PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 241
Peristiwa yang menjadi faktor penentu dan memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Agustus 1945 adalah...
A
Kurangnya dukungan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang
B
Habisnya persediaan logistik dan personil militer utama Jepang
C
Keputusan kaisar untuk menghentikan seluruh operasi perang
D
Tewasnya para petinggi militer Jepang dalam pertempuran
E
Serangan bom atom Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 242
Dalam sejarah perumusan dasar negara, Panitia Sembilan memiliki peran krusial. Siapakah tokoh yang dipercaya menjabat sebagai ketua dalam kepanitiaan tersebut?
A
Drs. Moh. Hatta
B
Mr. Ahmad Soebarjo
C
Ir. Soekarno
D
Mr. Moh. Yamin
E
KH. Wahid Hasyim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 243
Perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil diskusi tokoh-tokoh bangsa di rumah Laksamana Maeda. Siapakah tokoh yang menyusun naskah tersebut?
A
Laksamana Maeda, Moh. Hatta, dan Suwardi Suryaningrat
B
Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Moh. Hatta
C
Laksamana Maeda, Achmad Soebardjo, dan HOS Tjokroaminoto
D
Soekarno, Moh. Hatta, dan HOS Tjokroaminoto
E
Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 244
Sidang BPUPKI pertama menjadi wadah bagi para tokoh nasional untuk mengusulkan dasar negara. Tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara dalam sidang tersebut adalah, KECUALI...
A
Mr. Soepomo
B
Mr. Mohammad Yamin
C
Drs. Mohammad Hatta
D
Ir. Soekarno
E
Soepomo, Yamin, dan Soekarno

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 245
Negara yang temasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia II adalah ....
A
Inggris
B
Perancis
C
Austria
D
Polandia
E
Belgia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 246
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 247
Pemerintah Daerah "Bumi Pertiwi" berencana mengganti nama-nama jalan di wilayahnya dengan nama pahlawan nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, rencana ini menuai protes dari sebagian masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan nama jalan tradisional mereka, dengan alasan nama-nama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya lokal mereka. Konflik ini menimbulkan dilema antara penguatan identitas nasional dan pelestarian kearifan lokal. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis apa yang paling tepat untuk menangani situasi ini?
A
Memaksakan penggantian nama jalan sesuai rencana awal dan melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya nasionalisme di atas identitas lokal demi persatuan bangsa.
B
Membatalkan seluruh rencana penggantian nama jalan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, serta menghormati sepenuhnya kearifan lokal.
C
Menginisiasi dialog multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, budayawan, dan ahli sejarah untuk merumuskan solusi kompromi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tanpa menghilangkan identitas lokal yang berharga.
D
Mengganti nama jalan hanya di area-area perkotaan yang tidak memiliki resistensi kuat, sementara nama jalan tradisional di perkampungan tetap dipertahankan.
E
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih menerima kebijakan penggantian nama jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 248
Lagu kedaerahan yang berjudul 'Potong Bebek Angsa' merupakan warisan budaya musik yang berasal dari daerah...
A
Nusa Tenggara Barat
B
Nusa Tenggara Timur
C
Maluku
D
Papua
E
Kalimantan Barat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 249
Di kota Agra, India, berdiri sebuah monumen megah yang masuk dalam jajaran tujuh keajaiban dunia sejak 2007. Bangunan ini merupakan simbol cinta dan kasih sayang. Objek yang dimaksud adalah...
A
Acropolis
B
Alhambra
C
Taj Mahal
D
Moai
E
Petra

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 250
Indonesia menghadapi dilema antara menjaga identitas nasional yang kokoh dan mengakomodasi tuntutan otonomi daerah yang semakin kuat, terutama dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana aspirasi masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu bertentangan dengan kebijakan nasional yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan industri besar. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme Pancasila, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah:
A
Mengutamakan pemenuhan aspirasi masyarakat lokal sepenuhnya karena ASN bertugas melayani rakyat di daerah tersebut.
B
Mematuhi kebijakan nasional secara mutlak dan mengabaikan tuntutan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.
C
Menganalisis kebijakan nasional dan aspirasi lokal secara komprehensif, kemudian mengusulkan formulasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua kepentingan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
D
Menjadi mediator pasif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, tanpa memberikan rekomendasi konkrit, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
E
Mendorong masyarakat lokal untuk menolak kebijakan pusat secara damai, jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kearifan lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.