Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 42. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 411
Link Soal
Pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura adalah hasil dari kesepakatan dalam perundingan...
A
Roem-Royen
B
Konferensi Meja Bundar
C
Renville
D
Giyanti
E
Linggarjati
NO. 412
Link Soal
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah...
A
Pemilihan presiden dan wakil presiden
B
Penetapan dan pengesahan UUD 1945
C
Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
D
Penetapan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden
E
Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945
NO. 413
Link Soal
Kembalinya pusat pemerintahan ke Yogyakarta serta pembebasan para pemimpin RI yang ditawan Belanda merupakan implementasi dari hasil kesepakatan...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Perundingan Roem-Royen
C
Perjanjian Renville
D
Konferensi Meja Bundar (KMB)
E
Serangan Umum 1 Maret 1949
NO. 414
Link Soal
Kebijakan pemerintah yang mendukung industri dalam negeri merupakan wujud nyata dari upaya…
A
Globalisasi.
B
Liberalisasi Ekonomi.
C
Nasionalisme Ekonomi.
D
Kapitalisme.
E
Proteksionisme.
NO. 415
Link Soal
Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merenggut nyawa perwira di Yogyakarta yakni Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman disintegrasi bangsa saat itu...
A
Hanya bersifat lokal dan spontanitas dari prajurit bawah.
B
Merupakan gerakan yang terstruktur dan menargetkan komando kewilayahan.
C
Disebabkan oleh kecemburuan sosial antar daerah.
D
Hanya menyasar para jenderal yang berada di pusat pemerintahan.
E
Merupakan dampak dari kegagalan otonomi daerah.
NO. 416
Link Soal
Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden B.J. Habibie memiliki beberapa fokus utama perbaikan ekonomi. Di bawah ini yang BUKAN merupakan agenda kerja kabinet tersebut adalah...
A
Melakukan likuidasi terhadap bank-bank bermasalah
B
Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia
C
Melakukan pemotongan nilai rupiah (sanering) untuk menstabilkan harga
D
Melaksanakan syarat reformasi ekonomi dari IMF
E
Melakukan proses rekapitulasi perbankan
NO. 417
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal...
A
9 Agustus 1945
B
17 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
1 Juni 1945
NO. 418
Link Soal
Siapakah sosok Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menetapkan kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) di Indonesia?
A
Raffles
B
Van Daalen
C
Van Der Bosch
D
Baron van Hoevel
E
Van Switen
NO. 419
Link Soal
Sejarah mencatat bahwa penyebaran dan pertumbuhan bahasa Melayu sebagai lingua franca (bahasa pergaulan) di Nusantara sangat didukung oleh peran kelompok...
A
Pedagang dan penyebar agama
B
Pedagang dan nelayan
C
Petani dan nelayan
D
Petani dan pedagang
E
Buruh dan majikan
NO. 420
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.