Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 31. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 301
Link Soal
Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Dalam konteks nasionalisme, pasal ini mengandung makna bahwa ...
A
hanya tentara yang diwajibkan untuk membela negara dalam situasi darurat
B
warga negara diperbolehkan untuk mengabaikan kewajibannya jika tinggal di luar negeri
C
setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan kedaulatan negara
D
warga negara diharuskan untuk mengikuti pendidikan militer sejak usia dini
E
warga negara hanya perlu membela negara dalam situasi perang
NO. 302
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal...
A
9 Agustus 1945
B
17 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
1 Juni 1945
NO. 303
Link Soal
Strategi Belanda dalam menaklukkan Kerajaan Aceh sangat terbantu oleh seorang tokoh yang melakukan riset mendalam terhadap struktur sosial dan kebudayaan masyarakat Aceh. Tokoh yang dimaksud adalah...
A
Daendels
B
Baron van Hoevel
C
Snouck Hurgronje
D
Van Der Bosch
E
Van Heutz
NO. 304
Link Soal
Berdasarkan Perjanjian Tordesillas yang disepakati antara Spanyol dan Portugis, pembagian wilayah kekuasaan dunia diatur dengan ketentuan...
A
Portugis mendapatkan hak penuh atas wilayah jajahan Spanyol di Eropa
B
Spanyol berhak atas wilayah di sisi barat, sedangkan Portugis di sisi timur
C
Spanyol berhak atas wilayah di sisi timur, sedangkan Portugis di sisi barat
D
Portugis harus mengakui kedaulatan Spanyol di seluruh Kepulauan Hindia
E
Spanyol mendapatkan seluruh wilayah jajahan yang sebelumnya dikuasai Portugis
NO. 305
Link Soal
Di bawah ini, tokoh Panitia Sembilan yang bertindak sebagai representasi dari golongan Islam adalah...
A
Soekarno
B
Abdoel Kahar Moezakkir
C
Ahmad Soebardjo
D
A.A. Maramis
E
Mohammad Hatta
NO. 306
Link Soal
Lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' merupakan simbol persatuan yang sangat penting. Lagu ini pertama kali diperdengarkan kepada publik oleh penciptanya pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Siapakah tokoh pencipta lagu tersebut?
A
Ismail Marzuki
B
Cornel Simanjuntak
C
Wage Rudolf Supratman
D
H. Mutahar
E
Ibu Sud
NO. 307
Link Soal
Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 1955, urutan empat partai pemenang kursi secara berturut-turut adalah...
A
Masyumi, PNI, PKI, NU
B
PNI, PKI, Masyumi, NU
C
PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI
D
NU, Masyumi, PKI, PNI
E
Masyumi, PKI, PNI, NU
NO. 308
Link Soal
Sebagai tindak lanjut sidang PPKI pada Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR/DPR. Tokoh yang dilantik sebagai ketua pertama KNIP adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Adam Malik
C
Sutarjo Kartohadikusumo
D
H. Agus Salim
E
Mr. Kasman Singodimejo
NO. 309
Link Soal
Tokoh menteri luar negeri dari Indonesia yang ikut memprakarsai berdirinya organisasi kerja sama regional ASEAN pada 1967 adalah...
A
Adam Malik
B
Muchtar Kusumaatmaja
C
Frans Seda
D
Ali Alatas
E
Amir Machmud
NO. 310
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.