Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1852. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh pejabat negara pada saat pelantikan mereka mengindikasikan signifikansi dari nilai...
A
Keadilan serta prioritas pada kepentingan personal.
B
Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
C
Spiritualisme dan ketaatan mutlak terhadap hierarki atasan.
D
Kesatuan dan penerapan kekuasaan yang tidak terbatas.
E
Kompetensi profesional tanpa disertai dengan akuntabilitas publik.
NO. 42
Link Soal
Di Kabupaten Mandiri Jaya, salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Ibu Siti, dikenal sering memotong sebagian dana alokasi proyek-proyek kecil untuk kepentingan pribadi. Meskipun ia berusaha menutupi jejaknya dengan membuat laporan keuangan fiktif, praktik ini perlahan mulai tercium oleh kontraktor dan warga penerima manfaat. Lambat laun, kualitas pekerjaan proyek-proyek yang ditangani dinas tersebut menurun drastis, seperti pembangunan irigasi yang mudah rusak atau perbaikan jalan yang tidak tahan lama. Masyarakat mulai resah dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Apa dampak negatif paling signifikan yang timbul akibat pengabaian nilai integritas oleh Ibu Siti dalam kasus ini?
A
Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan potensi kerugian finansial negara akibat proyek yang tidak berkualitas.
B
Ibu Siti akan dipecat dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum atas perbuatannya.
C
Kontraktor yang bekerja sama dengan Ibu Siti tidak akan mendapatkan proyek lagi di masa mendatang.
D
Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum akan dipotong pada tahun berikutnya sebagai bentuk sanksi.
E
Rekan kerja Ibu Siti akan merasa tidak nyaman dan kinerja tim secara keseluruhan menurun.
NO. 43
Link Soal
Pemerintah pusat merancang program reformasi agraria, tetapi sebagian besar masyarakat lokal menolaknya karena khawatir kehilangan hak atas tanah adat mereka. Tindakan pemerintah yang paling tepat adalah...
A
Melanjutkan program reformasi tanpa memperhatikan keberatan masyarakat.
B
Mengabaikan penolakan warga dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi.
C
Berdialog dengan komunitas adat untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan.
D
Menunda implementasi reformasi hingga semua masyarakat memberikan persetujuan penuh.
E
Menawarkan ganti rugi finansial sebagai pengganti tanah adat yang hilang.
NO. 44
Link Soal
Seorang ASN senior, Ibu Rina, telah lama mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak. Ia menemukan bukti-bukti kuat adanya praktik 'permainan' pajak oleh beberapa perusahaan besar yang melibatkan oknum internal dan eksternal, yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bukti ini ia dapatkan secara tidak sengaja melalui audit internal rutin. Ibu Rina menyadari bahwa melaporkan temuan ini berpotensi membahayakan karirnya, bahkan keselamatan dirinya, mengingat jaringan pelaku yang luas dan kuat. Rekan-rekan kerjanya menyarankan agar ia tidak 'mencari masalah' karena praktik tersebut sudah menjadi 'rahasia umum' dan upaya pemberantasannya selalu gagal di masa lalu. Dalam konteks integritas, dilema apa yang paling signifikan dihadapi oleh Ibu Rina, dan tindakan apa yang secara fundamental mencerminkan integritas seorang ASN dalam situasi ini?
A
Mengabaikan temuan tersebut dan melanjutkan rutinitas kerja, karena risiko yang terlalu besar tidak sebanding dengan hasil yang mungkin didapatkan, dan menjaga keselamatan diri serta keluarga adalah prioritas.
B
Membocorkan informasi tersebut ke media massa secara anonim, dengan harapan tekanan publik akan memaksa pemerintah bertindak tanpa menempatkan dirinya dalam bahaya langsung.
C
Melaporkan temuan tersebut kepada unit kepatuhan internal atau lembaga penegak hukum yang berwenang, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan mengikuti prosedur pelaporan whistleblowing yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional terhadap negara.
D
Mencoba bernegosiasi dengan oknum-oknum yang terlibat untuk menghentikan praktik tersebut secara diam-diam, dengan janji tidak akan melaporkan jika mereka bersedia memperbaiki diri.
E
Mengumpulkan bukti lebih banyak lagi secara diam-diam selama mungkin, sebelum memutuskan untuk bertindak, demi memastikan kasusnya 'kuat' dan tidak mudah dipatahkan.
