Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 233. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Salah satu aktivitas yang paling tepat dalam merefleksikan dan mengimplementasikan prinsip Bhineka Tunggal Ika adalah...
A
Melakukan upaya standarisasi terhadap kebudayaan nasional agar lebih efisien dalam pengelolaan.
B
Mengurangi spektrum keberagaman budaya dengan dalih untuk menciptakan kesatuan.
C
Menjaga kelestarian serta menghargai setiap perbedaan dalam budaya, keyakinan, dan suku bangsa.
D
Menetapkan keseragaman dalam semua regulasi keagamaan di seluruh wilayah negara.
E
Berusaha meminimalisir segala bentuk perbedaan antara kelompok suku dan agama.
NO. 52
Link Soal
Seorang ASN mengetahui bahwa koleganya menyalahgunakan anggaran negara untuk keuntungan pribadi. Meskipun demikian, pegawai tersebut ragu untuk melaporkan karena khawatir akan dampak personal. Tindakan yang paling tepat adalah...
A
Menyimpan informasi tersebut demi menjaga suasana kerja yang stabil.
B
Melaporkan melalui mekanisme resmi yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan pelapor.
C
Memberikan teguran atau peringatan secara pribadi kepada rekan kerja tersebut.
D
Mengabaikan perbuatan tersebut karena menghindari konflik atau masalah.
E
Mengajukan pengunduran diri dari jabatan untuk melindungi diri sendiri.
NO. 53
Link Soal
Sebagai seorang Kepala Seksi di sebuah instansi pemerintah, Anda menemukan indikasi kuat adanya praktik "titipan" dalam proses rekrutmen pegawai baru yang dilakukan oleh atasan langsung Anda untuk mengakomodasi kerabatnya. Praktik ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh instansi serta standar integritas ASN. Apa tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan berdasarkan prinsip integritas seorang ASN?
A
Melaporkan indikasi tersebut kepada Inspektorat Jenderal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang kuat dan valid.
B
Mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan atasan Anda, berharap dia akan menghentikan praktik tersebut dan menyadari kesalahannya.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena atasan Anda memiliki kekuasaan dan Anda tidak ingin merusak hubungan kerja serta karier Anda.
D
Menerima praktik tersebut sebagai bagian dari "budaya kerja" yang sering terjadi di banyak instansi pemerintah, dan tidak melakukan apa-apa.
E
Mencoba mencari keuntungan pribadi dari situasi tersebut dengan menawarkan bantuan kepada calon lain untuk mendapatkan posisi dengan imbalan tertentu.
NO. 54
Link Soal
Sebuah instansi pemerintah sedang dalam proses pemindahan gedung kantor ke lokasi yang lebih modern dan luas. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perabot kantor menemukan bahwa seorang anggota panitia, Saudara Eko, memiliki hubungan kepemilikan saham di salah satu perusahaan furnitur yang mengajukan penawaran. Saudara Eko tidak secara eksplisit mengungkapkan hubungan ini di awal, namun rekam jejaknya dalam penentuan spesifikasi teknis cenderung menguntungkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika hal ini terungkap, Saudara Eko berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan instansi mendapatkan produk terbaik dan termurah, dan hubungannya dengan perusahaan tidak mempengaruhi objektivitasnya. Apa konflik kepentingan yang paling jelas muncul dalam kasus ini, dan bagaimana panitia pengadaan seharusnya menindaklanjuti temuan ini untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa?
A
Konflik antara kepentingan pribadi Saudara Eko dan tugasnya sebagai anggota panitia pengadaan. Panitia harus mengabaikan hubungan tersebut jika Saudara Eko dapat membuktikan bahwa pilihannya didasarkan pada kualitas dan harga terbaik.
B
Konflik antara prinsip transparansi dan efisiensi. Panitia harus meminta Saudara Eko untuk menarik diri dari proses penilaian perusahaan tersebut dan memastikan dia tidak memiliki peran dalam keputusan akhir.
C
Konflik kepentingan antara kewajiban Saudara Eko untuk mendapatkan barang terbaik bagi instansi dan potensi keuntungan finansial pribadinya dari perusahaan yang terafiliasi. Panitia harus segera mendiskualifikasi perusahaan yang terafiliasi dan melaporkan Saudara Eko kepada unit kepatuhan internal untuk penyelidikan lebih lanjut, terlepas dari alasan yang diberikan.
