Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 8944. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Seorang Kepala Bagian di Kementerian X menemukan bahwa salah satu staf terbaiknya, Saudara B, seorang ASN berprestasi dengan rekam jejak cemerlang dalam inovasi pelayanan publik, seringkali mengambil 'jalur pintas' administratif untuk mempercepat proses perizinan bagi masyarakat. 'Jalur pintas' ini memang tidak secara langsung melanggar hukum pidana, tetapi jelas menyimpang dari prosedur standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan dan berpotensi membuka celah bagi praktik tidak transparan di masa depan. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kecepatan pelayanan Saudara B, dan atasan langsung Saudara B pun cenderung mengabaikan penyimpangan ini demi capaian kinerja instansi. Kepala Bagian tersebut, yang baru saja mengikuti diklat integritas, merasa dilema antara mempertahankan efisiensi yang disukai publik dan atasan, atau menegakkan integritas prosedural. Apa implikasi etika terbesar dari situasi ini terhadap prinsip integritas dalam birokrasi, dan tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Kepala Bagian untuk menjunjung tinggi integritas secara komprehensif?
A
Mengabaikan praktik Saudara B karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan atasan, fokus pada hasil akhir tanpa terlalu mempermasalahkan proses.
B
Memberi teguran lisan kepada Saudara B secara pribadi dan meminta untuk tidak mengulangi, tanpa menindaklanjuti secara formal agar tidak mengganggu kinerja dan moral staf.
C
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP yang ada, melibatkan Saudara B dan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi penyederhanaan yang legal, sambil tetap memastikan Saudara B mematuhi prosedur yang berlaku saat ini dan memperbaiki penyimpangan secara sistematis.
D
Segera melaporkan Saudara B kepada inspektorat internal untuk sanksi disipliner atas pelanggaran prosedur, terlepas dari dampak positif yang dirasakan masyarakat.
E
Membuat aturan internal baru yang melegalkan 'jalur pintas' tersebut, dengan alasan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat akan kecepatan pelayanan.
NO. 202
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.
NO. 203
Link Soal
Di sebuah negeri bernama Serenity, kemakmuran yang telah terbangun selama ratusan tahun mulai goyah. Pejabat-pejabat tinggi, yang seharusnya mengabdi, justru saling berebut kekuasaan dan memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Proyek-proyek pembangunan mangkrak, dana publik lenyap, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam. Perdagangan menjadi lesu karena praktik curang, dan bahkan di kalangan masyarakat biasa, janji-janji sering diabaikan. Kondisi ini memicu krisis multidimensional yang mengancam kehancuran Serenity. Melihat kondisi ini, para cendekiawan dan tokoh masyarakat yang berintegritas tinggi berkumpul. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang lemah, tetapi pada lunturnya nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab pribadi. Dari krisis inilah, sebuah gerakan reformasi moral besar-besaran digagas, yang kemudian menempatkan prinsip 'Integra Veritas' (Kebeningan Sejati) sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan dapat mengembalikan kemuliaan Serenity.
Berdasarkan narasi di atas, faktor utama yang melatarbelakangi pengarusutamaan prinsip 'Integra Veritas' di Negeri Serenity adalah...
A
Keruntuhan moral dan krisis kepercayaan akibat praktik korupsi, penipuan, dan ketidakjujuran di kalangan pejabat serta masyarakat.
B
Ancaman invasi militer dari negara tetangga yang lebih kuat, sehingga diperlukan persatuan yang kokoh untuk pertahanan.
C
Kemajuan teknologi informasi yang menuntut transparansi data publik secara real-time dari pemerintah kepada rakyatnya.
D
Krisis ekonomi global yang memaksa seluruh sektor untuk melakukan restrukturisasi sistem keuangan secara menyeluruh.
E
Perubahan iklim ekstrem yang mengharuskan adaptasi kebijakan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi baru demi kelangsungan hidup.
NO. 204
Link Soal
Pemerintah daerah mengadakan festival seni budaya yang melibatkan berbagai komunitas suku di Indonesia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk...
A
Menyatukan semua suku di bawah satu payung budaya tunggal.
