Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 855. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Penyelenggaraan festival kebudayaan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Mengedukasi dan mempromosikan kekayaan serta keberagaman budaya lokal kepada khalayak umum.
B
Melakukan unifikasi atau penyeragaman terhadap seluruh corak kebudayaan yang ada di Indonesia.
C
Mengontrol atau membatasi arus masuk pengaruh budaya asing ke wilayah Indonesia.
D
Mengeliminasi atau menurunkan tingkat keberagaman budaya yang terdapat di berbagai daerah.
E
Menghapus ciri khas atau identitas unik dari kebudayaan-kebudayaan daerah.
NO. 202
Link Soal
Pada sidang PPKI, disetujui perubahan beberapa frasa dalam Piagam Jakarta guna mengakomodasi perbedaan keyakinan di Indonesia bagian timur. Keputusan ini merefleksikan bahwa...
A
Kesatuan dan persatuan bangsa adalah prioritas utama di atas keberagaman keyakinan.
B
Kelompok agama tertentu harus memiliki dominasi dalam penetapan kebijakan negara.
C
Setiap pihak harus menerima hasil keputusan mayoritas tanpa adanya pengecualian.
D
Perbedaan keyakinan sebaiknya tidak diberikan ruang dalam struktur kenegaraan.
E
Kepentingan kelompok mayoritas wajib diutamakan oleh negara.
NO. 203
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan insentif untuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan dari pengusaha besar yang merasa kurang diuntungkan. Apa yang seharusnya pemerintah lakukan?
A
Mengabaikan keluhan dari pengusaha besar karena fokus utama adalah UKM.
B
Mencari kebijakan yang adil dan seimbang yang tetap mendukung UKM tanpa merugikan pengusaha besar.
C
Mengurangi insentif yang diberikan kepada UKM agar pengusaha besar merasa lebih diuntungkan.
D
Mengubah kebijakan agar fokus utama pembangunan hanya diarahkan pada pengusaha besar.
E
Meningkatkan insentif khusus untuk pengusaha besar demi menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
NO. 204
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terbatas pada kejujuran dalam tindakan, tetapi juga mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kepatuhan terhadap etika dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, mengapa penegakan integritas di lingkungan birokrasi dianggap sebagai fondasi utama yang tak dapat ditawar?
A
Karena integritas memastikan ASN terhindar dari sanksi hukum dan disipliner.
B
Karena integritas adalah syarat mutlak untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi yang merugikan keuangan negara.
C
Karena integritas mencerminkan kualitas moral individu ASN yang penting bagi citra instansi.
D
Karena tanpa integritas, program pembangunan tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak swasta dan investor asing.
E
Karena integritas adalah wujud nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
NO. 205
Link Soal
Masyarakat Jawa mengenal prinsip 'Ma-Limo' sebagai lima larangan moral utama. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari Ma-Limo?
A
Maling (Mencuri)
B
Madat (Menghisap candu)
C
Madon (Melacur/Main perempuan)
D
Main (Berjudi)
E
Malas (Tidak mau bekerja)
NO. 206
Link Soal
Prinsip integritas merupakan pilar krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dalam perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hakikat integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) paling mendasar harus dimaknai sebagai:
A
Kepatuhan mutlak terhadap setiap peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum.
B
Kemampuan untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam setiap kesempatan.
C
Konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila serta semangat pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara.
D
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja.
E
Komitmen untuk selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
NO. 207
Link Soal
Penerapan filosofi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari memiliki tujuan esensial, yaitu...
A
Menghapuskan segala bentuk perbedaan demi menciptakan homogenitas atau keseragaman.
B
Menyatukan beragam perbedaan yang ada tanpa mengikis identitas unik dari masing-masing entitas.
C
Menyeragamkan seluruh kebudayaan agar pengelolaan negara menjadi lebih sederhana dan efisien.
D
Membatasi ekspresi budaya guna mencegah timbulnya potensi konflik di masyarakat.
E
Memaksa setiap suku dan agama untuk mengadopsi satu sistem aturan yang serupa.
NO. 208
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan proyek karena mengetahui hal tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas, yaitu...
A
Kerja keras
B
Kejujuran
C
Kemandirian
D
Kepedulian
E
Kesederhanaan
NO. 209
Link Soal
Pemerintah sedang gencar mengembangkan ekosistem digital untuk pelayanan publik. Sebuah aplikasi perizinan online baru diluncurkan dengan klaim keamanan dan integritas data yang tinggi. Namun, seorang programmer muda di kementerian yang ikut mengembangkan sistem tersebut, Saudara Candra, menemukan bahwa ada 'backdoor' yang sengaja ditanamkan oleh atasan teknisnya dengan alasan untuk 'memudahkan pemantauan' dan 'perbaikan cepat jika terjadi masalah'. Candra tahu bahwa 'backdoor' ini, meskipun dimaksudkan untuk kebaikan, berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab di masa depan dan melanggar prinsip kerahasiaan data serta integritas sistem. Atasan Candra mengancam akan memecatnya jika membocorkan informasi ini atau mencoba menghapus 'backdoor' tersebut. Dilema integritas apakah yang paling krusial dihadapi Candra, dan bagaimana ia harus bertindak sesuai kode etik profesi dan nilai integritas?
A
Menaati perintah atasan dan merahasiakan keberadaan 'backdoor', karena atasan memiliki otoritas dan pemecatan akan merugikan karirnya.
B
Diam-diam menghapus 'backdoor' tersebut dan mengamankan sistem tanpa memberitahu atasan, untuk melindungi integritas data pengguna.
C
Melaporkan keberadaan 'backdoor' dan ancaman yang diterimanya kepada unit kepatuhan internal atau instansi terkait yang lebih tinggi, dengan disertai bukti yang kuat, sebagai bentuk perlindungan data publik dan menjaga integritas sistem secara menyeluruh.
D
Menginformasikan kelemahan sistem ini kepada komunitas keamanan siber eksternal untuk mendapatkan dukungan publik dan tekanan terhadap kementerian.
E
Mencoba berdiskusi dengan atasan untuk menemukan solusi alternatif yang aman dan transparan, tanpa melibatkan pihak eksternal, untuk menjaga kerukunan tim.
NO. 210
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di instansinya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, indikasi kuat menunjukkan adanya praktik mark-up yang melibatkan beberapa pejabat senior. Situasi ini menempatkan ASN tersebut dalam dilema besar antara melaporkan temuan tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan merugikan kariernya, atau mendiamkannya demi menjaga stabilitas dan hubungan baik di lingkungan kerja. Berdasarkan prinsip integritas sebagai nilai dasar ASN dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi atau inspektorat, meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Mencoba berbicara secara personal dengan para pejabat senior yang terlibat untuk mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak eksternal.
C
Mengabaikan temuan tersebut dan berfokus pada tugas-tugasnya sendiri agar tidak terlibat dalam konflik yang berpotensi merugikan.
D
Mengumpulkan lebih banyak bukti secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, sambil tetap menjaga kerahasiaan untuk sementara waktu.
E
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan situasi koruptif di instansi tersebut.