Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 195. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Korupsi seringkali bermula dari konflik kepentingan (conflict of interest). Manakah situasi di bawah ini yang menggambarkan konflik kepentingan seorang pejabat publik?
A
Menggunakan kendaraan dinas untuk meninjau lokasi bencana alam
B
Menunjuk perusahaan milik kerabat dekatnya sebagai pemenang tender proyek di instansinya
C
Menerima gaji dan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan
D
Menolak permintaan teman lama yang ingin dimudahkan urusan perizinannya
E
Menghadiri undangan rapat dinas di luar kota dengan biaya kantor
NO. 202
Link Soal
Pemerintah berkeinginan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dari proyek-proyek ini?
A
Meningkatkan kecepatan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan
B
Memprioritaskan efisiensi biaya proyek meskipun merugikan masyarakat sekitar
C
Mengembangkan proyek yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
D
Menarik investor asing untuk mempercepat proses pembangunan proyek
E
Menyelesaikan proyek dalam waktu singkat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat
NO. 203
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.
NO. 204
Link Soal
Dalam upaya mempererat ikatan antar kelompok masyarakat, pemerintah memperkenalkan program yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara komunitas dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda. Sasaran utama dari inisiatif ini adalah...
A
Menciptakan satu identitas budaya tunggal yang diterima secara universal oleh semua kelompok.
B
Menghapuskan perbedaan guna mewujudkan masyarakat yang lebih seragam.
C
Menjaga stabilitas sosial dengan memupuk toleransi dan pemahaman lintas kelompok.
D
Meminimalisir pengaruh kelompok minoritas dalam struktur sosial masyarakat.
E
Mendorong kompetisi antar kelompok untuk menentukan siapa yang paling dominan.
NO. 205
Link Soal
Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup yang harus dilindungi. Menghormati hak hidup orang lain merupakan cerminan langsung dari sila...
A
Sila Ke-5
B
Sila Ke-4
C
Sila Ke-3
D
Sila Ke-2
E
Sila Ke-1
NO. 206
Link Soal
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global, pemerintah mengadakan program pelatihan keterampilan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, beberapa daerah terpencil memiliki keterbatasan akses terhadap program ini. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?
A
Menyediakan program pelatihan hanya di daerah perkotaan karena aksesnya lebih mudah.
B
Meningkatkan akses infrastruktur dan sumber daya di daerah terpencil agar mereka dapat mengikuti pelatihan.
C
Mengabaikan daerah terpencil dan hanya fokus pada daerah yang sudah siap.
D
Menurunkan standar kualitas program pelatihan agar lebih mudah diterapkan di daerah terpencil.
E
Mengalihkan program ke sektor lain yang dianggap lebih relevan untuk daerah terpencil.
NO. 207
Link Soal
Perilaku bergaya hidup mewah dan konsumtif di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kekurangan ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 208
Link Soal
Pasca bencana alam, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk masyarakat terdampak. Akan tetapi, muncul keluhan dari masyarakat mengenai distribusi bantuan yang dianggap tidak adil. Apa tindakan yang harus segera diambil oleh pemerintah?
A
Menambah porsi bantuan khusus bagi kelompok masyarakat yang mengajukan keluhan.
B
Menghentikan seluruh proses distribusi bantuan hingga masalah ketidakadilan teratasi.
C
Melakukan audit transparan terhadap proses distribusi bantuan dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.
D
Mengabaikan keluhan yang ada karena distribusi bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal.
E
Menyerahkan tanggung jawab penuh distribusi bantuan kepada lembaga pihak ketiga.
NO. 209
Link Soal
Paham atau sikap yang menunjukkan keingintahuan disebut sebagai...
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme
NO. 210
Link Soal
Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika dikaji dari perspektif Pancasila, dimensi moral dan etika publik yang menjadi landasan utama bagi praktik integritas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, secara paling komprehensif tercermin dalam prinsip ....
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.
C
Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.