Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1791. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 192
Link Soal
Di era kolonial, perjuangan fisik seringkali menemui kegagalan akibat minimnya persatuan regional. Kondisi ini mendorong kaum pemuda untuk membentuk perkumpulan bersifat nasionalis guna mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu organisasi awal yang fundamental dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan di Indonesia adalah...
A
Serikat Dagang Islam (kemudian Sarekat Islam)
B
Perkumpulan Muhammadiyah
C
Budi Utomo
D
Partai Nasional Indonesia (PNI)
E
Nahdlatul Ulama
NO. 193
Link Soal
Selain wakil dari pihak Jepang, BPUPKI juga memiliki wakil ketua yang berasal dari kalangan tokoh pribumi Indonesia, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Soepomo
C
A.A. Maramis
D
Raden Pandji Soeroso
E
Mohammad Yamin
NO. 194
Link Soal
Pimpinan tertinggi atau ketua dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dijabat oleh tokoh...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
D
Mr. Soepomo
E
R.P. Soeroso
NO. 195
Link Soal
Konflik yang terjadi selama Perang Aceh (1873-1904) menarik perhatian negara-negara besar dunia. Akar konflik yang melibatkan kepentingan asing tersebut terutama berkaitan dengan aspek...
A
Sosial dan Budaya
B
Militer dan Pertahanan
C
Agama dan Kepercayaan
D
Teknologi dan Industri
E
Pendidikan dan Kesehatan
NO. 196
Link Soal
Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal TNI dibentuk berdasarkan hasil keputusan sidang PPKI yang ke-3 pada tanggal...
A
18 Agustus 1945
B
19 Agustus 1945
C
22 Agustus 1945
D
5 Oktober 1945
E
10 November 1945
NO. 197
Link Soal
Tempat dilaksanakannya rapat perdana BPUPKI yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta, adalah gedung...
A
Gedung Bakteriologi
B
Istana Negara
C
Gedung Chuo Sangi In
D
Gedung Pengangsaan Timur
E
Gedung Proklamasi
NO. 198
Link Soal
Pemerintah Provinsi X sedang menghadapi dilema. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, mereka berencana membangun resort pariwisata besar dengan investasi asing dari negara A. Namun, pembangunan ini berpotensi merusak situs sejarah lokal yang kurang dikenal dan menggusur sebagian kecil komunitas adat yang hidup sederhana di sekitar situs tersebut. Pihak investor asing juga mensyaratkan penggunaan tenaga kerja inti dari negara mereka untuk posisi manajerial. Sebagai seorang warga negara yang menjunjung tinggi nasionalisme, tindakan mana yang paling sesuai untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi X dalam menghadapi dilema ini?
A
Menolak seluruh investasi asing tersebut dan mencari sumber pendanaan domestik untuk proyek pariwisata yang lebih kecil dan ramah lingkungan, demi menjaga situs sejarah dan komunitas adat.
B
Menerima investasi dengan tegas menuntut agar situs sejarah dan komunitas adat tidak diganggu gugat, serta mewajibkan investor untuk merekrut seluruh tenaga kerja dari masyarakat lokal, termasuk manajerial.
C
Menerima investasi tersebut sepenuhnya dengan alasan peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama, serta memberikan kompensasi yang layak bagi komunitas adat.
D
Menganalisis ulang secara komprehensif rencana investasi tersebut, memastikan aspek pelestarian situs sejarah dan budaya lokal serta perlindungan komunitas adat menjadi syarat mutlak, sekaligus menegosiasikan klausul penggunaan tenaga kerja lokal secara signifikan hingga posisi strategis, bahkan mempertimbangkan mencari alternatif investor atau skema pembiayaan yang lebih sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.
E
Mengajukan protes keras kepada pemerintah pusat agar membatalkan proyek investasi tersebut karena dianggap sebagai bentuk penjajahan ekonomi dan budaya oleh negara asing.
NO. 199
Link Soal
Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, konflik pribadi kadang digiring menjadi isu SARA. Sikap warga negara yang tepat untuk menghadapi hal ini adalah ...
A
Menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat (teliti)
B
Memberikan respons dengan cepat atas terjadinya setiap konflik
C
Mencari penjelasan dari media massa atas konflik yang terjadi
D
Menyerahkan penyelesaian setiap konflik pada penegak hukum
E
Membiarkan terjadinya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial
NO. 200
Link Soal
Perjuangan pembebasan Irian Barat melibatkan diplomasi internasional melalui PBB. Pada tanggal berapakah PBB secara resmi menyerahkan otoritas administrasi Irian Barat kepada pemerintah Indonesia?
A
1 Mei 1963
B
17 Agustus 1962
C
30 September 1962
D
19 Desember 1961
E
1 Oktober 1962