Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 91
Link Soal
Sejak era Reformasi, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memperluas otonomi bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nasionalisme karena...
A
Mendorong daerah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari pemerintahan pusat.
B
Memberikan peluang lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
C
Memotivasi daerah-daerah untuk mengadopsi sistem pemerintahan dari negara asing.
D
Membatasi ekspresi dan perkembangan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.
E
Menghapus sama sekali fungsi dan peranan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional.
NO. 92
Link Soal
Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja...
A
Dapunta Hyang
B
Balaputradewa
C
Sanggrama Wijayatumanga
D
Samaratungga
E
Pramoewardhani
NO. 93
Link Soal
Mahapatih Gadjah Mada yang sangat dikenal dengan 'Sumpah Palapa'-nya untuk menyatukan Nusantara, mengabdi pada masa kejayaan Kerajaan ...
A
Singosari
B
Majapahit
C
Samudera Pasai
D
Kutai
E
Sriwijaya
NO. 94
Link Soal
ASEAN resmi berdiri melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Siapakah tokoh yang mewakili Indonesia sebagai diplomat dalam penandatanganan piagam tersebut?
A
Moh. Hatta
B
Adam Malik
C
Soekarno
D
Natsir
E
Moh. Yamin
NO. 95
Link Soal
Tokoh menteri luar negeri dari Indonesia yang ikut memprakarsai berdirinya organisasi kerja sama regional ASEAN pada 1967 adalah...
A
Adam Malik
B
Muchtar Kusumaatmaja
C
Frans Seda
D
Ali Alatas
E
Amir Machmud
NO. 96
Link Soal
Desa Sukamaju di tahun 1960-an dikenal dengan semangat gotong royongnya yang tinggi. Saat itu, masyarakat bahu-membahu membangun dam irigasi mandiri yang vital untuk pertanian mereka, tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Para pemuda mengorbankan waktu dan tenaganya, bahkan menunda studi, demi kepentingan bersama. Nasionalisme mereka terwujud dalam upaya kolektif mewujudkan kemandirian pangan desa dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh asing yang mulai masuk. Kini, di Desa Sukamaju yang sama, tantangan berbeda muncul. Alih-alih membangun infrastruktur fisik, masyarakat dihadapkan pada masalah erosi nilai-nilai lokal, penyebaran hoaks yang memecah belah, dan ketergantungan pada produk luar negeri. Para pemuda, meski aktif berinteraksi di media sosial, lebih sering terlibat dalam debat virtual tentang isu nasional ketimbang aksi nyata di desa. Semangat kebersamaan masih ada, namun bentuk dan manifestasinya terasa berbeda, lebih personal dan terkadang kurang terikat pada kepentingan kolektif desa secara langsung. Berdasarkan narasi di atas, bagaimana perbandingan manifestasi nasionalisme di Desa Sukamaju pada masa lalu dan masa kini menggambarkan evolusi konsep tersebut di tengah masyarakat Indonesia?
A
Nasionalisme masa lalu lebih terwujud dalam aksi kolektif fisik dan upaya kemandirian lokal, sementara masa kini cenderung diekspresikan melalui platform digital dan kesadaran isu nasional yang lebih bersifat virtual.
B
Nasionalisme pada kedua periode sama-sama berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun dengan skala yang berbeda akibat kemajuan teknologi.
C
Masa lalu menunjukkan nasionalisme yang didasari oleh ketakutan terhadap ancaman fisik, sementara masa kini didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan internasional.
D
Manifestasi nasionalisme di masa lalu cenderung individualistis, sementara masa kini lebih menonjolkan semangat gotong royong dalam bentuk kampanye daring.
E
Pada masa lalu, nasionalisme tidak mengenal konsep kemandirian, berbeda dengan masa kini yang sangat menekankan swasembada pangan.
NO. 97
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.
NO. 98
Link Soal
Siapakah tokoh pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat dalam Perang Tapanuli di Sumatera Utara?
A
Panglima Polim
B
Thomas Matulessi
C
Mohammad Shahab
D
Sisingamangaraja XII
E
Peto Syarif
NO. 99
Link Soal
Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum, tugas kepresidenan dibantu oleh sebuah komite. Siapakah yang ditunjuk sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat tersebut?
A
Mr. Kasman Singodimedjo
B
H.O.S Tjokroaminoto
C
Adam Malik
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
H. Agus Salim
NO. 100
Link Soal
Perjanjian Renville (1948) dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa, Sumatera, dan Madura
B
Yogyakarta, Surakarta, dan Malang
C
Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan Sumatera
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat
E
Jawa Barat dan Jawa Timur