NO. 45
Link Soal
Seorang kepala dinas ditugaskan untuk memimpin tim seleksi pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah. Salah satu perusahaan peserta tender memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan kakak ipar kepala dinas tersebut. Secara formal, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hubungan tersebut untuk posisi kepala dinas, karena kakak ipar tidak berada di bawah garis lurus keturunan atau afiliasi langsung yang diatur dalam undang-undang konflik kepentingan tertentu. Namun, situasi ini menimbulkan gunjingan dan potensi persepsi publik tentang ketidakobjektifan.
Tantangan integritas paling mendalam yang dihadapi kepala dinas dalam situasi ini, bahkan jika secara hukum tidak ada pelanggaran langsung, terletak pada...
A
Potensi konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan dan kepercayaan publik.
B
Kesulitan dalam menyeimbangkan antara loyalitas keluarga dan tanggung jawab profesional.
C
Kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai definisi konflik kepentingan.
D
Risiko terhadap reputasi pribadi kepala dinas di mata rekan kerja dan bawahannya.
E
Tekanan untuk memastikan bahwa perusahaan yang relevan tidak dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.
NO. 46
Link Soal
Seorang dokter muda lulusan terbaik dari universitas ternama, setelah lulus dan menjalani profesinya, memutuskan untuk mengabdikan diri di sebuah puskesmas terpencil di pedalaman Papua selama beberapa tahun, meskipun ia memiliki banyak tawaran menggiurkan untuk bekerja di rumah sakit swasta besar di kota-kota maju dengan penghasilan jauh lebih tinggi. Keputusan dokter tersebut paling tepat mencerminkan nilai integritas dalam konteks...
A
Ketaatan pada peraturan yang berlaku bagi dokter.
B
Dedikasi dan komitmen terhadap kemanusiaan serta panggilan nurani.
C
Pencarian pengalaman kerja yang beragam untuk pengembangan karier.
D
Penolakan terhadap sistem kapitalisme dalam pelayanan kesehatan.
E
Keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial dan penghargaan.
NO. 47
Link Soal
Kesenjangan distribusi hasil pembangunan sering kali terjadi antara wilayah maju dan wilayah tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan ini?
A
Mendahulukan pembangunan di daerah maju demi efisiensi
B
Mengalihkan semua dana pembangunan ke daerah tertinggal
C
Meningkatkan alokasi anggaran dan program pembangunan yang difokuskan pada daerah tertinggal
D
Membiarkan disparitas tersebut karena dianggap tidak terhindarkan
E
Menyerahkan tanggung jawab pembangunan di daerah tertinggal kepada sektor swasta
NO. 48
Link Soal
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.
NO. 49
Link Soal
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip netralitas adalah hal mutlak. Berdasarkan sejarah regulasi (seperti PP lama tahun 1979 hingga UU ASN terbaru), mengapa seorang PNS dilarang keras menjadi anggota atau pengurus partai politik?
A
Agar PNS fokus pada peningkatan kompetensi teknis semata
B
Mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelayanan publik
C
Karena partai politik tidak memberikan kontribusi pada negara
D
Untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai partai
E
Supaya PNS tidak memiliki hak politik sama sekali
NO. 50
Link Soal
Bapak Budi, seorang kepala dinas di pemerintahan daerah, sedang merancang proyek infrastruktur besar yang akan melibatkan banyak kontraktor. Dalam proses penyusunan kriteria tender, ia menyadari bahwa salah satu kriteria teknis yang dianggap paling efisien dan inovatif ternyata hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan milik adik kandungnya. Meskipun tidak ada larangan hukum eksplisit yang mengikatnya untuk kasus ini, Bapak Budi tahu bahwa hal ini berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan dan merusak citra integritasnya sebagai pejabat publik. Berdasarkan prinsip integritas ASN, tindakan paling tepat yang harus diambil Bapak Budi adalah...
A
Tetap memasukkan kriteria tersebut karena secara teknis paling efisien dan menguntungkan daerah, dengan asumsi adiknya akan tetap bersaing secara fair dan profesional.
B
Mengeliminasi kriteria tersebut dan menggantinya dengan kriteria lain yang lebih umum, meskipun sedikit kurang efisien, demi menghindari konflik kepentingan.
C
Meneruskan dengan kriteria tersebut namun membuat deklarasi konflik kepentingan secara terbuka kepada atasan dan tim tender, serta memastikan transparansi proses.
D
Meminta adiknya untuk tidak ikut serta dalam tender proyek tersebut meskipun perusahaannya memenuhi kriteria terbaik, demi menjaga citra integritas pribadi.
E
Menyerahkan seluruh proses penyusunan kriteria tender dan evaluasi kepada tim independen serta menarik diri dari posisi ketua panitia proyek untuk memastikan objektivitas penuh dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.