Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 194. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Salah satu nilai dasar integritas adalah 'Tanggung Jawab'. Contoh perilaku seorang mahasiswa yang mencerminkan nilai tanggung jawab adalah...
A
Datang ke kampus tepat waktu setiap hari
B
Mengembalikan buku perpustakaan sesuai jadwal
C
Menyelesaikan tugas kuliah dengan baik dan siap menanggung risikonya
D
Berpakaian rapi dan sopan di lingkungan kampus
E
Membantu teman yang kesulitan memahami materi
NO. 32
Link Soal
Dalam diskusi mengenai reformasi birokrasi, muncul usulan agar semua aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan pelatihan antikorupsi. Apa tujuan utama dari pelatihan semacam ini?
A
Meningkatkan kesetiaan pegawai kepada pimpinan
B
Memastikan efisiensi birokrasi agar lebih cepat dan efektif
C
Menanamkan pemahaman kuat pada pegawai tentang pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas
D
Membatasi kewenangan pegawai dalam mengambil keputusan
E
Menghindarkan kontrol pemerintah pusat terhadap pegawai di daerah
NO. 33
Link Soal
Dalam konteks pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip integritas tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan korupsi atau penyimpangan. Lebih dari itu, integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus termanifestasi dalam tindakan dan pengambilan keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai luhur dan peraturan perundang-undangan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi integritas yang utuh dan komprehensif bagi seorang ASN?
A
Menolak setiap tawaran gratifikasi dalam bentuk apapun.
B
Melaksanakan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
C
Berani melaporkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran etik tanpa takut konsekuensi.
D
Mengambil keputusan yang adil dan objektif, serta bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensinya, demi kepentingan publik, meskipun berpotensi merugikan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
E
Menjaga kerahasiaan data dan informasi negara yang bersifat sensitif.
NO. 34
Link Soal
Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.
NO. 35
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima parsel lebaran dari rekanan kontraktor yang sedang mengikuti tender proyek di kantornya. Tindakan ASN tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap delik korupsi, yaitu...
A
Penggelapan dalam jabatan
B
Pemerasan
C
Gratifikasi
D
Kerugian keuangan negara
E
Perbuatan curang
NO. 36
Link Soal
Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.
NO. 37
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Bapak Budi, menjabat sebagai kepala seksi di dinas pemerintahan. Ia menemukan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa di unitnya seringkali diabaikan oleh atasannya demi mempercepat proses, meskipun ia menduga ada potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Bapak Budi telah mencoba menyampaikan kekhawatirannya secara internal, namun tidak direspon serius. Ia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas dan risiko dimutasi atau bahkan kehilangan jabatan jika melaporkan masalah ini ke instansi yang lebih tinggi atau pihak berwenang di luar dinas. Dalam konteks penerapan nilai-nilai integritas sebagai ASN, tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Bapak Budi?
A
Mencari bukti-bukti tambahan secara diam-diam dan menunggu momen yang tepat untuk melaporkan, mungkin setelah pensiun.
B
Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada tugas-tugasnya sendiri, karena sudah mencoba menyampaikan secara internal dan tidak ada respons.
C
Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara tersebut kepada lembaga pengawas eksternal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
D
Membujuk rekan kerja lain untuk juga mengabaikan masalah ini karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul.
E
Membuat nota dinas resmi kepada atasan untuk mencatat kekhawatirannya, tanpa mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak ada respons.
NO. 38
Link Soal
Integritas adalah salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi, makna integritas yang paling esensial bagi seorang ASN tidak hanya terbatas pada tidak melakukan tindakan korupsi atau sekadar mematuhi aturan, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih dalam. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan inti dari integritas seorang ASN?
A
Kepatuhan mutlak terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instruksi atasan secara hierarkis.
B
Konsistensi yang teguh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma etika pelayanan publik.
C
Kemampuan untuk menjaga rahasia negara dan tidak membocorkan informasi sensitif kepada publik tanpa otorisasi.
D
Keberanian untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kepada pihak berwenang.
E
Fokus utama pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi demi peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat.
NO. 39
Link Soal
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum
NO. 40
Link Soal
Keputusan untuk mengubah tujuh kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan bahwa...
A
Prioritas persatuan lebih tinggi daripada keberagaman agama.
B
Seluruh kelompok agama wajib mengikuti satu regulasi yang seragam.
C
Setiap kelompok perlu berkorban demi kepentingan bangsa.
D
Pemerintah harus mencapai kesepakatan dengan kelompok mayoritas.
E
Kepentingan agama tertentu lebih diutamakan daripada persatuan.