Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Dalam etika publik, seorang pejabat dilarang memegang jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana...
A
Pejabat memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga kinerjanya turun
B
Adanya perselisihan pribadi antara dua pegawai di kantor
C
Kewenangan pejabat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan tugas publiknya
D
Terjadi perbedaan pendapat dalam rapat pengambilan keputusan
E
Pejabat menolak melaksanakan perintah atasan yang melanggar hukum
NO. 182
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema krusial. Ia menemukan bahwa penerapan ketat sebuah regulasi yang sah secara hukum akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mengabaikan atau melonggarkan regulasi tersebut, meskipun dapat memberikan bantuan segera, berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat merusak prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam jangka panjang. Dalam situasi yang kompleks ini, prinsip integritas manakah yang seharusnya menjadi panduan utama bagi ASN tersebut?
A
Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
B
Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
C
Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.
D
Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
E
Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
NO. 183
Link Soal
Sebuah pemerintahan daerah berhasil menekan angka penyelewengan dana dan pengaduan maladministrasi secara signifikan. Hal ini dicapai bukan melalui pengetatan sanksi atau peningkatan jumlah aparat penegak hukum semata, melainkan melalui serangkaian inisiatif: secara berkala menyelenggarakan forum 'Diskusi Dilema Etika' bagi ASN, merancang ulang prosedur layanan agar lebih transparan dan minim interaksi tatap muka yang tidak perlu, serta memberdayakan pengawasan internal yang fokus pada bimbingan dan pencegahan daripada penghukuman.
Pendekatan yang diusung oleh pemerintahan daerah ini dalam membangun integritas paling jelas merefleksikan pergeseran paradigma dari...
A
Integritas sebagai kepatuhan reaktif terhadap aturan menjadi integritas sebagai budaya proaktif yang hidup.
B
Ketergantungan pada teknologi menjadi ketergantungan pada sumber daya manusia.
C
Sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi pengambilan keputusan.
D
Fokus pada hasil menjadi fokus pada proses dalam setiap kegiatan pelayanan.
E
Prioritas pada efisiensi menjadi prioritas pada partisipasi publik.
NO. 184
Link Soal
Sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa...
A
Prioritas diberikan kepada kepentingan perseorangan melebihi kepentingan bersama.
B
Kelompok yang paling berkuasa tidak boleh mendominasi proses pengambilan keputusan.
C
Sistem ekonomi pasar dianut tanpa campur tangan dari pemerintah.
D
Pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok yang memiliki kekuatan terbesar.
E
Negara wajib menghapus perbedaan untuk mencapai keutuhan.
NO. 185
Link Soal
Pada suatu periode krusial, seorang kepala daerah harus mengambil keputusan sulit mengenai pengalihan alokasi dana pembangunan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat pedesaan. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pusat kota yang sudah direncanakan dan diharapkan mampu mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan berikutnya. Namun, setelah melakukan peninjauan mendalam dan menerima laporan tentang kondisi gizi buruk serta minimnya akses kesehatan di daerah pedesaan, kepala daerah tersebut memutuskan untuk mengalihkan mayoritas dana ke pembangunan fasilitas kesehatan dan program peningkatan gizi di daerah terpencil, meski ini berpotensi menurunkan elektabilitasnya secara signifikan dalam jangka pendek.
Keputusan kepala daerah ini, meskipun berisiko politik, secara fundamental mencerminkan penegakan prinsip integritas dalam dimensi...
A
Mengutamakan kepentingan publik jangka panjang di atas kepentingan politik pribadi dan sesaat.
B
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang baku dalam pengelolaan anggaran daerah.
C
Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.
D
Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bentuk pelayanan prima.
E
Kemampuan beradaptasi dengan perubahan prioritas pembangunan yang dinamis dan tak terduga.
NO. 186
Link Soal
Di Kerajaan 'Tanah Pusaka', yang dahulu dikenal dengan kemakmuran dan keadilannya, mulai terjadi kemerosotan moral. Para pejabat istana banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, pedagang sering melakukan kecurangan, dan kepercayaan antarwarga meredup. Raja Adil, yang prihatin, mengadakan musyawarah besar dengan para cendekiawan dan tokoh adat. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mengkaji kembali manuskrip kuno pendiri kerajaan, mereka menemukan sebuah konsep yang sering disebut dalam ajaran leluhur: 'Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan'. Konsep ini, yang menekankan pada kejujuran mutlak dan konsistensi moral, akhirnya diresmikan sebagai pilar utama tata kelola kerajaan dan dinamai 'Prinsip Teguh Hati' untuk mengembalikan kejayaan Tanah Pusaka. Berdasarkan narasi di atas, esensi pembentukan 'Prinsip Teguh Hati' dalam konteks integritas paling relevan dengan latar belakang historis atau filosofis dari...
A
Asal mula konsep etika dalam filsafat klasik yang menekankan keselarasan batin dan tindakan.
B
Kebutuhan modern akan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.
C
Perkembangan hukum pidana untuk menindak praktik korupsi dan kolusi.
D
Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai moral dan budaya suatu bangsa.
E
Transformasi sosial akibat revolusi industri yang menuntut efisiensi kerja.
NO. 187
Link Soal
Upacara pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat negara saat pelantikan menggarisbawahi urgensi...
A
Prinsip keadilan dan spiritualitas.
B
Nilai kejujuran dan keterbukaan.
C
Aspek religiusitas dan kebersamaan.
D
Kapabilitas profesional dalam memimpin.
E
Integritas dan akuntabilitas yuridis.
NO. 188
Link Soal
Dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata di suatu wilayah, pemerintah menghadapi kekhawatiran serius dari warga mengenai potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Respon yang paling tepat dari pemerintah terhadap situasi ini adalah?
A
Mengesampingkan kekhawatiran lingkungan demi pencapaian target keuntungan ekonomi.
B
Menunda pelaksanaan program pariwisata hingga kekhawatiran masyarakat mereda dengan sendirinya.
C
Memperkuat dan mengintegrasikan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata.
D
Mengalihkan prioritas pengembangan pariwisata ke wilayah lain yang dinilai lebih siap dan minim hambatan.
E
Memberikan stimulus finansial atau kompensasi kepada masyarakat sebagai pengganti atas potensi dampak lingkungan.
NO. 189
Link Soal
Upacara pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan saat pelantikan pejabat pemerintah menegaskan adanya komitmen untuk...
A
Mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan publik.
B
Melaksanakan seluruh tanggung jawab dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan keterbukaan.
C
Membangun sistem pemerintahan yang berciri otoriter dan dominan.
D
Menghiraukan segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
E
Menjalankan fungsi dan tugas hanya demi keuntungan segelintir kelompok tertentu.
NO. 190
Link Soal
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.