Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila: 1. Toleransi 2. Kerja sama 3. Musyawarah 4. Patuh 5. Disiplin Manakah nilai-nilai yang paling sesuai dengan karakteristik sila keempat Pancasila?
A
1, 2, dan 3
B
1, 2, dan 4
C
2, 3, dan 4
D
2, 3, dan 5
E
3, 4, dan 5
NO. 172
Link Soal
Jepang menduduki Indonesia setelah berhasil mengusir Belanda pada tahun 1942. Berapa lama durasi penjajahan Jepang di Indonesia hingga menyerah kepada sekutu?
A
3,5 tahun
B
5 tahun
C
10 tahun
D
350 tahun
E
100 tahun
NO. 173
Link Soal
Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja
NO. 174
Link Soal
Peristiwa bersejarah yang secara resmi menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru pada tahun 1998 adalah...
A
Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya
B
Pengadilan terhadap keluarga Cendana
C
Lepasnya wilayah Timor Timur dari NKRI
D
Diangkatnya B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden
E
Pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa
NO. 175
Link Soal
Di tengah tantangan globalisasi, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga identitas budaya Indonesia tanpa menolak pengaruh positif dari luar?
A
Melarang masuknya budaya asing ke Indonesia secara total
B
Mempromosikan budaya lokal dan menciptakan ruang kolaborasi budaya yang positif
C
Menggantikan budaya lokal dengan budaya asing yang lebih modern
D
Mewajibkan seluruh masyarakat untuk mengikuti satu jenis budaya saja
E
Menetapkan aturan ketat yang melarang masyarakat untuk mengakses media asing
NO. 176
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 177
Link Soal
Prinsip "Gotong Royong" merupakan bentuk nyata nasionalisme sehari-hari. Prinsip ini menekankan bahwa ...
A
setiap orang harus hidup mandiri tanpa bantuan orang lain
B
semua pekerjaan harus diselesaikan oleh pemerintah
C
masyarakat bekerja sama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan
D
pekerjaan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu saja
E
gotong royong hanya diterapkan di daerah pedesaan
NO. 178
Link Soal
Salah satu poin utama dalam Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Sultan Hasanuddin dan Kerajaan Gowa-Tallo adalah...
A
VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan di wilayah Makassar
B
Pangeran Hasanuddin diberikan hak memonopoli perdagangan di Maluku
C
VOC dilarang mendirikan benteng pertahanan di wilayah Makassar
D
Kerajaan Makassar berhak memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Bone
E
Seluruh hutang VOC ditanggung oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi
NO. 179
Link Soal
Setelah kembali dari Rengasdengklok, rombongan Soekarno-Hatta menuju rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang untuk menyusun naskah proklamasi. Siapakah perwira Jepang yang menjamin keamanan mereka tersebut?
A
Laksamana Terauchi
B
Jenderal Kumakichi Harada
C
Laksamana Tadashi Maeda
D
Jenderal Hitoshi Imamura
E
Marsekal Hisaichi Terauchi
NO. 180
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai nasionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi semakin kompleks. Seorang ASN dituntut tidak hanya mempertahankan identitas kebangsaan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, tindakan yang paling mencerminkan penerapan nasionalisme Pancasila yang inklusif, adaptif, dan strategis dalam menghadapi tantangan global adalah...
A
Mengutamakan produk dalam negeri dan menolak segala bentuk produk atau inovasi dari luar negeri demi kemandirian ekonomi.
B
Aktif berpartisipasi dalam forum internasional, menguasai teknologi global, namun tetap kritis terhadap ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila, serta berupaya mempromosikan nilai-nilai Pancasila di kancah dunia.
C
Membiarkan budaya asing masuk tanpa filterisasi ketat, dengan keyakinan bahwa nasionalisme akan tetap lestari seiring waktu.
D
Fokus pada pelestarian tradisi lokal secara murni dan menghindari interaksi dengan budaya global agar tidak terjadi akulturasi.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pemertahanan nasionalisme kepada lembaga negara tanpa perlu partisipasi aktif individu ASN.