PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 526. Lihat semua soal

NO. 121
Di tengah arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila semakin mudah menyebar, berpotensi mengikis rasa nasionalisme terutama di kalangan generasi muda. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkomitmen pada pengamalan Pancasila, langkah strategis apakah yang paling efektif untuk membentengi dan memperkuat nasionalisme Pancasila di era ini?
A
Mengadakan kampanye masif literasi digital dan pendidikan Pancasila berbasis kontekstualisasi masalah kekinian, dengan melibatkan berbagai platform media sosial dan kolaborasi lintas sektoral.
B
Meningkatkan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs atau konten yang terindikasi menyebarkan ideologi radikal atau transnasional yang anti-Pancasila.
C
Menekankan pentingnya mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan tokoh-tokoh pahlawan kepada generasi muda melalui kurikulum formal dan kegiatan ekstrakurikuler.
D
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum dialog kebangsaan yang membahas tantangan nasionalisme di era digital serta mencari solusi bersama.
E
Fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat sebagai benteng moral utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh ideologi asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 122
Era pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai setelah keluarnya sebuah surat perintah yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dasar hukum lahirnya Orde Baru tersebut adalah...
A
Dekrit Presiden
B
Supersemar
C
Tritura
D
Piagam Jakarta
E
UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 123
BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dipimpin oleh seorang tokoh senior pergerakan nasional, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Mr. Muhammad Yamin
D
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
E
Sutan Syahrir

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 124
KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang dikenal sebagai 'Pesan Jakarta'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan hasil dari KTT tersebut?
A
Penolakan terhadap konsep HAM yang didiktekan oleh negara tertentu
B
Keprihatinan mendalam atas beban utang negara-negara berkembang
C
Penyerahan jabatan ketua GNB sebelumnya dari Presiden Soeharto kepada Presiden Kolombia
D
Desakan untuk reformasi ekonomi dunia guna memperkuat peran PBB
E
Seruan pengalihan anggaran militer untuk pembangunan ekonomi dan sosial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 125
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag menjadi tonggak penting pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satu hasil krusial dari perjanjian ini adalah...
A
Belanda mengakui kemerdekaan RI secara de facto atas Jawa dan Sumatera
B
Pembentukan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Presiden Indonesia
C
Pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)
D
Penarikan seluruh tentara sekutu dari wilayah Indonesia
E
Penyerahan Irian Barat kepada Indonesia saat itu juga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 126
Setelah periode Republik Indonesia Serikat (RIS), bangsa Indonesia secara resmi kembali ke bentuk negara kesatuan (NKRI) pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
18 Agustus 1945
C
27 Desember 1949
D
17 Agustus 1950
E
5 Juli 1959

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 127
Siapakah tokoh pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat dalam Perang Tapanuli di Sumatera Utara?
A
Panglima Polim
B
Thomas Matulessi
C
Mohammad Shahab
D
Sisingamangaraja XII
E
Peto Syarif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 128
Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia. Pusat pemerintahan atau ibu kota dari provinsi ini berada di...
A
Balikpapan
B
Samarinda
C
Bontang
D
Kutai Kartanegara
E
Penajam Paser Utara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 129
Wilayah yang tidak dikelola oleh rakyat asli setempat melainkan oleh bangsa lain yang menjajah, di mana seluruh kebijakan ditentukan oleh penjajah, dikenal dengan istilah...
A
Dominion
B
Mandat
C
Koloni
D
Trustee
E
Protektorat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 130
Di Kabupaten Merdeka, sentimen lokal yang berlebihan mulai mendominasi wacana publik. Para pemimpin adat dan sebagian besar masyarakatnya semakin mengedepankan tradisi dan kepentingan kesukuan mereka di atas nilai-nilai persatuan nasional. Dalam kurikulum pendidikan lokal, materi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan nasional mulai dikurangi, digantikan dengan penekanan pada sejarah heroik tokoh-tokoh lokal. Dana pembangunan lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan kelompok etnis tertentu, sementara fasilitas umum di wilayah yang dihuni etnis minoritas terbengkalai. Media massa lokal juga sering memberitakan isu-isu yang memojokkan kebijakan pemerintah pusat. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang tepat, dampak negatif yang paling mungkin terjadi terhadap keutuhan bangsa adalah...
A
Terbentuknya identitas budaya baru yang lebih inklusif dan memperkaya keberagaman nasional.
B
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena fokus pada potensi ekonomi lokal yang unik.
C
Munculnya gerakan-gerakan separatisme atau disintegrasi yang mengancam persatuan dan keutuhan wilayah negara.
D
Penguatan sistem otonomi daerah yang lebih mandiri dan efektif dalam pembangunan lokal.
E
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.