PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 271
Pada prosesi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dilaksanakan secara bersamaan di Belanda dan Indonesia pada 27 Desember 1949, terdapat pembagian delegasi. Siapakah tokoh yang ditunjuk untuk mewakili Kerajaan Belanda dalam upacara yang berlangsung di Yogyakarta?
A
Dr. Joseph Luns
B
A.H.J. Lovink
C
Ratu Yuliana
D
Van Maarseveen
E
Elsworth Bunker

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 272
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 di Papua menghasilkan keputusan untuk tetap bergabung dengan NKRI. Nilai strategis dari peristiwa ini dalam konteks Wawasan Nusantara adalah...
A
Menambah luas wilayah laut teritorial Indonesia secara sepihak.
B
Mewujudkan keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan utuh.
C
Mendapatkan bantuan ekonomi dari PBB untuk pembangunan Papua.
D
Mengusir seluruh warga negara asing yang tinggal di wilayah Papua.
E
Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Pasifik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 273
Selama masa kolonialisme Belanda, berbagai wilayah di Nusantara melakukan perlawanan fisik yang gigih. Manakah di antara daerah berikut yang secara historis TIDAK tercatat melakukan perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda?
A
Tapanuli
B
Maluku
C
Nusa Tenggara Timur
D
Sumatera Barat
E
Bali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 274
Dalam sejarah kepemimpinan nasional di Indonesia, tokoh yang mendampingi Presiden sebagai Wakil Presiden pada masa bakti 1993 - 1998 adalah...
A
Sudharmono
B
Tri Sutrisno
C
Umar Wirahadikusuma
D
Hamzah Haz
E
Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 275
Gedung bersejarah 'Chuo Sangi In' (sekarang Gedung Pancasila) di Jakarta merupakan lokasi dilaksanakannya...
A
Proklamasi Kemerdekaan
B
Perumusan Teks Proklamasi
C
Kongres Pemuda II
D
Sidang PPKI pertama
E
Upacara peresmian dan pembukaan sidang BPUPKI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 276
Perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil diskusi tokoh-tokoh bangsa di rumah Laksamana Maeda. Siapakah tokoh yang menyusun naskah tersebut?
A
Laksamana Maeda, Moh. Hatta, dan Suwardi Suryaningrat
B
Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Moh. Hatta
C
Laksamana Maeda, Achmad Soebardjo, dan HOS Tjokroaminoto
D
Soekarno, Moh. Hatta, dan HOS Tjokroaminoto
E
Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 277
Penetapan resmi Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI melalui mekanisme sidang PPKI terjadi pada...
A
17 Agustus 1945
B
1 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Juni 1945
E
16 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 278
Siapakah tokoh yang mewakili Indonesia dalam proses berdirinya organisasi regional ASEAN?
A
Adam Malik
B
Soeharto
C
Wiranto
D
Ali Sadikin
E
Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 279
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jalur strategis, Indonesia menghadapi dinamika geopolitik kawasan yang kompleks, termasuk sengketa perbatasan maritim, perebutan pengaruh antar kekuatan besar, dan isu-isu keamanan regional. Dalam menyikapi tantangan ini, pendekatan nasionalisme yang semata-mata defensif (melindungi apa yang sudah ada) tidak lagi memadai. Analisislah bagaimana nasionalisme proaktif yang berlandaskan pada diplomasi multi-jalur, penguatan kapasitas maritim, dan partisipasi konstruktif dalam forum regional, menjadi krusial untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional Indonesia?
A
Nasionalisme proaktif memungkinkan Indonesia tidak hanya mempertahankan diri, tetapi juga turut membentuk arsitektur keamanan dan stabilitas kawasan melalui inisiatif diplomasi yang kuat, sehingga mengurangi potensi ancaman di masa depan.
B
Dengan nasionalisme proaktif, Indonesia dapat memperkuat aliansi militer dengan negara-negara adidaya untuk menjamin keamanan dan kedaulatan wilayahnya dari potensi agresi pihak lain.
C
Pendekatan ini akan mendorong Indonesia untuk meningkatkan belanja pertahanan secara drastis guna menunjukkan kekuatan militer yang tidak dapat diremehkan oleh negara-negara lain di kawasan.
D
Nasionalisme proaktif akan fokus pada eksploitasi sumber daya alam di wilayah sengketa secara agresif untuk menegaskan klaim kedaulatan dan keuntungan ekonomi bagi bangsa.
E
Indonesia akan memiliki kemampuan untuk mengisolasi diri dari pengaruh geopolitik negatif regional dan global, sehingga dapat fokus pada pembangunan domestik tanpa gangguan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 280
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.