Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 7839. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 261
Link Soal
Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep integritas seringkali diartikan sempit sebatas tidak melakukan korupsi. Padahal, integritas memiliki dimensi yang lebih luas dan krusial bagi keberlangsungan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi integritas yang komprehensif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
A
Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.
B
Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.
C
Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.
D
Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.
E
Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.
NO. 262
Link Soal
Sub-materi: Pencegahan Korupsi dan Konflik Kepentingan. Bapak Surya, seorang Kepala Dinas pada Kementerian X, memiliki wewenang signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Diketahui bahwa perusahaan konsultan milik istrinya baru-baru ini memenangkan tender proyek besar di kementerian tersebut. Meskipun tidak ada bukti langsung intervensi Bapak Surya dalam proses seleksi, rekam jejak perusahaan istrinya tidak terlalu menonjol untuk skala proyek sebesar itu, dan muncul keraguan publik mengenai objektivitas serta transparansi proses tender. Berdasarkan prinsip integritas ASN dan upaya menjaga kepercayaan publik, analisis tindakan yang paling tepat untuk merespons situasi ini adalah...
A
Melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan konflik kepentingan dan proses tender secara keseluruhan, serta menerapkan sanksi disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jika terbukti ada pelanggaran, bahkan mempertimbangkan jalur hukum jika ada indikasi tindak pidana korupsi.
B
Menerbitkan surat edaran internal yang melarang ASN memiliki usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tanpa perlu menindaklanasi kasus Bapak Surya secara spesifik.
C
Meminta Bapak Surya untuk mengundurkan diri dari posisinya agar tidak menimbulkan kegaduhan publik, tanpa perlu proses investigasi formal.
D
Membatalkan seluruh hasil tender proyek tersebut dan mengulanginya dengan pengawasan ketat dari lembaga independen, sambil membiarkan Bapak Surya tetap pada jabatannya.
E
Menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat atau lembaga pengawas sebelum mengambil tindakan apapun, karena ketiadaan bukti intervensi langsung.
NO. 263
Link Soal
Di era lampau, hiduplah sebuah negeri makmur bernama Kota Purwaloka. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan dan kekuasaan mulai mengikis nilai-nilai luhur para pemangku jabatan. Banyak pejabat yang memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi, melakukan manipulasi data, dan ingkar janji. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Melihat kondisi ini, para tetua dan cendekiawan Purwaloka mengadakan musyawarah agung. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang kurang tegas, melainkan pada kemerosotan karakter dan kejujuran para pemimpin. Dari sinilah, sebuah filosofi baru dicetuskan dan menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai 'Sumpah Satya Bhakti', sebuah kode etik yang menekankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kejujuran absolut, dan dedikasi tanpa pamrih kepada rakyat. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai integritas dalam pemerintahan modern. Berdasarkan narasi tersebut, latar belakang utama terbentuknya konsep integritas dalam tata kelola pemerintahan adalah...
A
Untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hancur akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan tata kelola yang transparan dan adil.
B
Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan ekonomi yang lebih agresif dan kompetitif di pasar global.
C
Untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara guna menghadapi ancaman eksternal yang semakin beragam.
D
Untuk mendorong inovasi teknologi dan penelitian ilmiah demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umum.
E
Untuk menyatukan berbagai suku dan budaya di bawah satu payung pemerintahan yang sentralistik demi stabilitas politik.
NO. 264
Link Soal
Seorang kepala daerah, yang juga merupakan anggota partai politik, membuat kebijakan yang condong pada kepentingan partainya sebagai bentuk loyalitas, meskipun ia telah mengucapkan sumpah jabatan. Perilaku yang melanggar prinsip integritas adalah ...
A
Menunjukkan loyalitas terhadap partai politik pendukungnya.
B
Mematuhi sumpah dan janji yang diucapkan saat menjabat sebagai pemimpin.
C
Berjanji untuk selalu menaati undang-undang yang berlaku.
D
Menjalin kesepakatan untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan partainya.
E
Menunjukkan komitmen untuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan pihak.
NO. 265
Link Soal
Dalam sidang PPKI, perubahan tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta dilakukan untuk menghormati keberatan perwakilan dari wilayah Indonesia bagian timur. Keputusan ini menunjukkan bahwa...
A
Setiap kelompok agama harus mendapatkan akomodasi penuh atas seluruh tuntutannya.
B
Kepentingan untuk mewujudkan persatuan bangsa lebih diutamakan dibandingkan perbedaan yang ada.
C
Semua golongan agama wajib tunduk pada satu aturan atau kepercayaan yang seragam.
D
Tidak ada ruang untuk kompromi dalam proses penentuan dasar-dasar negara.
E
Pandangan mayoritas harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.