruh signifikan dalam perumusan Pancasila.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 146
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 147
Pemerintah daerah merencanakan program revitalisasi pasar tradisional dengan tujuan menggenjot perekonomian setempat. Namun, para pedagang di pasar tersebut mengkhawatirkan bahwa program ini justru akan merugikan mereka. Untuk menjamin kesuksesan program, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Terus melanjutkan proses revitalisasi tanpa menghiraukan kekhawatiran yang disampaikan oleh pedagang.
B
Mengajak serta para pedagang dalam setiap tahapan, mulai dari perancangan hingga implementasi program.
C
Menghentikan program apabila para pedagang tetap menunjukkan penolakan.
D
Mengalihkan fokus program ke sektor ekonomi lain yang dirasa lebih mudah untuk diterima.
E
Memberikan imbalan finansial kepada pedagang agar mereka bersedia menyetujui program tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 148
Kontribusi pemikiran dari para pendiri bangsa dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong mereka untuk mencapai tujuan utama, yaitu...
A
Memastikan kebebasan masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya mereka.
B
Membentuk landasan negara yang menaungi kepentingan bersama dan menjaga keutuhan bangsa.
C
Melestarikan ragam budaya lokal demi kemaslahatan seluruh warga negara.
D
Mewujudkan struktur pemerintahan yang sentralistik dan berkuasa mutlak pada individu.
E
Menciptakan konstitusi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 149
Gemar memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain dengan tujuan agar penerima bantuan tersebut mampu mandiri di masa depan merupakan bentuk pengamalan sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 150
Di Kabupaten Mandiri Jaya, salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Ibu Siti, dikenal sering memotong sebagian dana alokasi proyek-proyek kecil untuk kepentingan pribadi. Meskipun ia berusaha menutupi jejaknya dengan membuat laporan keuangan fiktif, praktik ini perlahan mulai tercium oleh kontraktor dan warga penerima manfaat. Lambat laun, kualitas pekerjaan proyek-proyek yang ditangani dinas tersebut menurun drastis, seperti pembangunan irigasi yang mudah rusak atau perbaikan jalan yang tidak tahan lama. Masyarakat mulai resah dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Apa dampak negatif paling signifikan yang timbul akibat pengabaian nilai integritas oleh Ibu Siti dalam kasus ini?
A
Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan potensi kerugian finansial negara akibat proyek yang tidak berkualitas.
B
Ibu Siti akan dipecat dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum atas perbuatannya.
C
Kontraktor yang bekerja sama dengan Ibu Siti tidak akan mendapatkan proyek lagi di masa mendatang.
D
Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum akan dipotong pada tahun berikutnya sebagai bentuk sanksi.
E
Rekan kerja Ibu Siti akan merasa tidak nyaman dan kinerja tim secara keseluruhan menurun.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.