Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh selama sidang BPUPKI dan PPKI merefleksikan spirit para pendiri bangsa untuk...
A
Menjunjung tinggi kebebasan individual di atas kepentingan kolektif negara.
B
Merancang landasan negara yang kokoh dengan prioritas pada kesejahteraan dan kepentingan bersama.
C
Membangun suatu negara dengan model pemerintahan yang tidak transparan dan tertutup.
D
Menghapuskan segala bentuk perbedaan pandangan demi mencapai stabilitas semu.
E
Memposisikan kekuatan militer sebagai fondasi utama eksistensi dan kekuasaan negara.
NO. 52
Link Soal
Menanggapi kebijakan pemerintah tentang pengajaran muatan lokal, seorang guru berinovasi dalam mengajar bahasa daerah agar siswa pendatang dapat memahaminya. Bukti kaitan antara integritas guru dan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam konteks ini adalah ...
A
Pemerintah memenuhi komitmennya untuk mengembangkan kebudayaan nasional.
B
Murid-murid lokal menerima perhatian yang kurang memadai dari guru.
C
Inovasi yang dilakukan guru semata-mata demi kepentingan para siswanya.
D
Guru menunjukkan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki latar belakang bahasa berbeda.
E
Institusi sekolah berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya daerah.
NO. 53
Link Soal
Sebuah instansi pemerintah sedang dalam proses pemindahan gedung kantor ke lokasi yang lebih modern dan luas. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perabot kantor menemukan bahwa seorang anggota panitia, Saudara Eko, memiliki hubungan kepemilikan saham di salah satu perusahaan furnitur yang mengajukan penawaran. Saudara Eko tidak secara eksplisit mengungkapkan hubungan ini di awal, namun rekam jejaknya dalam penentuan spesifikasi teknis cenderung menguntungkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika hal ini terungkap, Saudara Eko berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan instansi mendapatkan produk terbaik dan termurah, dan hubungannya dengan perusahaan tidak mempengaruhi objektivitasnya. Apa konflik kepentingan yang paling jelas muncul dalam kasus ini, dan bagaimana panitia pengadaan seharusnya menindaklanjuti temuan ini untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa?
A
Konflik antara kepentingan pribadi Saudara Eko dan tugasnya sebagai anggota panitia pengadaan. Panitia harus mengabaikan hubungan tersebut jika Saudara Eko dapat membuktikan bahwa pilihannya didasarkan pada kualitas dan harga terbaik.
B
Konflik antara prinsip transparansi dan efisiensi. Panitia harus meminta Saudara Eko untuk menarik diri dari proses penilaian perusahaan tersebut dan memastikan dia tidak memiliki peran dalam keputusan akhir.
C
Konflik kepentingan antara kewajiban Saudara Eko untuk mendapatkan barang terbaik bagi instansi dan potensi keuntungan finansial pribadinya dari perusahaan yang terafiliasi. Panitia harus segera mendiskualifikasi perusahaan yang terafiliasi dan melaporkan Saudara Eko kepada unit kepatuhan internal untuk penyelidikan lebih lanjut, terlepas dari alasan yang diberikan.
D
Konflik antara etika dan legalitas. Panitia harus meminta Saudara Eko menandatangani surat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan di masa depan.
E
Konflik antara loyalitas kepada tim dan etika individu. Panitia harus membentuk tim audit independen untuk menilai ulang seluruh proses pengadaan dari awal.
NO. 54
Link Soal
Pengenalan sistem pajak baru oleh pemerintah pusat, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara, menuai keluhan dari banyak pengusaha karena dinilai rumit dan memberatkan. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari para pengusaha dan terus memberlakukan sistem pajak baru.
B
Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja sistem pajak baru.
C
Menunda penerapan sistem pajak sampai semua pihak sepakat sepenuhnya.
D
Membatalkan sistem pajak baru dan mengembalikan ke sistem perpajakan sebelumnya.
E
Memberikan pengecualian pajak sementara hanya kepada pengusaha yang menyatakan penolakan.
NO. 55
Link Soal
Seorang pejabat pengadaan barang dan jasa memiliki saudara kandung yang merupakan direktur salah satu perusahaan peserta tender. Agar integritas tetap terjaga dan terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest), tindakan paling tepat yang harus dilakukan pejabat tersebut adalah...
