PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 451
Mahapatih Gadjah Mada yang sangat dikenal dengan 'Sumpah Palapa'-nya untuk menyatukan Nusantara, mengabdi pada masa kejayaan Kerajaan ...
A
Singosari
B
Majapahit
C
Samudera Pasai
D
Kutai
E
Sriwijaya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 452
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 453
Salah satu prinsip nasionalisme Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Konsep ini berarti bahwa...
A
Indonesia hanya fokus pada pengembangan wilayah daratan
B
Kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan utuh dalam segala aspek
C
Indonesia harus menjadi negara maritim terkuat di dunia
D
Kebudayaan daerah lebih penting dari kebudayaan nasional
E
Indonesia hanya mengakui batas-batas teritorial yang ditetapkan oleh PBB

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 454
Dalam sejarah diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia pernah terikat dalam perjanjian yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia menjadi sangat sempit dan terkepung oleh wilayah pendudukan Belanda. Perjanjian yang dimaksud adalah...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Konferensi Meja Bundar
C
Perjanjian Roem-Royen
D
Perjanjian Renville
E
Konferensi Malino

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 455
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyelenggarakan sidang pertamanya pada kurun waktu...
A
1 Maret – 1 Juni 1945
B
29 Mei – 22 Juni 1945
C
1 Juni – 22 Juni 1945
D
7 Agustus – 18 Agustus 1945
E
29 Mei – 1 Juni 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 456
Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia menganut prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Makna filosofis dari 'memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa' dalam pengelolaan SDA adalah...
A
SDA harus dihabiskan secepat mungkin untuk kemakmuran saat ini
B
Kesejahteraan harus dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang
C
Mengekspor seluruh bahan mentah untuk devisa negara
D
Menjaga jumlah penduduk agar tetap statis
E
Melarang total penggunaan sumber daya alam

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 457
Bangsa Indonesia menyadari kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, sehingga senantiasa menjalin kerja sama yang harmonis dengan negara-negara lain. Hal ini mencerminkan pengamalan...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 458
Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional yang gigih melawan VOC di Makassar. Karena keberaniannya, ia mendapat julukan...
A
Mutiara dari Timur
B
Ayam Jantan dari Timur
C
Macan Kemayoran
D
Singa Podium
E
Bapak Integrasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 459
Sultan Hasanuddin dikenal sebagai sosok pemimpin tangguh dari wilayah Timur Nusantara yang gigih melawan monopoli VOC. Beliau memimpin perjuangan rakyat dari kerajaan...
A
Kerajaan Ternate dan Tidore
B
Kerajaan Gowa dan Tallo
C
Kerajaan Bone
D
Kerajaan Kutai
E
Kerajaan Banjar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 460
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.