Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 7787. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Perjuangan R.A. Kartini yang fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan merefleksikan prinsip bahwa...
A
Keseimbangan gender merupakan elemen esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan setara.
B
Pendidikan memiliki relevansi dan urgensi hanya bagi kalangan perempuan.
C
Manfaat pendidikan secara eksklusif hanya dapat dirasakan oleh kaum pria.
D
R.A. Kartini menempatkan isu pendidikan di atas semua permasalahan sosial lainnya.
E
Kaum perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.
NO. 52
Link Soal
Dalam penyusunan laporan tahunan kinerja sebuah dinas, Kepala Dinas meminta stafnya untuk 'mempercantik' data capaian program agar terlihat lebih baik di mata publik dan atasan, meskipun tahu bahwa data tersebut sedikit 'digembungkan' dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Alasan Kepala Dinas adalah untuk menjaga citra positif dinas dan mengamankan anggaran untuk tahun berikutnya. Seorang staf senior, Bapak Deni, yang bertanggung jawab atas pengolahan data, merasa tidak nyaman dengan instruksi tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Ia memahami bahwa jika ia menolak, karirnya bisa terhambat atau bahkan ia dapat dimutasi. Apa implikasi jangka panjang yang paling berbahaya dari tindakan 'mempercantik' data ini terhadap integritas birokrasi, dan bagaimana Bapak Deni seharusnya bertindak?
A
Menaati instruksi Kepala Dinas, karena loyalitas terhadap pimpinan adalah hal penting dalam organisasi, dan risiko 'menggembungkan' data dianggap kecil dibandingkan manfaat menjaga citra.
B
Diam-diam menyertakan data asli bersama dengan data 'yang dipercantik' dalam lampiran terpisah yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
C
Berusaha menyampaikan kepada Kepala Dinas secara persuasif mengenai risiko dan konsekuensi etika dari pemalsuan data, serta dampak negatifnya terhadap proses pengambilan kebijakan yang berbasis data riil, sambil menawarkan solusi untuk memperbaiki kinerja nyata di lapangan.
D
Melaporkan Kepala Dinas kepada pihak berwenang secara anonim, berharap dapat menghentikan praktik tersebut tanpa melibatkan dirinya secara langsung.
E
Mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak sanggup berkompromi dengan integritasnya di lingkungan kerja yang tidak jujur.
NO. 53
Link Soal
Di sebuah wilayah, ada sekelompok masyarakat yang menolak program vaksinasi nasional karena alasan keyakinan pribadi. Bagaimana pemerintah sebaiknya menanggapi situasi ini?
A
Memaksakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian
B
Mengabaikan kelompok tersebut karena mereka merupakan minoritas
C
Melakukan dialog dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi untuk kesehatan publik
D
Memberikan hukuman kepada individu yang menolak vaksinasi
E
Menunda program vaksinasi hingga seluruh masyarakat mencapai kesepakatan
NO. 54
Link Soal
Seorang ASN menolak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran pribadi keluarganya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Berani
B
Peduli
C
Sederhana
D
Jujur
E
Kerja Keras
NO. 55
Link Soal
Kontribusi pemikiran dari para pendiri bangsa dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong mereka untuk mencapai tujuan utama, yaitu...
A
Memastikan kebebasan masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya mereka.
B
Membentuk landasan negara yang menaungi kepentingan bersama dan menjaga keutuhan bangsa.
C
Melestarikan ragam budaya lokal demi kemaslahatan seluruh warga negara.
D
Mewujudkan struktur pemerintahan yang sentralistik dan berkuasa mutlak pada individu.
E
Menciptakan konstitusi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu.
NO. 56
Link Soal
Pemerintah daerah menghadapi hambatan signifikan dalam penanganan bencana alam karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, tindakan yang paling tepat bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mengambil alih seluruh tanggung jawab penanganan bencana di daerah tersebut.
B
Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
C
Memotong alokasi dana penanggulangan bencana bagi daerah yang kurang responsif dalam koordinasi.
D
Menganjurkan masyarakat daerah untuk lebih mandiri dalam menghadapi bencana.
E
Membiarkan pemerintah daerah menangani sendiri tanpa campur tangan dari pusat.
NO. 57
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 58
Link Soal
Dalam situasi krisis ekonomi global, pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan pajak demi menjaga stabilitas pendapatan negara. Namun, kebijakan ini menuai protes dari masyarakat yang merasa beban pajak menjadi terlalu berat. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Terus menaikkan pajak tanpa menghiraukan keberatan atau protes yang disampaikan oleh masyarakat.
B
Memangkas anggaran belanja negara secara signifikan untuk menghindari kenaikan pajak tambahan.
C
Mengadakan forum dialog publik untuk mengedukasi dan menjelaskan pentingnya kebijakan kenaikan pajak tersebut.
D
Menunda pemberlakuan kenaikan pajak hingga kondisi krisis ekonomi global benar-benar berakhir.
E
Memberikan pembebasan pajak khusus bagi kelompok masyarakat yang secara aktif menolak kebijakan tersebut.
NO. 59
Link Soal
Kepala Dinas Pelayanan Publik Kota Indah Jaya, Bapak Rahmat, yang baru menjabat, dikenal sering membuat kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengannya, bukan berdasarkan prosedur yang berlaku atau kebutuhan masyarakat luas. Proses pengadaan barang dan jasa seringkali terkesan tertutup, dan keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan tidak ditanggapi serius. Akibatnya, banyak warga merasa tidak puas dan curiga terhadap kinerja dinas tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini paling berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi tatanan pemerintahan di Kota Indah Jaya, yaitu...
A
Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan melemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
B
Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Indah Jaya akibat kebijakan yang tidak tepat.
C
Terjadinya gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut penurunan Bapak Rahmat dari jabatannya.
D
Sanksi administratif dari pemerintah pusat karena tidak tercapainya target pelayanan publik.
E
Memburuknya citra Kota Indah Jaya di mata investor sehingga investasi menurun drastis.
NO. 60
Link Soal
Di era lampau, hiduplah sebuah negeri makmur bernama Kota Purwaloka. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan dan kekuasaan mulai mengikis nilai-nilai luhur para pemangku jabatan. Banyak pejabat yang memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi, melakukan manipulasi data, dan ingkar janji. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Melihat kondisi ini, para tetua dan cendekiawan Purwaloka mengadakan musyawarah agung. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang kurang tegas, melainkan pada kemerosotan karakter dan kejujuran para pemimpin. Dari sinilah, sebuah filosofi baru dicetuskan dan menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai 'Sumpah Satya Bhakti', sebuah kode etik yang menekankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kejujuran absolut, dan dedikasi tanpa pamrih kepada rakyat. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai integritas dalam pemerintahan modern. Berdasarkan narasi tersebut, latar belakang utama terbentuknya konsep integritas dalam tata kelola pemerintahan adalah...
A
Untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hancur akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan tata kelola yang transparan dan adil.
B
Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan ekonomi yang lebih agresif dan kompetitif di pasar global.
C
Untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara guna menghadapi ancaman eksternal yang semakin beragam.
D
Untuk mendorong inovasi teknologi dan penelitian ilmiah demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umum.
E
Untuk menyatukan berbagai suku dan budaya di bawah satu payung pemerintahan yang sentralistik demi stabilitas politik.