PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 2551. Lihat semua soal

Seorang ASN muda yang baru ditempatkan di sebuah kantor pelayanan publik, Saudara Doni, mengamati bahwa banyak rekan kerjanya seringkali terlambat datang dan pulang lebih awal, namun absensi elektronik mereka selalu menunjukkan 'tepat waktu' karena 'dibantu' oleh salah satu petugas kepegawaian yang memiliki akses. Praktik ini sudah menjadi rahasia umum dan bahkan dianggap 'lumrah' untuk menjaga kekompakan tim, apalagi kinerja pelayanan secara keseluruhan tampak tidak terlalu terganggu. Doni merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena bertentangan dengan sumpah jabatannya dan nilai-nilai integritas yang ia pahami. Namun, ia juga khawatir akan dikucilkan atau dianggap tidak loyal jika mencoba menentang praktik tersebut. Bagaimana seharusnya Doni menyikapi situasi ini untuk menjaga integritasnya tanpa menimbulkan konflik yang kontraproduktif dalam lingkungan kerja?
A
Mengikuti praktik tersebut agar tidak terasing dari rekan kerja, karena sistem absensi yang bermasalah bukanlah tanggung jawab pribadinya.
B
Merekam bukti pelanggaran dan melaporkannya langsung ke media massa atau akun media sosial untuk memviralkan masalah ini.
C
Mencoba berbicara secara empat mata dengan petugas kepegawaian yang terlibat dan beberapa rekan senior yang ia percaya, menyampaikan kekhawatirannya tentang implikasi integritas dan potensi risiko jangka panjang, serta mengusulkan perbaikan sistem secara persuasif dan konstruktif.
D
Menolak untuk 'dibantu' absensinya, namun tetap menjaga jarak dan tidak berinteraksi terlalu banyak dengan rekan kerja yang melakukan praktik tersebut.
E
Mengundurkan diri dari instansi tersebut karena lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai integritasnya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah pusat merancang program reformasi agraria, tetapi sebagian besar masyarakat lokal menolaknya karena khawatir kehilangan hak atas tanah adat mereka. Tindakan pemerintah yang paling tepat adalah...
A
Melanjutkan program reformasi tanpa memperhatikan keberatan masyarakat.
B
Mengabaikan penolakan warga dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi.
C
Berdialog dengan komunitas adat untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan.
D
Menunda implementasi reformasi hingga semua masyarakat memberikan persetujuan penuh.
E
Menawarkan ganti rugi finansial sebagai pengganti tanah adat yang hilang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pasca-peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan di kalangan pemuda Indonesia semakin menguat. Realitas ini menegaskan bahwa...
A
Kekompakan pemuda memegang peranan krusial sebagai pendorong tercapainya kemerdekaan.
B
Sumpah Pemuda merupakan satu-satunya inisiatif yang berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan.
C
Seluruh pemuda Indonesia senantiasa bersatu padu tanpa pernah ada perbedaan pendapat.
D
Kemerdekaan hanya bisa diwujudkan melalui jalan perlawanan bersenjata secara mutlak.
E
Pencapaian kemerdekaan mungkin saja terjadi tanpa adanya persatuan dari semua elemen bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah berkeinginan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dari proyek-proyek ini?
A
Meningkatkan kecepatan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan
B
Memprioritaskan efisiensi biaya proyek meskipun merugikan masyarakat sekitar
C
Mengembangkan proyek yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
D
Menarik investor asing untuk mempercepat proses pembangunan proyek
E
Menyelesaikan proyek dalam waktu singkat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang kepala daerah dikenal memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Dalam sebuah proyek infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat, ditemukan indikasi awal adanya praktik suap dalam proses pengadaan. Meskipun bukti belum kuat dan pengungkapan kasus bisa memperlambat proyek serta memicu kekecewaan publik, kepala daerah tersebut bersikukuh untuk menindaklanjuti indikasi tersebut sesuai prosedur hukum, bahkan jika itu berarti proyek harus ditunda. Tindakan kepala daerah ini paling tepat mencerminkan implementasi nilai integritas berdasarkan aspek ....
