PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 1481. Lihat semua soal

Pemerintah Daerah "Bumi Pertiwi" berencana mengganti nama-nama jalan di wilayahnya dengan nama pahlawan nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, rencana ini menuai protes dari sebagian masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan nama jalan tradisional mereka, dengan alasan nama-nama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya lokal mereka. Konflik ini menimbulkan dilema antara penguatan identitas nasional dan pelestarian kearifan lokal. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, langkah strategis apa yang paling tepat untuk menangani situasi ini?
A
Memaksakan penggantian nama jalan sesuai rencana awal dan melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya nasionalisme di atas identitas lokal demi persatuan bangsa.
B
Membatalkan seluruh rencana penggantian nama jalan untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, serta menghormati sepenuhnya kearifan lokal.
C
Menginisiasi dialog multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, budayawan, dan ahli sejarah untuk merumuskan solusi kompromi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan nasional tanpa menghilangkan identitas lokal yang berharga.
D
Mengganti nama jalan hanya di area-area perkotaan yang tidak memiliki resistensi kuat, sementara nama jalan tradisional di perkampungan tetap dipertahankan.
E
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, dengan harapan masyarakat akan lebih menerima kebijakan penggantian nama jalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Organisasi BPUPKI dipimpin oleh seorang tokoh senior yang menjabat sebagai ketua umum. Sosok yang dimaksud adalah...
A
Raden Pandji Soeroso
B
Mohammad Yamin
C
Radjiman Wedyodiningrat
D
Ichibangase Yosio
E
Sultan Hamid II

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah membentuk Komite Van Aksi pada 2 September 1945 sebagai wadah bagi berbagai laskar perjuangan pemuda. Di antara organisasi berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam naungan Komite Van Aksi?
A
Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
B
Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP)
C
Kebaktian Rakyat Sulawesi (KRIS)
D
Angkatan Pemuda Indonesia (API)
E
Barisan Rakyat Indonesia (BRI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Rumusan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 mengandung komitmen putra-putri Indonesia terhadap bahasa. Manakah pernyataan yang paling akurat sesuai naskah aslinya?
A
Mengaku memiliki satu bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia.
B
Menyepakati penggunaan bahasa Indonesia dalam segala aspek kehidupan.
C
Menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
D
Menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan.
E
Mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa di nusantara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945, Presiden Soekarno memilih untuk hanya menyampaikan pidato singkat dan meminta massa segera membubarkan diri dengan tertib. Alasan utama tindakan ini adalah...
A
Presiden Soekarno memiliki agenda pertemuan diplomatik mendesak
B
Mencegah terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang bersiaga penuh
C
Kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang sedang menurun
D
Massa yang hadir melebihi kapasitas lapangan sehingga tidak kondusif
E
Menghormati kesepakatan gencatan senjata dengan Sekutu

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di masa perjuangan kemerdekaan negara fiktif 'Nusantara Makmur', nasionalisme diwujudkan melalui semangat membara untuk persatuan dan perlawanan kolektif terhadap penjajah. Rakyat dari berbagai suku dan agama bersatu padu, mengesampingkan perbedaan demi cita-cita kemerdekaan. Lagu kebangsaan dinyanyikan dengan penuh haru, bendera diarak sebagai simbol pemersatu mutlak, dan pengorbanan jiwa raga demi kedaulatan bangsa adalah hal yang lumrah. Satu abad kemudian, Nusantara Makmur telah menjadi negara maju dengan tantangan yang berbeda. Arus globalisasi membawa invasi budaya dan ekonomi, teknologi informasi menghubungkan warga dengan dunia luar, dan isu-isu seperti korupsi, kesenjangan sosial, serta keberlanjutan lingkungan mendominasi diskusi publik. Semangat cinta tanah air tetap membara, namun manifestasinya jauh lebih kompleks dan beragam. Nasionalisme kini seringkali diartikan sebagai upaya memajukan bangsa melalui inovasi, menjaga integritas digital, atau bahkan melalui kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah demi perbaikan. Berdasarkan narasi di atas, pergeseran esensi dan implementasi nasionalisme di Nusantara Makmur dari masa lalu ke masa kini paling tepat digambarkan sebagai perubahan dari:
A
Fokus utama pada pertahanan terhadap ancaman eksternal dan persatuan primordial menuju penguatan identitas melalui inovasi, kritik konstruktif, serta pembangunan internal yang berkelanjutan.
B
Kepatuhan buta terhadap pemimpin dan tradisi menuju individualisme ekstrem dan penolakan terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
C
Ekspresi emosional yang murni dan spontan menuju pragmatisme ekonomis yang semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi.
D
Ideologi yang kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan global menuju pembiaran terhadap pengaruh asing tanpa filter.
E
Semangat juang militan yang bersifat fisik menuju pasifisme absolut yang menolak segala bentuk bela negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 memiliki peran strategis bagi bangsa-bangsa di dua benua tersebut. Salah satu tujuan utama penyelenggaraannya adalah...
A
Mendukung salah satu kekuatan blok besar
B
Membentuk pakta pertahanan militer baru
C
Mendorong kerja sama antar bangsa Asia dan Afrika
D
Menetapkan mata uang tunggal bagi negara anggota
E
Membentuk organisasi olahraga bersama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia Sembilan, KECUALI...
A
H. Agus Salim
B
Mr. Ahmad Subardjo
C
Dr. Radjiman Widyodiningrat
D
K.H. Wachid Hasyim
E
Abikusno Tjokrosujoso

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks tantangan globalisasi yang mengintensifkan interaksi budaya dan munculnya fragmentasi sosial berdasarkan identitas primordial di Indonesia, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki semangat nasionalisme Pancasila harus mengedepankan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Pendekatan yang paling efektif untuk menjaga dan memperkuat persatuan serta keutuhan bangsa adalah...
A
Menegaskan superioritas identitas nasional di atas identitas lokal dan transnasional, serta membatasi pengaruh asing untuk mencegah potensi disintegrasi.
B
Mengutamakan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, dengan keyakinan bahwa peningkatan taraf hidup akan secara otomatis meredam konflik identitas dan menumbuhkan nasionalisme.
C
Mendorong dialog lintas identitas, mempromosikan toleransi, dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis yang mempersatukan di tengah keberagaman dan dinamika global.
D
Memperkuat institusi keamanan negara dan penegakan hukum secara ketat terhadap setiap gerakan yang dianggap mengancam ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI.
E
Menitikberatkan pada pelestarian kearifan lokal dan budaya daerah sebagai benteng utama identitas nasional, sembari secara selektif menerima inovasi dari luar yang tidak bertentangan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.