B
Mereduksi perbedaan budaya yang ada di antara suku-suku.
C
Meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan budaya nasional.
D
Membatasi masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia.
E
Menyeragamkan praktik budaya dari suku-suku di Indonesia.
NO. 205
Link Soal
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.
NO. 206
Link Soal
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Instrumen hukum nasional yang menetapkan ratifikasi tersebut adalah...
A
UU No. 18 Tahun 1992
B
UU No. 5 Tahun 1998
C
UU No. 29 Tahun 1999
D
UU No. 12 Tahun 2005
E
UU No. 32 Tahun 2004
NO. 207
Link Soal
Pemerintah menghadapi penolakan dari masyarakat atas program pembangunan industri di suatu daerah, karena warga khawatir akan dampak negatif pada kesehatan dan polusi lingkungan. Bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi kekhawatiran ini?
A
Meneruskan pembangunan industri tanpa memedulikan kekhawatiran masyarakat.
B
Mengadakan konsultasi publik untuk memahami kekhawatiran dan mencari solusi yang ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi uang kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
D
Menghentikan seluruh proyek industri di wilayah tersebut demi ketenangan masyarakat.
E
Mengalihkan proyek industri ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
NO. 208
Link Soal
Bapak Wijoyo, seorang tokoh yang dikenal luas karena rekam jejaknya yang bersih dan dedikasinya terhadap pelayanan publik, baru saja diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada awal masa jabatannya, ia dihadapkan pada sebuah tawaran menggiurkan dari Konsorsium 'Nusantara Jaya' yang ingin memenangkan proyek pembangunan infrastruktur senilai triliunan di 'Pulau Khatulistiwa'. Tawaran tersebut berupa saham bernilai fantastis dan jaminan posisi strategis bagi kerabat dekat Bapak Wijoyo jika ia bersedia mempermudah proses tender proyek tersebut. Meskipun tawaran ini bisa menjamin kemewahan bagi keluarganya selama beberapa generasi, Bapak Wijoyo dengan tegas menolak tawaran tersebut, bahkan melaporkan upaya suap ini kepada pihak berwenang. Baginya, kepercayaan rakyat dan amanah jabatan adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan keuntungan pribadi.
Tindakan Bapak Wijoyo dalam narasi tersebut mencerminkan nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta merupakan manifestasi nyata dari salah satu pilar utama dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang esensial bagi Aparatur Sipil Negara. Nilai apakah yang paling dominan ditunjukkan oleh Bapak Wijoyo melalui keputusannya tersebut?
A
Integritas
B
Nasionalisme
C
Bela Negara
D
Patriotisme
E
Wawasan Kebangsaan
NO. 209
Link Soal
Seorang kepala daerah berkeinginan membangun fasilitas umum yang krusial di wilayahnya, tetapi menghadapi kendala anggaran yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah?
A
Mengajukan permohonan pinjaman dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pembangunan tersebut.
B
Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk fasilitas yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat.
C
Menunda semua proyek pembangunan hingga ketersediaan anggaran daerah benar-benar mencukupi.
D
Mengalihkan dana dari sektor lain yang dianggap kurang penting demi mendanai pembangunan fasilitas ini.
E
Mengabaikan rencana pembangunan fasilitas tersebut dan lebih fokus pada program lain yang tidak memerlukan banyak biaya.
NO. 210
Link Soal
Dikisahkan bahwa Ki Hajar Dewantara, seorang bangsawan sekaligus pejabat negara, tidak sungkan membeli perabot bekas dari teman atau pelelangan. Mengapa tindakan beliau ini dianggap mencerminkan integritas bagi bangsa Indonesia?
A
Karena fungsi dan kegunaan perabotan lebih diutamakan daripada kemewahannya.
B
Karena menunjukkan kesederhanaan seorang yang sebenarnya mampu hidup mewah.
C
Karena menjadi teladan dalam penerapan prinsip ekonomi rumah tangga.
D
Karena memberi contoh bagi bangsawan untuk melepaskan identitas kemewahan.
E
Karena mencerminkan pandangan ekologis seorang pemimpin bangsa.