Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 2312. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 391
Link Soal
Istilah dalam bahasa Jepang untuk menyebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah...
A
Panitia Sembilan
B
Dokuritsu Junbi Cosakai
C
Dokuritsu Junbi Inkai
D
KNIP
E
Piagam Jakarta
NO. 392
Link Soal
Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", secara langsung mencerminkan semangat…
A
Demokrasi.
B
Keadilan Sosial.
C
Nasionalisme.
D
Kedaulatan Rakyat.
E
Toleransi Beragama.
NO. 393
Link Soal
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk pemerintah pada tahun 1997 memiliki tugas utama untuk...
A
Menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM
B
Mencetak uang baru untuk mengatasi inflasi
C
Mengawasi dan menyehatkan bank-bank yang bermasalah
D
Membangun gedung-gedung bank baru di daerah terpencil
E
Menggantikan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral
NO. 394
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 395
Link Soal
Semangat nasionalisme Indonesia tidak hanya berhenti pada semangat persatuan dan kemerdekaan, tetapi juga mencakup semangat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tokoh proklamator yang memiliki konsep mengenai nasionalisme ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil adalah...
A
Mohammad Hatta dengan konsep koperasi.
B
Soekarno dengan konsep Marhaenisme.
C
Sutan Sjahrir dengan konsep sosialisme demokrat.
D
Tan Malaka dengan konsep Madilog.
E
Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan nasional.
NO. 396
Link Soal
Kebijakan 'Sanering' atau pemotongan nilai uang (Gunting Syafrudin) pada tahun 1950 dilakukan saat jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh...
A
Ali Sastroamidjojo
B
Sumitro Djojohadikusumo
C
Syafrudin Prawiranegara
D
Iskaq Tjokrohadisurjo
E
Juanda Kartawidjaja
NO. 397
Link Soal
Sebuah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi dilema. Di satu sisi, investasi asing dari perusahaan multinasional (MNC) sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, namun seringkali disertai dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional jangka panjang dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di sisi lain, arus informasi dan budaya global melalui media digital mengikis identitas lokal di kalangan generasi muda, menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai kebangsaan.
Sebagai seorang pejabat negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme Pancasila, bagaimana pendekatan terbaik yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut secara komprehensif?
A
Memprioritaskan penarikan investasi asing tanpa negosiasi ulang syarat-syarat yang lebih adil, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis memperkuat ketahanan budaya dan identitas nasional.
B
Menghentikan seluruh investasi asing dan membatasi akses budaya global secara ketat untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan identitas budaya, meskipun berisiko memperlambat laju pembangunan nasional.
C
Mendorong negosiasi ulang kontrak investasi asing yang berkeadilan, memaksimalkan transfer teknologi dan kearifan lokal, serta secara simultan menggalakkan pendidikan karakter, literasi digital kritis, dan penguatan ekspresi budaya nasional melalui platform digital.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan investasi kepada mekanisme pasar global dan membiarkan masyarakat secara mandiri menyaring pengaruh budaya asing tanpa campur tangan aktif dari pemerintah.
E
Mengandalkan bantuan dan arahan dari lembaga-lembaga internasional untuk mengelola sumber daya dan mengadopsi model pembangunan negara maju, sambil berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.
NO. 398
Link Soal
Dampak politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 menyebabkan migrasi penduduk ke berbagai sektor industri perkebunan berikut, KECUALI...
A
Industri gula
B
Industri kelapa sawit
C
Industri teh
D
Industri kopi
E
Industri tembakau
NO. 399
Link Soal
Dalam menghadapi tuntutan globalisasi, sebuah negara A dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar secara penuh demi integrasi ekonomi global. Namun, langkah ini berpotensi mengancam kelangsungan industri-industri lokal yang belum memiliki daya saing yang kuat. Jika negara A menganut prinsip nasionalisme yang berlandaskan Pancasila, pendekatan strategis yang paling tepat untuk diambil dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah...
A
Membuka pasar seluas-luasnya agar produk lokal terpacu untuk bersaing secara global, dengan konsekuensi beberapa industri lemah akan gulung tikar.
B
Menutup rapat-rapat pasar domestik dari produk asing guna melindungi seluruh industri lokal, meskipun dapat memicu retaliasi dagang dan isolasi ekonomi.
C
Mengimplementasikan kebijakan proteksionisme selektif pada sektor-sektor strategis dan rentan, sambil secara aktif meningkatkan kapasitas dan daya saing industri lokal, serta menjalin kerja sama internasional yang berprinsip saling menguntungkan.
D
Fokus pada pengembangan industri padat karya berorientasi ekspor untuk mendapatkan devisa sebanyak-banyaknya, tanpa terlalu memperhatikan pasar domestik.
E
Menyerahkan sepenuhnya dinamika pasar kepada mekanisme global dan swasta, dengan keyakinan bahwa kekuatan ekonomi akan menyeleksi industri yang layak bertahan.
NO. 400
Link Soal
Berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan, sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, presiden menjalankan kekuasaannya dengan dibantu oleh sebuah komite, yaitu...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B
Badan Keamanan Rakyat (BKR)
C
Panitia Sembilan
D
Dewan Konstituante
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)