PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Seorang pejabat pengadaan barang dan jasa memiliki saudara kandung yang merupakan direktur salah satu perusahaan peserta tender. Agar integritas tetap terjaga dan terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest), tindakan paling tepat yang harus dilakukan pejabat tersebut adalah...
A
Tetap memproses tender namun bersikap profesional dan tidak memihak.
B
Membocorkan sedikit informasi spesifikasi teknis agar saudaranya bisa bersaing.
C
Mengundurkan diri dari tim penilai tender tersebut atau mendeklarasikan hubungan kekerabatan tersebut kepada atasan untuk digantikan posisinya.
D
Meminta saudaranya mundur dari tender demi nama baik keluarga.
E
Mengurangi nilai saudaranya sedikit agar tidak terlihat nepotisme.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perjuangan R.A. Kartini yang fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan merefleksikan prinsip bahwa...
A
Keseimbangan gender merupakan elemen esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan setara.
B
Pendidikan memiliki relevansi dan urgensi hanya bagi kalangan perempuan.
C
Manfaat pendidikan secara eksklusif hanya dapat dirasakan oleh kaum pria.
D
R.A. Kartini menempatkan isu pendidikan di atas semua permasalahan sosial lainnya.
E
Kaum perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah daerah merencanakan program revitalisasi pasar tradisional dengan tujuan menggenjot perekonomian setempat. Namun, para pedagang di pasar tersebut mengkhawatirkan bahwa program ini justru akan merugikan mereka. Untuk menjamin kesuksesan program, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Terus melanjutkan proses revitalisasi tanpa menghiraukan kekhawatiran yang disampaikan oleh pedagang.
B
Mengajak serta para pedagang dalam setiap tahapan, mulai dari perancangan hingga implementasi program.
C
Menghentikan program apabila para pedagang tetap menunjukkan penolakan.
D
Mengalihkan fokus program ke sektor ekonomi lain yang dirasa lebih mudah untuk diterima.
E
Memberikan imbalan finansial kepada pedagang agar mereka bersedia menyetujui program tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setelah implementasi kebijakan baru oleh pemerintah pusat, beberapa daerah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut kurang selaras dengan kebutuhan spesifik lokal mereka. Untuk mempertahankan integritas kebijakan nasional, langkah paling bijak bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mencabut kebijakan tersebut dari daerah-daerah yang menolak.
B
Mengabaikan keluhan daerah karena kebijakan sudah menjadi keputusan final.
C
Mengadaptasi kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari daerah, namun tetap menjaga esensi tujuan nasional.
D
Memaksa daerah yang menolak untuk mematuhi kebijakan disertai ancaman sanksi.
E
Mengganti seluruh kebijakan agar sepenuhnya sesuai dengan keinginan setiap daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Saat pembahasan RUU perlindungan lingkungan di parlemen, beberapa fraksi menolak karena khawatir akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah dalam menghadapi situasi ini?
A
Mendahulukan pertumbuhan ekonomi ketimbang pelestarian lingkungan.
B
Mengadakan dialog dan pendekatan persuasif kepada fraksi penolak untuk menjelaskan urgensi keberlanjutan lingkungan.
C
Menunda diskusi RUU sampai seluruh fraksi penolak sepakat.
D
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap melanjutkan pembahasan RUU.
E
Medelegasikan penentuan kebijakan kepada sektor swasta yang lebih memahami dinamika ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.