Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 232. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 231
Link Soal
Kepala Dinas Pelayanan Publik Kota Indah Jaya, Bapak Rahmat, yang baru menjabat, dikenal sering membuat kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengannya, bukan berdasarkan prosedur yang berlaku atau kebutuhan masyarakat luas. Proses pengadaan barang dan jasa seringkali terkesan tertutup, dan keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan tidak ditanggapi serius. Akibatnya, banyak warga merasa tidak puas dan curiga terhadap kinerja dinas tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini paling berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi tatanan pemerintahan di Kota Indah Jaya, yaitu...
A
Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan melemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
B
Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Indah Jaya akibat kebijakan yang tidak tepat.
C
Terjadinya gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut penurunan Bapak Rahmat dari jabatannya.
D
Sanksi administratif dari pemerintah pusat karena tidak tercapainya target pelayanan publik.
E
Memburuknya citra Kota Indah Jaya di mata investor sehingga investasi menurun drastis.
NO. 232
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.
NO. 233
Link Soal
Ketika para tokoh perumus dasar negara dihadapkan pada perbedaan pandangan, mereka selalu memprioritaskan metode musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan bahwa...
A
Setiap keputusan final harus dicapai melalui sistem voting mayoritas.
B
Kepentingan pribadi atau golongan dianggap lebih utama daripada kepentingan umum.
C
Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dihindari sama sekali agar tidak terjadi konflik.
D
Musyawarah dan mufakat adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.
E
Para tokoh tersebut tidak pernah mengalami adanya perbedaan sudut pandang satu sama lain.
NO. 234
Link Soal
Seorang aparatur pemerintah terbukti terlibat dalam tindak korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam rangka mempertahankan akuntabilitas publik, bagaimana seharusnya pemerintah merespons kondisi tersebut?
A
Melakukan investigasi komprehensif terhadap kasus tersebut dan menerapkan sanksi yang berat.
B
Mengabaikan perkara tersebut demi menjaga stabilitas dan citra politik.
C
Menyelesaikan masalah tersebut secara internal di dalam instansi tanpa melibatkan lembaga penegak hukum eksternal.
D
Memperbolehkan pejabat tersebut tetap menjalankan tugasnya di bawah pengawasan yang ketat.
E
Memberikan sanksi teguran yang ringan dengan tujuan menjaga nama baik institusi.
NO. 235
Link Soal
Dalam diskusi mengenai reformasi birokrasi, muncul usulan agar semua aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan pelatihan antikorupsi. Apa tujuan utama dari pelatihan semacam ini?
A
Meningkatkan kesetiaan pegawai kepada pimpinan
B
Memastikan efisiensi birokrasi agar lebih cepat dan efektif
C
Menanamkan pemahaman kuat pada pegawai tentang pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas
D
Membatasi kewenangan pegawai dalam mengambil keputusan
E
Menghindarkan kontrol pemerintah pusat terhadap pegawai di daerah
NO. 236
Link Soal
Pada Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, para tokoh seperti M. Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara dengan berbagai perspektif. Meskipun demikian, terdapat satu prinsip dasar negara yang memiliki persamaan di antara ketiga tokoh tersebut, yaitu prinsip...
A
Ketuhanan.
B
Kekeluargaan.
C
Internasionalisme.
D
Gotong-royong.
E
Demokrasi.
NO. 237
Link Soal
Sebagai upaya penguatan sistem hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi didirikan pada tahun...
A
2001
B
2002
C
2003
D
2004
E
2005
NO. 238
Link Soal
Dalam menghadapi arus globalisasi, pemerintah Indonesia aktif mempromosikan kebudayaan lokal di panggung internasional. Inisiatif ini sangat krusial dengan tujuan untuk...
A
Menghilangkan sepenuhnya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.
B
Memperkuat jati diri bangsa dan identitas nasional di tengah persaingan global yang ketat.
C
Meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara lain dalam sektor kebudayaan.
D
Menyeragamkan seluruh kebudayaan Indonesia agar lebih mudah diterima secara global.
E
Menghindari segala bentuk interaksi kebudayaan dengan negara-negara asing.
NO. 239
Link Soal
Di sebuah lembah subur yang dikelilingi pegunungan tinggi, berdiri Kerajaan Serenada. Selama berabad-abad, Serenada dikenal sebagai mercusuar keadilan dan kemakmuran, berkat para pemimpin dan abdi negaranya yang memegang teguh prinsip kejujuran dan dedikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi baru mulai melupakan nilai-nilai luhur tersebut. Kepentingan pribadi mulai menggerogoti tatanan birokrasi, praktik korupsi merajalela, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Raja Adipati Jaya memudar. Proyek-proyek pembangunan terhambat, kekayaan negara menguap, dan kesenjangan sosial melebar. Melihat kemerosotan ini, penasihat bijaksana, Bhagawan Cipta, menyerukan kembali pada akar masalah: ketiadaan integritas. Beliau mengingatkan bahwa kejayaan masa lalu Serenada tidak dibangun di atas kekuatan militer atau kekayaan alam semata, melainkan pada keteguhan hati para pemimpinnya yang berpegang pada kebenaran dan tanggung jawab. Raja Adipati Jaya, menyadari kebenaran perkataan Bhagawan Cipta, kemudian memprakarsai reformasi besar-besaran, menegakkan kembali kode etik dan standar moral yang ketat bagi seluruh abdi negara, dengan harapan mengembalikan marwah dan kepercayaan rakyat Kerajaan Serenada.
Berdasarkan narasi di atas, latar belakang utama yang mendorong penegakan kembali prinsip integritas di Kerajaan Serenada paling tepat dihubungkan dengan...
A
Kesenjangan moral dan kemerosotan kepercayaan publik akibat praktik korupsi dan kepentingan pribadi di kalangan abdi negara.
B
Ancaman invasi dari kerajaan tetangga yang lebih kuat secara militer.
C
Keinginan Raja Adipati Jaya untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
D
Penemuan sumber daya alam baru yang membutuhkan pengelolaan transparan.
E
Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengawasan lebih ketat.
NO. 240
Link Soal
Seorang ASN menolak pemberian hadiah dari seorang rekanan proyek karena mengetahui bahwa hal tersebut melanggar kode etik dan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nilai integritas apa yang paling dominan ditunjukkan oleh ASN tersebut?
A
Kerja Keras
B
Jujur
C
Berani
D
Peduli
E
Sederhana