Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 250. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.
NO. 82
Link Soal
Saat menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di suatu wilayah, bagaimana seharusnya pemerintah bertindak untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang?
A
Melaksanakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis
B
Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat secara instan
C
Menghentikan semua pembangunan dan hanya berfokus pada konservasi alam
D
Merumuskan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi secara seimbang
E
Mengabaikan kekhawatiran publik mengenai lingkungan demi kemajuan ekonomi yang cepat
NO. 83
Link Soal
Upacara pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan saat pelantikan pejabat pemerintah menegaskan adanya komitmen untuk...
A
Mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan publik.
B
Melaksanakan seluruh tanggung jawab dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan keterbukaan.
C
Membangun sistem pemerintahan yang berciri otoriter dan dominan.
D
Menghiraukan segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
E
Menjalankan fungsi dan tugas hanya demi keuntungan segelintir kelompok tertentu.
NO. 84
Link Soal
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.
NO. 85
Link Soal
Salah satu aktivitas yang paling tepat dalam merefleksikan dan mengimplementasikan prinsip Bhineka Tunggal Ika adalah...
A
Melakukan upaya standarisasi terhadap kebudayaan nasional agar lebih efisien dalam pengelolaan.
B
Mengurangi spektrum keberagaman budaya dengan dalih untuk menciptakan kesatuan.
C
Menjaga kelestarian serta menghargai setiap perbedaan dalam budaya, keyakinan, dan suku bangsa.
D
Menetapkan keseragaman dalam semua regulasi keagamaan di seluruh wilayah negara.
E
Berusaha meminimalisir segala bentuk perbedaan antara kelompok suku dan agama.
NO. 86
Link Soal
Pasca bencana alam besar di sebuah wilayah, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan. Akan tetapi, terjadi ketidakmerataan distribusi bantuan di lapangan. Bagaimana langkah yang paling tepat bagi pemerintah untuk memastikan bantuan tersalurkan secara adil dan merata?
A
Menarik kembali semua bantuan yang sudah sempat didistribusikan untuk diatur ulang.
B
Meningkatkan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
C
Menambah jumlah total bantuan tanpa melakukan perubahan pada sistem distribusi yang sudah ada.
D
Mengalihkan sebagian bantuan tersebut ke wilayah lain yang dianggap lebih memerlukan.
E
Membiarkan proses distribusi bantuan berjalan secara alamiah tanpa intervensi lebih lanjut.
NO. 87
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya menghadapi tantangan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Salah satu indikator penting dari masyarakat multikultural yang harmonis adalah...
A
Terbentuknya berbagai kelompok sosial yang terpisah secara tegas berdasarkan agama masing-masing.
B
Tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam ranah kebijakan politik maupun kehidupan publik.
C
Integrasi antaragama hanya bisa terwujud jika ada arahan atau intervensi dari pemimpin tertinggi.
D
Adanya pemisahan komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda.
E
Kekuasaan agama mayoritas yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan politik.
NO. 88
Link Soal
Dalam penyusunan laporan tahunan kinerja sebuah dinas, Kepala Dinas meminta stafnya untuk 'mempercantik' data capaian program agar terlihat lebih baik di mata publik dan atasan, meskipun tahu bahwa data tersebut sedikit 'digembungkan' dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Alasan Kepala Dinas adalah untuk menjaga citra positif dinas dan mengamankan anggaran untuk tahun berikutnya. Seorang staf senior, Bapak Deni, yang bertanggung jawab atas pengolahan data, merasa tidak nyaman dengan instruksi tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Ia memahami bahwa jika ia menolak, karirnya bisa terhambat atau bahkan ia dapat dimutasi. Apa implikasi jangka panjang yang paling berbahaya dari tindakan 'mempercantik' data ini terhadap integritas birokrasi, dan bagaimana Bapak Deni seharusnya bertindak?
A
Menaati instruksi Kepala Dinas, karena loyalitas terhadap pimpinan adalah hal penting dalam organisasi, dan risiko 'menggembungkan' data dianggap kecil dibandingkan manfaat menjaga citra.
B
Diam-diam menyertakan data asli bersama dengan data 'yang dipercantik' dalam lampiran terpisah yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
C
Berusaha menyampaikan kepada Kepala Dinas secara persuasif mengenai risiko dan konsekuensi etika dari pemalsuan data, serta dampak negatifnya terhadap proses pengambilan kebijakan yang berbasis data riil, sambil menawarkan solusi untuk memperbaiki kinerja nyata di lapangan.
D
Melaporkan Kepala Dinas kepada pihak berwenang secara anonim, berharap dapat menghentikan praktik tersebut tanpa melibatkan dirinya secara langsung.
E
Mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak sanggup berkompromi dengan integritasnya di lingkungan kerja yang tidak jujur.
NO. 89
Link Soal
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
NO. 90
Link Soal
Kesenjangan distribusi hasil pembangunan sering kali terjadi antara wilayah maju dan wilayah tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan ini?
A
Mendahulukan pembangunan di daerah maju demi efisiensi
B
Mengalihkan semua dana pembangunan ke daerah tertinggal
C
Meningkatkan alokasi anggaran dan program pembangunan yang difokuskan pada daerah tertinggal
D
Membiarkan disparitas tersebut karena dianggap tidak terhindarkan
E
Menyerahkan tanggung jawab pembangunan di daerah tertinggal kepada sektor swasta