Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1810. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa kali sidang setelah proklamasi. Sidang ketiga yang membahas pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat dilaksanakan pada...
A
19 Agustus 1945
B
21 Agustus 1945
C
24 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
26 Agustus 1945
NO. 12
Link Soal
Dalam sejarah diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia pernah terikat dalam perjanjian yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia menjadi sangat sempit dan terkepung oleh wilayah pendudukan Belanda. Perjanjian yang dimaksud adalah...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Konferensi Meja Bundar
C
Perjanjian Roem-Royen
D
Perjanjian Renville
E
Konferensi Malino
NO. 13
Link Soal
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai respons cepat atas situasi genting nasional yang disebabkan oleh...
A
Pemberontakan G30S/PKI
B
Jatuhnya kabinet parlementer
C
Agresi Militer Belanda I
D
Agresi Militer Belanda II
E
Ultimatum Sekutu di Surabaya
NO. 14
Link Soal
Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan strategi devide et impera melalui pembentukan negara-negara boneka. Siapakah tokoh yang ditunjuk sebagai Wali Negara untuk Negara Sumatera Timur?
A
Cokorda Gde Raka Sukawati
B
R.A.A. Wiranatakusumah
C
R.T. Kusumonegoro
D
Abdul Malik
E
Dr. Mansyur
NO. 15
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.
NO. 16
Link Soal
Dalam sejarah kuno, bangsa India memberikan julukan 'Dwipantara' kepada wilayah Indonesia. Makna dari istilah tersebut adalah...
A
Negara Padi
B
Pulau Seberang
C
Negara Emas
D
Kepulauan Selatan
E
Wilayah Perantara
NO. 17
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia menghadapi dilema signifikan. Di satu sisi, ada desakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan berlebihan dapat mengikis kedaulatan ekonomi, mematikan industri lokal, dan pada akhirnya mereduksi semangat kemandirian bangsa. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara 'nasionalisme ekonomi' yang cenderung proteksionis dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem ekonomi global. Bagaimana dilema ini, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat mereduksi esensi nasionalisme Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa?
A
Melemahnya kapasitas negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga memudarkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap bangsa sendiri di mata warganya.
B
Menyebabkan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pihak asing, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.
C
Memicu konflik kepentingan antara elit politik dan pengusaha nasional yang pro-globalisasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan proteksi penuh terhadap pasar domestik.
D
Menghambat inovasi dan daya saing produk domestik karena kurangnya kompetisi, yang akhirnya membuat bangsa tertinggal dalam persaingan global dan kehilangan pijakan di kancah internasional.
E
Menciptakan kesenjangan sosial yang parah akibat persaingan bebas, di mana hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sehingga mengikis rasa keadilan sosial yang merupakan pilar nasionalisme.
NO. 18
Link Soal
Gerakan Reformasi 1998 yang dimotori oleh mahasiswa dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap Orde Baru. Faktor fundamental yang mendorong mahasiswa menuntut perubahan adalah keinginan untuk...
A
Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain
B
Mewujudkan tatanan demokrasi yang sesungguhnya dan berkeadilan
C
Membubarkan angkatan bersenjata
D
Menjadikan Indonesia negara serikat
E
Menghapus seluruh utang luar negeri secara sepihak
NO. 19
Link Soal
Guna mewujudkan bangsa Indonesia yang memiliki kemandirian secara merata dan menyeluruh di setiap lapisan masyarakat, maka sangat dibutuhkan...
A
Keanekaragaman budaya yang dipertahankan
B
Semangat gotong royong warga
C
Toleransi yang kuat antar umat beragama
D
Etos kerja keras yang tertanam pada seluruh elemen bangsa
E
Rasa kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat
NO. 20
Link Soal
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag menjadi tonggak penting pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satu hasil krusial dari perjanjian ini adalah...
A
Belanda mengakui kemerdekaan RI secara de facto atas Jawa dan Sumatera
B
Pembentukan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Presiden Indonesia
C
Pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)
D
Penarikan seluruh tentara sekutu dari wilayah Indonesia
E
Penyerahan Irian Barat kepada Indonesia saat itu juga