Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Penetapan resmi Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI melalui mekanisme sidang PPKI terjadi pada...
A
17 Agustus 1945
B
1 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Juni 1945
E
16 Agustus 1945
NO. 132
Link Soal
Meskipun masa pendudukan Jepang sangat menyengsarakan, terdapat dampak positif yang secara tidak langsung memperkuat rasa persatuan bangsa Indonesia, yaitu...
A
Pembentukan organisasi militer yang setia pada Kaisar
B
Pelarangan total terhadap budaya Barat dan Belanda
C
Diizinkannya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan komunikasi
D
Pembagian wilayah Indonesia menjadi tiga zona militer
E
Penghapusan sistem pendidikan model Barat
NO. 133
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 134
Link Soal
Pada awal kemerdekaan (1945-1949), kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil membuat tugas legislatif dialihkan sementara kepada KNIP. Dasar hukum pengalihan kewenangan ini adalah...
A
Maklumat Wakil Presiden No. I
B
Maklumat Wakil Presiden No. II
C
Maklumat Wakil Presiden No. III
D
Maklumat Wakil Presiden No. IX
E
Maklumat Wakil Presiden No. X
NO. 135
Link Soal
Gerakan Non-Blok, sebuah organisasi internasional yang didirikan oleh Indonesia bersama beberapa negara Asia dan Afrika, memiliki tujuan utama untuk...
A
Memihak salah satu blok adidaya selama periode Perang Dingin.
B
Membentuk aliansi militer yang kuat untuk melindungi anggotanya.
C
Mewujudkan perdamaian global tanpa terikat oleh blok kekuatan manapun.
D
Menyeragamkan sistem ekonomi negara anggota dengan model Eropa.
E
Mengabaikan partisipasi negara-negara berkembang dalam kancah politik internasional.
NO. 136
Link Soal
Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional tanpa mengurangi semangat nasionalisme dalam negeri?
A
Meningkatkan pajak untuk semua produk impor agar produk lokal lebih murah
B
Memberikan pelatihan dan inovasi teknologi kepada pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas produk
C
Membatasi perdagangan internasional dengan hanya mengizinkan produk lokal beredar di pasar
D
Menghimbau masyarakat untuk menggunakan produk lokal walaupun kualitasnya rendah
E
Mengimpor bahan baku dari negara lain untuk menurunkan biaya produksi
NO. 137
Link Soal
Siapakah sosok Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menetapkan kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) di Indonesia?
A
Raffles
B
Van Daalen
C
Van Der Bosch
D
Baron van Hoevel
E
Van Switen
NO. 138
Link Soal
Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, pengelolaan wilayah laut sering kali menghadapi tantangan berupa kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan ikan yang berlebihan dan pencemaran. Bagaimana langkah yang paling efektif bagi pemerintah untuk memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan menjaga kekayaan alam tersebut?
A
Mengizinkan penangkapan ikan secara bebas tanpa batas
B
Mengedukasi nelayan tentang praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal
C
Melarang semua aktivitas penangkapan ikan di laut Indonesia
D
Membiarkan perusahaan asing mengelola sumber daya laut Indonesia
E
Menetapkan harga jual ikan yang lebih tinggi untuk mengurangi konsumsi
NO. 139
Link Soal
Siapakah tokoh cendekiawan (sarjana) Indonesia pertama yang mempopulerkan penggunaan istilah 'Indonesia' saat sedang menjalani masa pengasingan di Belanda?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Drs. Moh Hatta
C
Mr. Ahmad Subarjo
D
Sukiman
E
Ali Sastroamijoyo
NO. 140
Link Soal
Sebuah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi dilema. Di satu sisi, investasi asing dari perusahaan multinasional (MNC) sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, namun seringkali disertai dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional jangka panjang dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di sisi lain, arus informasi dan budaya global melalui media digital mengikis identitas lokal di kalangan generasi muda, menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai kebangsaan.
Sebagai seorang pejabat negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme Pancasila, bagaimana pendekatan terbaik yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut secara komprehensif?
A
Memprioritaskan penarikan investasi asing tanpa negosiasi ulang syarat-syarat yang lebih adil, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis memperkuat ketahanan budaya dan identitas nasional.
B
Menghentikan seluruh investasi asing dan membatasi akses budaya global secara ketat untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan identitas budaya, meskipun berisiko memperlambat laju pembangunan nasional.
C
Mendorong negosiasi ulang kontrak investasi asing yang berkeadilan, memaksimalkan transfer teknologi dan kearifan lokal, serta secara simultan menggalakkan pendidikan karakter, literasi digital kritis, dan penguatan ekspresi budaya nasional melalui platform digital.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan investasi kepada mekanisme pasar global dan membiarkan masyarakat secara mandiri menyaring pengaruh budaya asing tanpa campur tangan aktif dari pemerintah.
E
Mengandalkan bantuan dan arahan dari lembaga-lembaga internasional untuk mengelola sumber daya dan mengadopsi model pembangunan negara maju, sambil berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.