PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 1705. Lihat semua soal

NO. 301
Berdasarkan Perjanjian Tordesillas yang disepakati antara Spanyol dan Portugis, pembagian wilayah kekuasaan dunia diatur dengan ketentuan...
A
Portugis mendapatkan hak penuh atas wilayah jajahan Spanyol di Eropa
B
Spanyol berhak atas wilayah di sisi barat, sedangkan Portugis di sisi timur
C
Spanyol berhak atas wilayah di sisi timur, sedangkan Portugis di sisi barat
D
Portugis harus mengakui kedaulatan Spanyol di seluruh Kepulauan Hindia
E
Spanyol mendapatkan seluruh wilayah jajahan yang sebelumnya dikuasai Portugis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 302
Seorang diaspora Indonesia yang sukses membangun bisnis teknologi di Silicon Valley, Amerika Serikat, memilih untuk secara aktif mendirikan pusat inovasi di daerah asalnya di Indonesia. Ia juga secara rutin menjadi mentor bagi startup lokal dan memfasilitasi kerjasama antara talenta Indonesia dengan perusahaan-perusahaan teknologi global, meskipun ia memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mengadopsi identitas dan kewarganegaraan negara tempat ia sukses tersebut. Tindakan diaspora tersebut paling tepat mencerminkan manifestasi nasionalisme dalam konteks era globalisasi adalah...
A
Nasionalisme yang sempit, karena fokus pada daerah asal daripada seluruh Indonesia.
B
Nasionalisme yang adaptif dan konstruktif, dengan memanfaatkan koneksi global untuk kemajuan bangsa.
C
Nasionalisme yang materialistis, karena kepentingannya adalah keuntungan bisnis.
D
Nasionalisme yang defensif, karena khawatir akan dominasi asing di sektor teknologi.
E
Nasionalisme yang tradisional, yaitu kembali ke akar budaya dan meninggalkan modernitas.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 303
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan untuk mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini adalah poin-poin yang termuat dalam dekrit tersebut, kecuali...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUD 1945
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan MPRS dan DPAS sesegera mungkin
E
Pembubaran Kabinet yang dianggap terlibat G30S/PKI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 304
Setelah bentuk negara serikat (RIS) dibubarkan, Indonesia kembali ke Negara Kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang mulai berlaku pada tanggal...
A
27 Desember 1949
B
17 Agustus 1950
C
5 Juli 1959
D
1 Juni 1945
E
29 September 1955

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 305
Di tengah tantangan globalisasi, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga identitas budaya Indonesia tanpa menolak pengaruh positif dari luar?
A
Melarang masuknya budaya asing ke Indonesia secara total
B
Mempromosikan budaya lokal dan menciptakan ruang kolaborasi budaya yang positif
C
Menggantikan budaya lokal dengan budaya asing yang lebih modern
D
Mewajibkan seluruh masyarakat untuk mengikuti satu jenis budaya saja
E
Menetapkan aturan ketat yang melarang masyarakat untuk mengakses media asing

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 306
Jepang menduduki Indonesia setelah berhasil mengusir Belanda pada tahun 1942. Berapa lama durasi penjajahan Jepang di Indonesia hingga menyerah kepada sekutu?
A
3,5 tahun
B
5 tahun
C
10 tahun
D
350 tahun
E
100 tahun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 307
Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dibagi ke dalam tahapan Repelita. Fokus utama yang menjadi sasaran dalam Repelita IV adalah...
A
Sektor pertanian untuk swasembada pangan mutlak.
B
Industri dasar dan kimia untuk menopang pertahanan.
C
Sektor pertanian dan prasarana pengairan.
D
Peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
E
Sektor pertanian menuju industri yang menghasilkan mesin-mesin sendiri (industri berat dan ringan).

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 308
Kabinet manakah yang tercatat dalam sejarah sebagai kabinet pertama yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 1955?
A
Kabinet Burhanuddin Harahap
B
Kabinet Djuanda
C
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
D
Kabinet Wilopo
E
Kabinet Natsir

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 309
Sejarah mencatat bahwa penyebaran dan pertumbuhan bahasa Melayu sebagai lingua franca (bahasa pergaulan) di Nusantara sangat didukung oleh peran kelompok...
A
Pedagang dan penyebar agama
B
Pedagang dan nelayan
C
Petani dan nelayan
D
Petani dan pedagang
E
Buruh dan majikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 310
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.