D
Konflik antara etika dan legalitas. Panitia harus meminta Saudara Eko menandatangani surat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan di masa depan.
E
Konflik antara loyalitas kepada tim dan etika individu. Panitia harus membentuk tim audit independen untuk menilai ulang seluruh proses pengadaan dari awal.
NO. 55
Link Soal
Norma yang bersumber dari aturan tingkah laku yang berlaku dalam adat istiadat atau pergaulan masyarakat disebut...
A
Norma Hukum
B
Norma Kesusilaan
C
Norma Kesopanan
D
Norma Agama
E
Norma Kebiasaan
NO. 56
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan publik sering menerima hadiah kecil berupa makanan atau suvenir dari warga yang merasa terbantu. ASN tersebut menerimanya karena merasa tidak memintanya dan nilainya kecil. Berdasarkan prinsip integritas dan aturan gratifikasi, bagaimana penilaian tindakan tersebut?
A
Boleh, selama tidak berupa uang tunai.
B
Boleh, karena itu adalah budaya ketimuran untuk menghargai pemberian.
C
Dilarang, karena termasuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
D
Dilarang, kecuali sudah mendapat izin dari atasan langsung.
E
Boleh, asalkan dilaporkan ke KPK setiap akhir tahun.
NO. 57
Link Soal
Seorang Pejabat ASN di Kementerian X sedang mengawasi proyek infrastruktur skala besar. Ia menemukan beberapa indikasi penyelewengan spesifikasi material yang dapat membahayakan kualitas dan keselamatan publik di masa depan. Atasan langsungnya, yang juga merupakan kepala proyek, mendesaknya untuk menandatangani laporan kemajuan proyek tanpa mencantumkan temuan tersebut, dengan dalih 'menjaga kelancaran anggaran dan reputasi proyek'. Atasan tersebut juga mengingatkan tentang konsekuensi karir jika ia 'memperlambat' proyek.
Dalam menghadapi dilema etika ini, tindakan ASN yang paling tepat dan konsisten dengan nilai integritas tertinggi menurut etika publik adalah...
A
Menolak menandatangani laporan dan melaporkan indikasi penyelewengan tersebut kepada inspektorat atau pihak berwenang yang lebih tinggi, dengan mengedepankan prinsip keselamatan publik dan akuntabilitas.
B
Menandatangani laporan sambil secara informal mencatat keberatan dan berusaha memperbaiki di kemudian hari, untuk menghindari konflik langsung dengan atasan dan menjaga kestabilan proyek.
C
Mendiskusikan ulang dengan atasan untuk mencari solusi kompromi yang tidak merugikan kualitas proyek secara signifikan, namun tetap menjaga kelancaran anggaran.
D
Melaporkan atasan kepada rekan-rekan sejawat untuk mendapatkan dukungan moral sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, guna mengurangi tekanan pribadi.
E
Menerima tekanan atasan dan menandatangani laporan, dengan keyakinan bahwa tanggung jawab utama ada pada atasan yang memberi perintah.
NO. 58
Link Soal
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
NO. 59
Link Soal
Sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melestarikan kebudayaan lokal. Tujuan utama dari langkah ini adalah...
A
Mengukuhkan peran aktif masyarakat dalam mempertahankan dan memperkuat identitas kebangsaan.
B
Membendung atau membatasi dampak negatif dari arus globalisasi yang berpotensi mengancam stabilitas.
C
Melakukan harmonisasi kebudayaan Indonesia dengan karakteristik budaya dari negara lain.
D
Menghapus segala bentuk disparitas budaya yang ada di antara berbagai wilayah di Indonesia.
E
Mengurangi signifikansi dan dampak kebudayaan lokal terhadap kemajuan dan pembangunan nasional.
NO. 60
Link Soal
Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, terdeteksi adanya penyelewengan sebagian dana oleh oknum pejabat daerah. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat?
A
Membiarkan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab internal pemerintah daerah.
B
Menarik kembali seluruh bantuan dana yang telah diberikan kepada daerah yang bersangkutan.
C
Melaksanakan audit secara komprehensif dan memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat penyelewengan.
D
Menunda semua proyek infrastruktur di seluruh wilayah hingga permasalahan tersebut terselesaikan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan proyek dapat terus berlanjut tanpa hambatan.