Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Upacara pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat negara saat pelantikan menggarisbawahi urgensi...
A
Prinsip keadilan dan spiritualitas.
B
Nilai kejujuran dan keterbukaan.
C
Aspek religiusitas dan kebersamaan.
D
Kapabilitas profesional dalam memimpin.
E
Integritas dan akuntabilitas yuridis.
NO. 152
Link Soal
Guna menyatukan dan memperkenalkan beragam kebudayaan daerah yang ada di Indonesia, bentuk kegiatan yang paling efektif untuk dilaksanakan adalah...
A
Menginisiasi pawai obor yang eksklusif hanya bagi kalangan masyarakat kelas atas.
B
Menyelenggarakan festival kebudayaan yang mengikutsertakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
C
Menggelar pertunjukan musik kontemporer di sejumlah kota metropolitan.
D
Mengadakan pertemuan terbatas hanya untuk para pemimpin atau kepala suku daerah.
E
Mengorganisir kompetisi olahraga berskala nasional.
NO. 153
Link Soal
Seorang pejabat publik mengetahui adanya praktik penyalahgunaan wewenang di instansinya yang merugikan masyarakat luas. Ia ingin melaporkan, namun merasa takut akan risiko yang mungkin terjadi pada kariernya. Apa tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut?
A
Membiarkan masalah tersebut berlanjut karena khawatir akan dampak negatif terhadap dirinya sendiri.
B
Melaporkan penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme whistleblower yang menjamin perlindungan pelapor.
C
Mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melakukan pelaporan resmi.
D
Mengabaikan permasalahan tersebut dan fokus pada tugas-tugas lain yang ada.
E
Memberi peringatan secara personal kepada pelaku tanpa melibatkan pihak berwenang.
NO. 154
Link Soal
Budi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di bagian pelayanan perizinan di sebuah kantor pemerintahan daerah. Suatu hari, seorang pengusaha bernama Pak Chandra mengajukan permohonan izin usaha yang cukup kompleks dan mendesak. Untuk mempercepat proses permohonannya, Pak Chandra secara terselubung menawarkan sejumlah uang tunai sebagai 'tanda terima kasih' kepada Budi. Selain itu, Pak Chandra juga mengisyaratkan bahwa ia memiliki koneksi penting dan akan 'mempermasalahkan' jika permohonannya tidak segera diprioritaskan, mengancam akan melaporkan 'lambatnya pelayanan' Budi kepada atasan. Budi menyadari bahwa menerima tawaran tersebut dan memprioritaskan berkas tanpa prosedur yang benar adalah pelanggaran serius terhadap kode etik ASN dan peraturan hukum. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, tindakan manakah yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN?
A
Menolak tawaran dan ancaman Pak Chandra secara profesional dan tegas, menjelaskan kembali prosedur yang berlaku sesuai standar operasional, serta segera melaporkan insiden percobaan suap tersebut kepada unit pengawas internal atau atasan langsung.
B
Menolak tawaran uang dengan sopan, namun diam-diam mempercepat proses berkas Pak Chandra agar tidak terjadi konflik atau pelaporan yang dapat mengganggu reputasi instansi dan kenyamanan kerja Budi.
C
Menjelaskan kepada Pak Chandra bahwa proses harus sesuai antrean, namun menyarankan agar Pak Chandra melengkapi semua persyaratan terlebih dahulu tanpa menyinggung tawaran uang atau ancaman yang telah disampaikan.
D
Menerima tawaran uang tersebut namun dengan niat untuk menyerahkannya kepada kas negara sebagai sumbangan tak terduga, sambil tetap memproses berkas sesuai antrean normal tanpa ada perlakuan khusus.
E
Mencoba bernegosiasi dengan Pak Chandra untuk mengurangi jumlah uang yang ditawarkan, dengan janji akan membantu memantau proses berkasnya agar tidak terlalu lama, tanpa melanggar antrean secara frontal dan transparan.
NO. 155
Link Soal
Bapak Budi, seorang kepala dinas di pemerintahan daerah, sedang merancang proyek infrastruktur besar yang akan melibatkan banyak kontraktor. Dalam proses penyusunan kriteria tender, ia menyadari bahwa salah satu kriteria teknis yang dianggap paling efisien dan inovatif ternyata hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan milik adik kandungnya. Meskipun tidak ada larangan hukum eksplisit yang mengikatnya untuk kasus ini, Bapak Budi tahu bahwa hal ini berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan dan merusak citra integritasnya sebagai pejabat publik. Berdasarkan prinsip integritas ASN, tindakan paling tepat yang harus diambil Bapak Budi adalah...
