Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Pada sidang PPKI, disetujui perubahan beberapa frasa dalam Piagam Jakarta guna mengakomodasi perbedaan keyakinan di Indonesia bagian timur. Keputusan ini merefleksikan bahwa...
A
Kesatuan dan persatuan bangsa adalah prioritas utama di atas keberagaman keyakinan.
B
Kelompok agama tertentu harus memiliki dominasi dalam penetapan kebijakan negara.
C
Setiap pihak harus menerima hasil keputusan mayoritas tanpa adanya pengecualian.
D
Perbedaan keyakinan sebaiknya tidak diberikan ruang dalam struktur kenegaraan.
E
Kepentingan kelompok mayoritas wajib diutamakan oleh negara.
NO. 242
Link Soal
Dalam menghadapi arus globalisasi, pemerintah Indonesia aktif mempromosikan kebudayaan lokal di panggung internasional. Inisiatif ini sangat krusial dengan tujuan untuk...
A
Menghilangkan sepenuhnya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia.
B
Memperkuat jati diri bangsa dan identitas nasional di tengah persaingan global yang ketat.
C
Meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara lain dalam sektor kebudayaan.
D
Menyeragamkan seluruh kebudayaan Indonesia agar lebih mudah diterima secara global.
E
Menghindari segala bentuk interaksi kebudayaan dengan negara-negara asing.
NO. 243
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah bagi pejabat negara memiliki tujuan fundamental untuk memastikan bahwa para pejabat tersebut...
A
Dapat menjalankan tugas dan wewenang tanpa intervensi dari pihak mana pun.
B
Mempunyai komitmen kuat terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi.
C
Memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan.
D
Menjamin kelancaran pemerintahan tanpa adanya kendala hukum yang berarti.
E
Dapat mengambil setiap keputusan berdasarkan preferensi atau keinginan pribadi.
NO. 244
Link Soal
Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.
NO. 245
Link Soal
Banyak pengusaha kecil mengeluhkan persyaratan yang terlalu memberatkan dalam program kredit usaha yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong ekonomi lokal. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Menyesuaikan kembali syarat pengajuan kredit agar lebih terjangkau oleh pengusaha kecil.
B
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan kredit kepada bank swasta.
C
Mengabaikan masukan dari pengusaha kecil dan mempertahankan program seperti adanya.
D
Menghentikan program kredit usaha sepenuhnya akibat banyaknya keluhan.
E
Menunda implementasi program sampai semua pengusaha dapat memenuhi persyaratannya.
NO. 246
Link Soal
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
NO. 247
Link Soal
Distribusi bantuan sosial oleh pemerintah daerah sering terhambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks. Tindakan efektif apa yang harus diambil pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut?
A
Mengesampingkan seluruh prosedur birokrasi dan menyalurkan bantuan secara langsung.
B
Melakukan penyederhanaan prosedur birokrasi agar distribusi bantuan menjadi lebih cepat.
C
Menunda penyaluran bantuan sampai seluruh prosedur birokrasi selesai dipenuhi.
D
Mendevolvasi tugas distribusi bantuan kepada entitas pihak ketiga.
E
Menambah jumlah anggaran bantuan tanpa mengubah prosedur yang ada.
NO. 248
Link Soal
Pemerintah pusat merancang program reformasi agraria, tetapi sebagian besar masyarakat lokal menolaknya karena khawatir kehilangan hak atas tanah adat mereka. Tindakan pemerintah yang paling tepat adalah...
A
Melanjutkan program reformasi tanpa memperhatikan keberatan masyarakat.
B
Mengabaikan penolakan warga dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi.
C
Berdialog dengan komunitas adat untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan.
D
Menunda implementasi reformasi hingga semua masyarakat memberikan persetujuan penuh.
E
Menawarkan ganti rugi finansial sebagai pengganti tanah adat yang hilang.
NO. 249
Link Soal
Pada masa sidang BPUPKI, berbagai perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa diselesaikan dengan metode musyawarah mufakat. Tindakan ini merupakan cerminan dari prinsip bahwa...
A
Keragaman pandangan diabaikan atau dikesampingkan demi mencapai kesatuan.
B
Seluruh pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan diajak aktif mencari konsensus.
C
Penetapan keputusan hanya didasarkan pada suara terbanyak tanpa memberikan ruang bagi pandangan minoritas.
D
Setiap kelompok diwajibkan untuk mengorbankan kepentingannya demi kemaslahatan individu.
E
Keputusan akhir ditentukan oleh pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan paling dominan.
NO. 250
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas