PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 151
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 152
Penyelenggaraan festival kebudayaan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Mengedukasi dan mempromosikan kekayaan serta keberagaman budaya lokal kepada khalayak umum.
B
Melakukan unifikasi atau penyeragaman terhadap seluruh corak kebudayaan yang ada di Indonesia.
C
Mengontrol atau membatasi arus masuk pengaruh budaya asing ke wilayah Indonesia.
D
Mengeliminasi atau menurunkan tingkat keberagaman budaya yang terdapat di berbagai daerah.
E
Menghapus ciri khas atau identitas unik dari kebudayaan-kebudayaan daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 153
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 154
Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika dikaji dari perspektif Pancasila, dimensi moral dan etika publik yang menjadi landasan utama bagi praktik integritas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, secara paling komprehensif tercermin dalam prinsip ....
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.
C
Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 155
Pemerintah menghadapi penolakan dari masyarakat atas program pembangunan industri di suatu daerah, karena warga khawatir akan dampak negatif pada kesehatan dan polusi lingkungan. Bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi kekhawatiran ini?
A
Meneruskan pembangunan industri tanpa memedulikan kekhawatiran masyarakat.
B
Mengadakan konsultasi publik untuk memahami kekhawatiran dan mencari solusi yang ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi uang kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
D
Menghentikan seluruh proyek industri di wilayah tersebut demi ketenangan masyarakat.
E
Mengalihkan proyek industri ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 156
Mengingat Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, tanpa pemahaman yang baik tentang karakter suku lain, konflik dapat dengan mudah timbul. Jika prinsip Bhineka Tunggal Ika diterapkan untuk memperkuat integritas bangsa, perilaku yang perlu dikembangkan adalah ...
A
Menghargai keragaman serta menyadari keunikan karakteristik setiap suku.
B
Meningkatkan kesadaran akan keunggulan suku sendiri agar lebih menonjol.
C
Menganggap bahwa keberagaman suku di Indonesia menjadi hambatan bagi persatuan.
D
Membiarkan setiap suku mengembangkan tradisi tanpa batasan, meskipun berpotensi melanggar hukum.
E
Mendesak pemerintah untuk memprioritaskan bantuan bagi pengembangan tradisi suku tertentu saja.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 157
Seorang pejabat publik yang baru saja dilantik sebagai kepala dinas di sebuah lembaga pemerintah, menemukan bahwa terdapat praktik "uang pelicin" yang sudah mengakar dalam pengurusan perizinan. Praktik ini dianggap lumrah oleh sebagian besar staf senior dan bahkan dibenarkan dengan alasan "mempercepat layanan tanpa merugikan negara". Meskipun pejabat tersebut tahu praktik ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan integritas, ia juga menyadari bahwa menolaknya secara frontal dapat menimbulkan resistensi kuat dan potensi menghambat program-program kerjanya yang penting. Sebagai seorang pejabat yang menjunjung tinggi integritas, langkah paling tepat yang harus diambil oleh kepala dinas tersebut adalah...
A
Mengadopsi praktik tersebut sementara waktu sambil merumuskan strategi jangka panjang untuk menghapusnya secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak.
B
Menolak tegas praktik "uang pelicin" tersebut, memberikan contoh langsung dengan tidak menerima atau memprosesnya, serta mengedukasi staf tentang pentingnya integritas.
C
Melaporkan praktik tersebut secara anonim kepada lembaga pengawas eksternal agar investigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik langsung di internal dinas.
D
Mencoba memodifikasi praktik tersebut menjadi "dana sukarela" yang transparan dan dipertanggungjawabkan untuk peningkatan fasilitas layanan publik.
E
Menunggu dukungan dari atasan atau kebijakan baru dari pusat sebelum mengambil tindakan konkret, sambil memastikan dirinya tidak terlibat langsung.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 158
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat. Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 159
Bapak Wijoyo, seorang tokoh yang dikenal luas karena rekam jejaknya yang bersih dan dedikasinya terhadap pelayanan publik, baru saja diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada awal masa jabatannya, ia dihadapkan pada sebuah tawaran menggiurkan dari Konsorsium 'Nusantara Jaya' yang ingin memenangkan proyek pembangunan infrastruktur senilai triliunan di 'Pulau Khatulistiwa'. Tawaran tersebut berupa saham bernilai fantastis dan jaminan posisi strategis bagi kerabat dekat Bapak Wijoyo jika ia bersedia mempermudah proses tender proyek tersebut. Meskipun tawaran ini bisa menjamin kemewahan bagi keluarganya selama beberapa generasi, Bapak Wijoyo dengan tegas menolak tawaran tersebut, bahkan melaporkan upaya suap ini kepada pihak berwenang. Baginya, kepercayaan rakyat dan amanah jabatan adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan keuntungan pribadi. Tindakan Bapak Wijoyo dalam narasi tersebut mencerminkan nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta merupakan manifestasi nyata dari salah satu pilar utama dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang esensial bagi Aparatur Sipil Negara. Nilai apakah yang paling dominan ditunjukkan oleh Bapak Wijoyo melalui keputusannya tersebut?
A
Integritas
B
Nasionalisme
C
Bela Negara
D
Patriotisme
E
Wawasan Kebangsaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 160
Setelah implementasi kebijakan baru oleh pemerintah pusat, beberapa daerah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut kurang selaras dengan kebutuhan spesifik lokal mereka. Untuk mempertahankan integritas kebijakan nasional, langkah paling bijak bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mencabut kebijakan tersebut dari daerah-daerah yang menolak.
B
Mengabaikan keluhan daerah karena kebijakan sudah menjadi keputusan final.
C
Mengadaptasi kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari daerah, namun tetap menjaga esensi tujuan nasional.
D
Memaksa daerah yang menolak untuk mematuhi kebijakan disertai ancaman sanksi.
E
Mengganti seluruh kebijakan agar sepenuhnya sesuai dengan keinginan setiap daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.