Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 139. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Sejarah reformasi 1998 mencatat berbagai peristiwa kelam, salah satunya bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang mengakibatkan korban jiwa. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di area Jembatan Semanggi dikenal dengan sebutan...
A
Tragedi Trisakti
B
Tragedi Semanggi I
C
Peristiwa Malari
D
Peristiwa Tanjung Priok
E
Tragedi Gejayan
NO. 142
Link Soal
Perlawanan rakyat di daerah terhadap kolonialisme Belanda sangat beragam. Manakah dari konflik berikut yang tercatat paling banyak menyedot konsentrasi dan keuangan pemerintah kolonial Belanda?
A
Perlawanan Rakyat Banjar
B
Perjuangan Rakyat Maluku
C
Perang Padri di Sumatera Barat
D
Puputan di Bali
E
Perang Diponegoro di Jawa
NO. 143
Link Soal
Sikap chauvinisme adalah bentuk ekstrem dari nasionalisme yang berbahaya karena…
A
Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.
B
Menganggap bangsa sendiri paling unggul dan merendahkan bangsa lain.
C
Menutup diri dari pengaruh budaya asing.
D
Menolak kerja sama dengan negara lain.
E
Mendorong konflik antarwarga negara.
NO. 144
Link Soal
Aspek kesatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah...
A
Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa
B
Aspek satu nusa, aspek satu rakyat dan aspek satu bahasa
C
Aspek satu negara, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa
D
Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu perjuangan
E
Aspek satu nusa, aspek satu negara dan aspek satu bahasa
NO. 145
Link Soal
Aksi Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) pada tahun 1966 yang berisi pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga, diserukan oleh kesatuan aksi mahasiswa yang dikenal dengan ...
A
Indische Partij
B
KAMI
C
Jong Celebes
D
Tiga Serangkai
E
Jong Java
NO. 146
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dalam mempertahankan nasionalisme di tengah arus globalisasi dan kepentingan regional. Sebuah kebijakan pemerintah daerah mengizinkan investasi asing besar-besaran yang menjanjikan lapangan kerja, namun berpotensi menggerus kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks nasionalisme Pancasila, tindakan yang paling bijaksana bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan adalah:
A
Menolak seluruh investasi asing demi menjaga kearifan lokal dan lingkungan sebagai benteng terakhir identitas bangsa.
B
Mendukung penuh investasi dengan alasan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama untuk kemajuan bangsa.
C
Mengadvokasi negosiasi ulang dengan investor asing untuk memastikan klausul perlindungan kearifan lokal dan lingkungan hidup yang ketat, serta transfer teknologi yang bermanfaat bagi bangsa.
D
Membiarkan mekanisme pasar yang menentukan, karena intervensi pemerintah dapat menghambat investasi dan daya saing global.
E
Mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi menentang investasi sebagai bentuk perlawanan terhadap potensi "penjajahan ekonomi" modern.
NO. 147
Link Soal
Berikut ini adalah nama-nama tokoh atau sultan yang pernah memimpin dalam sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore, KECUALI ...
A
Pangeran Nuku
B
Zainal Abidin
C
Sultan Baabullah
D
Sultan Agung
E
Sultan Hairun
NO. 148
Link Soal
Selama masa berdirinya, BPUPKI tercatat telah melaksanakan sidang resmi untuk merumuskan landasan negara sebanyak...
A
3 kali
B
5 kali
C
4 kali
D
2 kali
E
1 kali
NO. 149
Link Soal
Nasionalisme ekonomi diwujudkan salah satunya melalui penggunaan produk dalam negeri. Keuntungan utama dari mengedepankan produk lokal bagi masyarakat Indonesia adalah...
A
Meningkatkan ketergantungan negara terhadap impor barang.
B
Menciptakan peluang kerja dan memperkuat perekonomian nasional.
C
Membatasi kemampuan inovasi dalam produksi barang lokal.
D
Menurunkan penerimaan pajak bagi pemerintah dari sektor tersebut.
E
Memperkuat posisi produk asing di pasar domestik.
NO. 150
Link Soal
Tokoh-tokoh yang mewakili negara-negara Asia Tenggara dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok memiliki jabatan sebagai...
A
Menteri Luar Negeri
B
Wakil Kepala Negara
C
Kepala Negara atau Presiden
D
Menteri Urusan Dalam Negeri
E
Menteri Perekonomian dan Keuangan