Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
NO. 192
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan perizinan, Ibu Lestari, dikenal memiliki reputasi baik dan selalu bekerja sesuai prosedur. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang tokoh masyarakat berpengaruh di daerahnya, Bapak Haryo, yang telah lama mengenal keluarganya. Bapak Haryo meminta Ibu Lestari untuk 'membantu mempercepat' proses perizinan untuk salah satu kerabatnya, dengan alasan 'situasi mendesak' dan 'ini hanya untuk tetangga sendiri'. Bapak Haryo bahkan menawarkan untuk 'mengganti waktu' Ibu Lestari dengan sedikit uang tunai sebagai 'ucapan terima kasih'. Ibu Lestari menyadari bahwa mempercepat proses perizinan di luar antrean normal akan melanggar prinsip keadilan dan transparansi, dan menerima uang akan menjadi gratifikasi. Namun, ia merasa sulit menolak permintaan dari tokoh masyarakat yang dihormati dan juga teman lama keluarganya. Apa prinsip integritas yang paling krusial dipertaruhkan dalam situasi ini, dan bagaimana Ibu Lestari seharusnya merespons permintaan Bapak Haryo secara profesional?
A
Menerima uang tersebut, tetapi tidak mempercepat proses, dengan alasan ingin menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat tanpa melanggar prosedur perizinan.
B
Secara halus menolak permintaan percepatan dan uang, menjelaskan prosedur standar yang harus diikuti semua pemohon, serta menyarankan agar Bapak Haryo mengikuti antrean sebagaimana mestinya tanpa pengecualian, sebagai bentuk penegakan prinsip imparsialitas dan anti-gratifikasi.
C
Mempercepat proses perizinan untuk Bapak Haryo tanpa menerima uang, dengan alasan urgensi yang disampaikan dan menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat.
D
Melaporkan Bapak Haryo kepada pihak berwenang atas percobaan penyuapan, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat.
E
Menyarankan Bapak Haryo untuk meminta bantuan staf lain yang mungkin lebih fleksibel dalam menangani permintaan 'khusus'.
NO. 193
Link Soal
Sebagai upaya penguatan sistem hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi didirikan pada tahun...
A
2001
B
2002
C
2003
D
2004
E
2005
NO. 194
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 195
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya menghadapi tantangan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Salah satu indikator penting dari masyarakat multikultural yang harmonis adalah...
A
Terbentuknya berbagai kelompok sosial yang terpisah secara tegas berdasarkan agama masing-masing.
B
Tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam ranah kebijakan politik maupun kehidupan publik.
C
Integrasi antaragama hanya bisa terwujud jika ada arahan atau intervensi dari pemimpin tertinggi.
D
Adanya pemisahan komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda.
E
Kekuasaan agama mayoritas yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan politik.
NO. 196
Link Soal
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus bersifat terbuka. Apa implikasi utama dari transparansi sistem kepangkatan dan karir bagi integritas birokrasi?
A
Memudahkan masyarakat umum untuk mengintervensi jabatan
B
Menjamin kepastian karir berdasarkan kinerja dan mencegah nepotisme
C
Agar semua pegawai bisa naik pangkat secara otomatis setiap tahun
D
Menghilangkan peran pejabat pembina kepegawaian
E
Membuat persaingan antar pegawai menjadi tidak sehat
NO. 197
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.
NO. 198
Link Soal
Dalam upaya mengatasi tantangan menjaga harmoni di antara pemeluk berbagai agama, pemerintah dapat mengambil salah satu tindakan yang paling efektif, yaitu...
A
Melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama demi menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Memprioritaskan dan mendorong dialog antarumat beragama guna menumbuhkan pemahaman dan rasa saling pengertian.
C
Menghilangkan segala bentuk perbedaan agama dengan tujuan menciptakan keseragaman keyakinan.
D
Menstandarisasi atau menyeragamkan ajaran-ajaran agama di seluruh wilayah negara.
E
Mengabaikan sepenuhnya aspek perbedaan agama dan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi.
NO. 199
Link Soal
Pemerintah merencanakan untuk membuka kesempatan investasi asing di sektor pertanian. Namun, para petani lokal mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kehilangan lahan. Langkah responsif terbaik apa yang dapat pemerintah ambil?
A
Meneruskan program investasi tanpa mempertimbangkan masukan atau kekhawatiran petani lokal.
B
Mengikutsertakan petani lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait investasi.
C
Menyediakan kompensasi finansial bagi petani yang lahannya terkena dampak pembangunan.
D
Menunda seluruh rencana investasi asing hingga semua petani lokal memberikan persetujuan.
E
Memberikan izin kepada investor asing untuk mengelola seluruh lahan pertanian yang ada.
NO. 200
Link Soal
Sebuah pemerintah daerah menginisiasi proyek pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Namun, penduduk lokal menyatakan bahwa proyek tersebut tidak selaras dengan kebutuhan mereka. Tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah adalah?
A
Terus melanjutkan proyek pembangunan tanpa melakukan penyesuaian.
B
Menyelenggarakan dialog atau musyawarah dengan warga setempat untuk menemukan solusi yang paling sesuai.
C
Mengalihfungsikan pengelolaan proyek kepada pihak perusahaan swasta.
D
Mengabaikan keberatan masyarakat dan tetap memaksakan pelaksanaan proyek.
E
Menghentikan seluruh proyek pembangunan secara total.