A
Tetap memasukkan kriteria tersebut karena secara teknis paling efisien dan menguntungkan daerah, dengan asumsi adiknya akan tetap bersaing secara fair dan profesional.
B
Mengeliminasi kriteria tersebut dan menggantinya dengan kriteria lain yang lebih umum, meskipun sedikit kurang efisien, demi menghindari konflik kepentingan.
C
Meneruskan dengan kriteria tersebut namun membuat deklarasi konflik kepentingan secara terbuka kepada atasan dan tim tender, serta memastikan transparansi proses.
D
Meminta adiknya untuk tidak ikut serta dalam tender proyek tersebut meskipun perusahaannya memenuhi kriteria terbaik, demi menjaga citra integritas pribadi.
E
Menyerahkan seluruh proses penyusunan kriteria tender dan evaluasi kepada tim independen serta menarik diri dari posisi ketua panitia proyek untuk memastikan objektivitas penuh dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.
NO. 156
Link Soal
Saat muncul ketegangan antara dua kelompok etnis di suatu wilayah, pemerintah segera bertindak untuk memediasi dan menengahi perselisihan tersebut. Tujuan utama dari intervensi pemerintah ini adalah...
A
Membiarkan konflik berlarut-larut hingga salah satu kelompok menyerah.
B
Menghindari penyelesaian konflik melalui jalur militer.
C
Memelihara persatuan nasional dan mencegah disintegrasi bangsa.
D
Menyelesaikan konflik dengan mendukung kelompok mayoritas.
E
Memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan konfliknya sendiri.
NO. 157
Link Soal
Usulan Ir. Soekarno mengenai lima dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, pada sidang BPUPKI menunjukkan suatu prinsip penting. Prinsip tersebut adalah...
A
Semua tokoh peserta sidang memiliki kesamaan pandangan secara mutlak.
B
Divergensi pandangan dapat ditoleransi dan diterima apabila diarahkan pada satu tujuan kolektif.
C
Hak penentuan dasar negara hanya dimiliki oleh satu kelompok tertentu.
D
Fondasi negara semestinya didirikan hanya berdasarkan satu perspektif tunggal.
E
Pancasila dirumuskan tanpa adanya pertimbangan terhadap keberagaman sudut pandang.
NO. 158
Link Soal
Di sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan tinggi, berdiri Kerajaan Serenada. Selama berabad-abad, Serenada dikenal sebagai mercusuar keadilan dan kemakmuran, berkat para pemimpin dan abdi negaranya yang memegang teguh prinsip kejujuran dan dedikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi baru mulai melupakan nilai-nilai luhur tersebut. Kepentingan pribadi mulai menggerogoti tatanan birokrasi, praktik korupsi merajalela, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Raja Adipati Jaya memudar. Proyek-proyek pembangunan terhambat, kekayaan negara menguap, dan kesenjangan sosial melebar. Melihat kemerosotan ini, penasihat bijaksana, Bhagawan Cipta, menyerukan kembali pada akar masalah: ketiadaan integritas. Beliau mengingatkan bahwa kejayaan masa lalu Serenada tidak dibangun di atas kekuatan militer atau kekayaan alam semata, melainkan pada keteguhan hati para pemimpinnya yang berpegang pada kebenaran dan tanggung jawab. Raja Adipati Jaya, menyadari kebenaran perkataan Bhagawan Cipta, kemudian memprakarsai reformasi besar-besaran, menegakkan kembali kode etik dan standar moral yang ketat bagi seluruh abdi negara, dengan harapan mengembalikan marwah dan kepercayaan rakyat Kerajaan Serenada.
Berdasarkan narasi di atas, latar belakang utama yang mendorong penegakan kembali prinsip integritas di Kerajaan Serenada paling tepat dihubungkan dengan...
A
Kesenjangan moral dan kemerosotan kepercayaan publik akibat praktik korupsi dan kepentingan pribadi di kalangan abdi negara.
B
Ancaman invasi dari kerajaan tetangga yang lebih kuat secara militer.
C
Keinginan Raja Adipati Jaya untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
D
Penemuan sumber daya alam baru yang membutuhkan pengelolaan transparan.
E
Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengawasan lebih ketat.
NO. 159
Link Soal
Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.
NO. 160
Link Soal
Manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk perjuangan R.A. Kartini dalam memajukan kedudukan wanita Indonesia?
A
Mengupayakan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.
B
Mendorong kesetaraan hak perempuan, khususnya dalam pendidikan.
C
Menyuarakan pentingnya hak dasar pendidikan untuk kaum hawa.
D
Mendirikan partai politik khusus untuk perjuangan kemerdekaan.
E
Berjuang melalui gagasan-gagasan yang dituangkan dalam korespondensi.