Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1150. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sikap para pendiri bangsa yang bersedia menerima usulan tersebut, meskipun dengan beragam pandangan, menunjukkan bahwa mereka...
A
Mempunyai visi dan ide yang berbeda-beda, namun tetap berupaya keras untuk bersatu.
B
Cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri.
C
Menepis segala perbedaan demi tercapainya kemerdekaan sesegera mungkin.
D
Menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan seluruh masyarakat.
E
Berusaha membangun negara yang kokoh dengan sistem kekuasaan yang terpusat.
NO. 42
Link Soal
Ketika merumuskan kebijakan negara, prinsip musyawarah mufakat menggarisbawahi makna penting bahwa...
A
Pengambilan keputusan harus dilakukan secara eksklusif oleh golongan mayoritas.
B
Setiap individu atau kelompok berhak untuk menyampaikan pandangannya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
C
Kelompok tertentu seharusnya memiliki kendali penuh dan mendominasi segala keputusan politik.
D
Musyawarah hanya dibutuhkan apabila muncul situasi konflik atau perselisihan.
E
Keputusan sebaiknya diambil secara cepat dan tidak perlu mempertimbangkan opini pihak lain.
NO. 43
Link Soal
Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.
NO. 44
Link Soal
Manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk perjuangan R.A. Kartini dalam memajukan kedudukan wanita Indonesia?
A
Mengupayakan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.
B
Mendorong kesetaraan hak perempuan, khususnya dalam pendidikan.
C
Menyuarakan pentingnya hak dasar pendidikan untuk kaum hawa.
D
Mendirikan partai politik khusus untuk perjuangan kemerdekaan.
E
Berjuang melalui gagasan-gagasan yang dituangkan dalam korespondensi.
NO. 45
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan kontraktor proyek yang sedang ia awasi, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas...
A
Disiplin
B
Tanggung Jawab
C
Kejujuran
D
Kerja Keras
E
Kesederhanaan
NO. 46
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan insentif untuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan dari pengusaha besar yang merasa kurang diuntungkan. Apa yang seharusnya pemerintah lakukan?
A
Mengabaikan keluhan dari pengusaha besar karena fokus utama adalah UKM.
B
Mencari kebijakan yang adil dan seimbang yang tetap mendukung UKM tanpa merugikan pengusaha besar.
C
Mengurangi insentif yang diberikan kepada UKM agar pengusaha besar merasa lebih diuntungkan.
D
Mengubah kebijakan agar fokus utama pembangunan hanya diarahkan pada pengusaha besar.
E
Meningkatkan insentif khusus untuk pengusaha besar demi menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
NO. 47
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan proyek karena mengetahui hal tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas, yaitu...
A
Kerja keras
B
Kejujuran
C
Kemandirian
D
Kepedulian
E
Kesederhanaan
NO. 48
Link Soal
Pemerintah berupaya menguatkan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban penduduk sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Apa sasaran utama dari pendidikan tersebut?
A
Mencetak warga negara yang hanya tunduk pada otoritas pemerintah
B
Membekali masyarakat dengan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi
C
Menciptakan keseragaman berpikir dan bertindak di antara warga negara
D
Menjamin kesetaraan hak di mata hukum bagi setiap warga negara
E
Mendidik warga agar mendukung semua kebijakan pemerintah tanpa kritik
NO. 49
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945, lembaga yang memiliki wewenang mandiri untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Kementerian Keuangan
E
Bank Indonesia
NO. 50
Link Soal
Pasca bencana alam, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk masyarakat terdampak. Akan tetapi, muncul keluhan dari masyarakat mengenai distribusi bantuan yang dianggap tidak adil. Apa tindakan yang harus segera diambil oleh pemerintah?
A
Menambah porsi bantuan khusus bagi kelompok masyarakat yang mengajukan keluhan.
B
Menghentikan seluruh proses distribusi bantuan hingga masalah ketidakadilan teratasi.
C
Melakukan audit transparan terhadap proses distribusi bantuan dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.
D
Mengabaikan keluhan yang ada karena distribusi bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal.
E
Menyerahkan tanggung jawab penuh distribusi bantuan kepada lembaga pihak ketiga.