Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas
NO. 72
Link Soal
Anda menerima bantuan sosial yang sebenarnya tidak ditujukan untuk keluarga Anda, karena pihak desa mendistribusikannya secara merata kepada semua warga tanpa melihat kriteria. Dalam situasi ini, tindakan yang sebaiknya dihindari adalah ...
A
Menerima bantuan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap kebijakan pemerintah desa.
B
Mengembalikan bantuan tersebut karena merasa tidak berhak atasnya.
C
Menyalurkan bantuan yang diterima kepada individu lain yang lebih membutuhkan.
D
Berkoordinasi dengan pihak desa untuk memastikan bantuan didistribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
E
Melaporkan kesalahan penyaluran bantuan tersebut kepada instansi yang berwenang.
NO. 73
Link Soal
Maraknya pembalakan liar menjadi kendala serius bagi pemerintah pusat dalam mengelola hutan di Indonesia, menyebabkan kerusakan lingkungan. Tindakan fundamental apa yang harus diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah ini?
A
Membiarkan praktik pembalakan liar berlangsung demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
B
Mengintensifkan pengawasan serta memperketat penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar.
C
Melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan hutan kepada pihak swasta.
D
Menghentikan segala bentuk aktivitas ekonomi di area hutan.
E
Bernegosiasi untuk menemukan jalan tengah dengan para pelaku pembalakan liar.
NO. 74
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 75
Link Soal
Sebagai upaya penguatan sistem hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi didirikan pada tahun...
A
2001
B
2002
C
2003
D
2004
E
2005
NO. 76
Link Soal
Rencana pemerintah membangun bendungan besar untuk irigasi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal terkait potensi dampak sosial dan lingkungannya. Respons seperti apa yang seharusnya diberikan pemerintah atas kekhawatiran ini?
A
Mengabaikan aspirasi masyarakat dan melanjutkan pembangunan proyek.
B
Melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) yang menyeluruh sebelum memulai proyek.
C
Menghentikan total proyek guna menghindari potensi konflik dengan masyarakat.
D
Menyediakan kompensasi finansial bagi warga yang mungkin terdampak proyek.
E
Mengubah lokasi proyek ke daerah lain yang lebih kondusif dan menerima.
NO. 77
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.
NO. 78
Link Soal
Manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk perjuangan R.A. Kartini dalam memajukan kedudukan wanita Indonesia?
A
Mengupayakan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.
B
Mendorong kesetaraan hak perempuan, khususnya dalam pendidikan.
C
Menyuarakan pentingnya hak dasar pendidikan untuk kaum hawa.
D
Mendirikan partai politik khusus untuk perjuangan kemerdekaan.
E
Berjuang melalui gagasan-gagasan yang dituangkan dalam korespondensi.
NO. 79
Link Soal
Meskipun partisipasi masyarakat esensial untuk legitimasi hasil pemilihan umum, banyak warga yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Strategi apa yang paling efektif dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pemilu?
A
Menerapkan sanksi bagi warga yang tidak ikut memilih
B
Menggencarkan kampanye dan sosialisasi mengenai signifikansi pemilu
C
Menunda penyelenggaraan pemilu hingga semua warga siap berpartisipasi
D
Mewajibkan partisipasi tanpa memberikan opsi golput
E
Mengurangi jumlah lokasi pemungutan suara agar lebih mudah dikendalikan
NO. 80
Link Soal
Seorang kepala dinas ditugaskan untuk memimpin tim seleksi pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah. Salah satu perusahaan peserta tender memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan kakak ipar kepala dinas tersebut. Secara formal, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hubungan tersebut untuk posisi kepala dinas, karena kakak ipar tidak berada di bawah garis lurus keturunan atau afiliasi langsung yang diatur dalam undang-undang konflik kepentingan tertentu. Namun, situasi ini menimbulkan gunjingan dan potensi persepsi publik tentang ketidakobjektifan.
Tantangan integritas paling mendalam yang dihadapi kepala dinas dalam situasi ini, bahkan jika secara hukum tidak ada pelanggaran langsung, terletak pada...
A
Potensi konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan dan kepercayaan publik.
B
Kesulitan dalam menyeimbangkan antara loyalitas keluarga dan tanggung jawab profesional.
C
Kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai definisi konflik kepentingan.
D
Risiko terhadap reputasi pribadi kepala dinas di mata rekan kerja dan bawahannya.
E
Tekanan untuk memastikan bahwa perusahaan yang relevan tidak dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.