Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 211. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Pemerintah mengajukan revisi undang-undang sistem pemilu di parlemen, namun ada fraksi yang menolaknya karena dianggap bertentangan dengan kepentingan mereka. Langkah apa yang paling tepat bagi pemerintah?
A
Bernegosiasi dan mencari titik temu dengan fraksi-fraksi penolak untuk mencapai kesepakatan bersama.
B
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap meneruskan usulan perubahan tersebut.
C
Menunda proses perubahan sampai seluruh fraksi sepenuhnya mencapai persetujuan.
D
Memaksakan penerapan usulan tanpa melibatkan fraksi yang menolak.
E
Menarik kembali usulan dan menyerahkan seluruh keputusan kepada masyarakat melalui referendum.
NO. 172
Link Soal
Di Kerajaan 'Tanah Pusaka', yang dahulu dikenal dengan kemakmuran dan keadilannya, mulai terjadi kemerosotan moral. Para pejabat istana banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, pedagang sering melakukan kecurangan, dan kepercayaan antarwarga meredup. Raja Adil, yang prihatin, mengadakan musyawarah besar dengan para cendekiawan dan tokoh adat. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mengkaji kembali manuskrip kuno pendiri kerajaan, mereka menemukan sebuah konsep yang sering disebut dalam ajaran leluhur: 'Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan'. Konsep ini, yang menekankan pada kejujuran mutlak dan konsistensi moral, akhirnya diresmikan sebagai pilar utama tata kelola kerajaan dan dinamai 'Prinsip Teguh Hati' untuk mengembalikan kejayaan Tanah Pusaka. Berdasarkan narasi di atas, esensi pembentukan 'Prinsip Teguh Hati' dalam konteks integritas paling relevan dengan latar belakang historis atau filosofis dari...
A
Asal mula konsep etika dalam filsafat klasik yang menekankan keselarasan batin dan tindakan.
B
Kebutuhan modern akan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.
C
Perkembangan hukum pidana untuk menindak praktik korupsi dan kolusi.
D
Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai moral dan budaya suatu bangsa.
E
Transformasi sosial akibat revolusi industri yang menuntut efisiensi kerja.
NO. 173
Link Soal
Dalam sidang PPKI, perubahan tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta dilakukan untuk menghormati keberatan perwakilan dari wilayah Indonesia bagian timur. Keputusan ini menunjukkan bahwa...
A
Setiap kelompok agama harus mendapatkan akomodasi penuh atas seluruh tuntutannya.
B
Kepentingan untuk mewujudkan persatuan bangsa lebih diutamakan dibandingkan perbedaan yang ada.
C
Semua golongan agama wajib tunduk pada satu aturan atau kepercayaan yang seragam.
D
Tidak ada ruang untuk kompromi dalam proses penentuan dasar-dasar negara.
E
Pandangan mayoritas harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
NO. 174
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya menghadapi tantangan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Salah satu indikator penting dari masyarakat multikultural yang harmonis adalah...
A
Terbentuknya berbagai kelompok sosial yang terpisah secara tegas berdasarkan agama masing-masing.
B
Tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam ranah kebijakan politik maupun kehidupan publik.
C
Integrasi antaragama hanya bisa terwujud jika ada arahan atau intervensi dari pemimpin tertinggi.
D
Adanya pemisahan komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda.
E
Kekuasaan agama mayoritas yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan politik.
NO. 175
Link Soal
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.
NO. 176
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan publik menerima tawaran 'uang terima kasih' dari pemohon agar berkasnya diproses lebih cepat dari antrean. ASN tersebut menolak dengan sopan. Nilai integritas apa yang paling dominan ditunjukkan oleh ASN tersebut?
A
Kerja Keras
B
Sederhana
C
Jujur dan Berani
D
Mandiri
E
Peduli
NO. 177
Link Soal
Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.
NO. 178
Link Soal
Di Negara Nusajaya, Bapak Surya Adinata menjabat sebagai Kepala Badan Pembangunan Nasional. Suatu ketika, sebuah proyek strategis pembangunan infrastruktur besar senilai triliunan rupiah akan dilelang. Beberapa kerabat dekat Bapak Surya, yang memiliki perusahaan konstruksi, mendekatinya dengan tawaran 'kerjasama' yang menjanjikan keuntungan pribadi yang signifikan jika proyek tersebut diarahkan kepada mereka. Mereka juga menyarankan agar proses lelang dapat sedikit 'dimudahkan' untuk pihak mereka. Bapak Surya, tanpa ragu, menolak tegas tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap proses harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk dirinya sendiri atau kerabatnya. Ia bahkan memastikan timnya melakukan pengawasan ekstra ketat agar tidak ada celah kecurangan. Akibatnya, hubungan dengan beberapa kerabatnya menjadi renggang, namun Proyek Pembangunan Jalur Logistik Sentra Berkah itu akhirnya diselesaikan oleh kontraktor yang memang paling kompeten dan dengan biaya yang efisien, membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Nusajaya.
Tindakan Bapak Surya Adinata dalam menghadapi tawaran dari kerabatnya tersebut, yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum di atas kepentingan pribadi dan golongan, merupakan cerminan nyata dari nilai luhur apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
A
Integritas
B
Patriotisme
C
Nasionalisme
D
Kerakyatan
E
Keadilan Sosial
NO. 179
Link Soal
Dalam penyusunan laporan tahunan kinerja sebuah dinas, Kepala Dinas meminta stafnya untuk 'mempercantik' data capaian program agar terlihat lebih baik di mata publik dan atasan, meskipun tahu bahwa data tersebut sedikit 'digembungkan' dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Alasan Kepala Dinas adalah untuk menjaga citra positif dinas dan mengamankan anggaran untuk tahun berikutnya. Seorang staf senior, Bapak Deni, yang bertanggung jawab atas pengolahan data, merasa tidak nyaman dengan instruksi tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Ia memahami bahwa jika ia menolak, karirnya bisa terhambat atau bahkan ia dapat dimutasi. Apa implikasi jangka panjang yang paling berbahaya dari tindakan 'mempercantik' data ini terhadap integritas birokrasi, dan bagaimana Bapak Deni seharusnya bertindak?
A
Menaati instruksi Kepala Dinas, karena loyalitas terhadap pimpinan adalah hal penting dalam organisasi, dan risiko 'menggembungkan' data dianggap kecil dibandingkan manfaat menjaga citra.
B
Diam-diam menyertakan data asli bersama dengan data 'yang dipercantik' dalam lampiran terpisah yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
C
Berusaha menyampaikan kepada Kepala Dinas secara persuasif mengenai risiko dan konsekuensi etika dari pemalsuan data, serta dampak negatifnya terhadap proses pengambilan kebijakan yang berbasis data riil, sambil menawarkan solusi untuk memperbaiki kinerja nyata di lapangan.
D
Melaporkan Kepala Dinas kepada pihak berwenang secara anonim, berharap dapat menghentikan praktik tersebut tanpa melibatkan dirinya secara langsung.
E
Mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak sanggup berkompromi dengan integritasnya di lingkungan kerja yang tidak jujur.
NO. 180
Link Soal
Untuk mempercepat laju pembangunan di wilayah perbatasan, pemerintah pusat menggandeng sektor swasta. Akan tetapi, masyarakat lokal merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses ini. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah?
A
Terus melanjutkan kolaborasi dengan pihak swasta tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
B
Menangguhkan proyek hingga seluruh masyarakat memberikan persetujuan penuh.
C
Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
E
Memberikan penggantian finansial kepada masyarakat sebagai kompensasi atas ketidakikutsertaan mereka.