Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 27. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 261
Link Soal
Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan di kediaman Ir. Soekarno yang beralamat di...
A
Jalan Imam Bonjol No. 1
B
Jalan Pegangsaan Timur No. 56
C
Jalan Kemerdekaan No. 34
D
Jalan Perjuangan No. 76
E
Jalan Proklamasi No. 10
NO. 262
Link Soal
Era kolonialisme di Nusantara ditandai dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa pertama kali pada abad ke-16, tepatnya sekitar tahun...
A
1511 M
B
1602 M
C
1331 M
D
1596 M
E
1360 M
NO. 263
Link Soal
Prinsip bahwa 'kemerdekaan ialah hak segala bangsa' dan penolakan keras terhadap penjajahan (anti-kolonialisme) tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Kedua
C
Alinea Ketiga
D
Alinea Keempat
E
Pasal 28
NO. 264
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.
NO. 265
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 266
Link Soal
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai respons cepat atas situasi genting nasional yang disebabkan oleh...
A
Pemberontakan G30S/PKI
B
Jatuhnya kabinet parlementer
C
Agresi Militer Belanda I
D
Agresi Militer Belanda II
E
Ultimatum Sekutu di Surabaya
NO. 267
Link Soal
Struktur kepengurusan BPUPKI terdiri dari anggota aktif dan anggota istimewa. Berapa total jumlah anggota yang tergabung dalam badan tersebut?
A
48 orang
B
67 orang
C
74 orang
D
97 orang
E
37 orang
NO. 268
Link Soal
Dalam perencanaan pembangunan nasional dikenal istilah PJP (Pembangunan Jangka Panjang). Berapakah rentang waktu yang ditetapkan untuk satu periode PJP?
A
5 Tahun
B
10 Tahun
C
15 Tahun
D
20 Tahun
E
25 Tahun
NO. 269
Link Soal
Rasa cinta tanah air masa kini tidak hanya fisik, tapi juga partisipasi pembangunan. Contoh nyata sikap nasionalisme di bidang pendidikan adalah ...
A
mengajarkan bahasa asing di semua sekolah dasar
B
mengikuti pendidikan di luar negeri dan bekerja di luar negeri selamanya
C
berpartisipasi dalam riset dan inovasi untuk kemajuan Indonesia
D
menolak semua pengaruh dari budaya luar dalam dunia pendidikan
E
hanya mempelajari sejarah negara lain
NO. 270
Link Soal
Kapan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda?
A
1 Januari 1800
B
31 Desember 1799
C
17 Agustus 1945
D
12 Oktober 1798
E
20 Mei 1908