A
Tetap memproses tender namun bersikap profesional dan tidak memihak.
B
Membocorkan sedikit informasi spesifikasi teknis agar saudaranya bisa bersaing.
C
Mengundurkan diri dari tim penilai tender tersebut atau mendeklarasikan hubungan kekerabatan tersebut kepada atasan untuk digantikan posisinya.
D
Meminta saudaranya mundur dari tender demi nama baik keluarga.
E
Mengurangi nilai saudaranya sedikit agar tidak terlihat nepotisme.
NO. 56
Link Soal
Guna memperkokoh integrasi nasional, pemerintah melaksanakan inisiatif pendidikan yang mengenalkan nilai-nilai kebhinekaan kepada seluruh pelajar di Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk...
A
Menyeragamkan pandangan kultural di kalangan masyarakat.
B
Memperdalam pemahaman siswa terhadap regulasi internasional.
C
Memupuk sikap toleransi dan rasa saling menghargai di tengah keragaman.
D
Menghapus seluruh perbedaan antarbudaya yang ada di Indonesia.
E
Menguatkan nilai-nilai religius sebagai fondasi persatuan bangsa.
NO. 57
Link Soal
Anda adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dipromosikan sebagai kepala seksi di bagian pelayanan perizinan sebuah dinas daerah. Suatu hari, seorang pengusaha ternama di daerah mendatangi Anda dengan berkas permohonan yang belum lengkap dan beberapa persyaratan teknis krusial yang tidak terpenuhi. Pengusaha tersebut secara pribadi menawarkan sejumlah uang tunai yang cukup besar sebagai "uang lelah" atau "tanda terima kasih" agar proses perizinannya dipercepat dan kekurangan berkasnya dapat diabaikan. Ia beralasan bahwa proyeknya sangat mendesak dan penundaan akan menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak, termasuk potensi kehilangan lapangan kerja. Anda menyadari bahwa menerima tawaran tersebut jelas melanggar kode etik ASN, prinsip integritas, dan dapat merusak kepercayaan publik. Namun, pengusaha tersebut memiliki pengaruh kuat dan ada kekhawatiran bahwa penolakan Anda dapat menimbulkan resistensi, menghambat karir Anda, atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan yang lebih luas. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan dalam situasi tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 sebagai abdi negara adalah...
A
Menolak tawaran uang tersebut secara tegas namun etis, menjelaskan prosedur yang benar dan meminta pengusaha untuk melengkapi berkas sesuai peraturan yang berlaku, serta menegaskan bahwa pelayanan publik harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
B
Menerima uang tersebut dengan dalih akan menyumbangkannya sepenuhnya untuk kegiatan sosial di dinas Anda, namun tetap memproses perizinan sesuai prosedur yang berlaku setelah pengusaha melengkapi berkasnya, untuk menghindari konflik langsung.
C
Menolak tawaran uang secara halus dan menyarankan pengusaha untuk mencari jalur lain melalui staf bawahan Anda yang mungkin bisa "membantu", demi menghindari potensi konflik atau masalah pribadi yang dapat mengganggu karir Anda.
D
Segera melaporkan pengusaha tersebut ke atasan atau pihak berwenang (misalnya KPK atau inspektorat) tanpa mencoba memberikan penjelasan langsung atau solusi procedural kepadanya, karena khawatir terlibat masalah lebih jauh dan demi menjaga citra dinas.
E
Menerima tawaran uang tersebut dan segera memproses permohonan perizinan sesuai permintaan pengusaha, dengan pertimbangan dampak positif pada proyek pengusaha tersebut dan untuk menjaga hubungan baik demi kelancaran koordinasi di masa mendatang.
NO. 58
Link Soal
Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sikap para pendiri bangsa yang bersedia menerima usulan tersebut, meskipun dengan beragam pandangan, menunjukkan bahwa mereka...
A
Mempunyai visi dan ide yang berbeda-beda, namun tetap berupaya keras untuk bersatu.
B
Cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri.
C
Menepis segala perbedaan demi tercapainya kemerdekaan sesegera mungkin.
D
Menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan seluruh masyarakat.
E
Berusaha membangun negara yang kokoh dengan sistem kekuasaan yang terpusat.
NO. 59
Link Soal
Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.
NO. 60
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.