A
Kejujuran
B
Konsistensi dalam Prinsip
C
Akuntabilitas Publik
D
Keadilan Prosedural
E
Independensi dalam Pengambilan Keputusan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kontribusi pemikiran yang diberikan oleh para tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI secara jelas menggambarkan komitmen mereka untuk...
A
Mendahulukan kepentingan individu atau kelompok pribadi dalam proses perumusan fondasi negara.
B
Memelihara dan memperjuangkan persatuan bangsa, meskipun terdapat beragam sudut pandang dan perbedaan pendapat.
C
Mengukuhkan dan memperkuat model sistem pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter.
D
Menghindari mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif.
E
Mendelegasikan sepenuhnya tugas perumusan dasar negara kepada satu kelompok atau golongan saja.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah merencanakan untuk membuka kesempatan investasi asing di sektor pertanian. Namun, para petani lokal mengungkapkan kekhawatiran mereka akan kehilangan lahan. Langkah responsif terbaik apa yang dapat pemerintah ambil?
A
Meneruskan program investasi tanpa mempertimbangkan masukan atau kekhawatiran petani lokal.
B
Mengikutsertakan petani lokal dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait investasi.
C
Menyediakan kompensasi finansial bagi petani yang lahannya terkena dampak pembangunan.
D
Menunda seluruh rencana investasi asing hingga semua petani lokal memberikan persetujuan.
E
Memberikan izin kepada investor asing untuk mengelola seluruh lahan pertanian yang ada.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pak Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Harapan Bangsa. Suatu hari, sebuah perusahaan multinasional besar, PT Sentosa Raya, ingin menginvestasikan dananya untuk proyek infrastruktur berskala besar di provinsi tersebut. Dalam sebuah pertemuan tertutup, perwakilan PT Sentosa Raya menawarkan 'dana operasional' yang cukup besar kepada Pak Rahman dan timnya, di luar prosedur resmi, dengan harapan proses perizinan dan persetujuan proyek dapat dipercepat dan beberapa regulasi bisa dilonggarkan. Pak Rahman dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa semua proses harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semata-mata demi kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Harapan Bangsa, tanpa adanya intervensi atau keuntungan pribadi. Prinsip ini ia pegang teguh meskipun ada potensi tekanan dari pihak lain yang ingin proyek tersebut cepat terealisasi dengan cara apapun.
A
Profesionalisme
B
Integritas
C
Loyalitas
D
Etos Kerja
E
Solidaritas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada sebuah lembaga layanan publik, Pak Budi, kepala unit pengawas internal yang baru, menemukan pola-pola anomali yang mengkhawatirkan. Laporan audit internal menunjukkan seringnya pemrosesan berkas tanpa kelengkapan sempurna dengan 'catatan pengecualian,' preferensi layanan berdasarkan 'jaringan' pribadi alih-alih antrean, dan penundaan respons terhadap aduan masyarakat yang tidak memiliki 'sponsor.' Meskipun tidak ada kasus korupsi besar yang terungkap secara eksplisit, indikator kinerja layanan terus menurun drastis, keluhan masyarakat meningkat tajam, dan hasil survei kepercayaan publik menunjukkan tren negatif yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pak Budi menyimpulkan bahwa praktik-praktik ini, meski tampak minor secara individual, secara kolektif mengindikasikan sebuah fenomena serius yang merusak fondasi lembaga. Implikasi paling mendasar dan berbahaya dari akumulasi 'penyimpangan kecil' ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga tersebut dalam jangka panjang adalah...
A
Pembusukan budaya organisasi yang meruntuhkan dasar etika birokrasi, sehingga lembaga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan efektivitas fungsionalnya dalam jangka panjang.
B
Peningkatan insiden suap dan pungutan liar berskala besar di masa depan karena preseden yang longgar yang menciptakan peluang.
C
Inefisiensi operasional yang terus-menerus akibat prosedur yang tidak terstandardisasi dan seringnya diskresi yang tumpang tindih.
D
Frustrasi dan demotivasi di kalangan pegawai yang berkomitmen dan berintegritas karena praktik yang tidak adil.
E
Timbulnya protes masyarakat berskala nasional yang menuntut reformasi total struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.