Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 7693. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 451
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
NO. 452
Link Soal
Guna mewujudkan bangsa Indonesia yang memiliki kemandirian secara merata dan menyeluruh di setiap lapisan masyarakat, maka sangat dibutuhkan...
A
Keanekaragaman budaya yang dipertahankan
B
Semangat gotong royong warga
C
Toleransi yang kuat antar umat beragama
D
Etos kerja keras yang tertanam pada seluruh elemen bangsa
E
Rasa kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat
NO. 453
Link Soal
Di masa pergerakan nasional, terdapat organisasi politik yang bersifat inklusif karena membuka keanggotaannya bagi kaum Indo-Belanda dan Pribumi tanpa membedakan ras. Organisasi tersebut adalah...
A
Budi Utomo
B
Indische Partij
C
Sarekat Islam
D
PNI
E
Partai Syarikat Islam Indonesia
NO. 454
Link Soal
Peristiwa bersejarah yang secara resmi menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru pada tahun 1998 adalah...
A
Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya
B
Pengadilan terhadap keluarga Cendana
C
Lepasnya wilayah Timor Timur dari NKRI
D
Diangkatnya B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden
E
Pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa
NO. 455
Link Soal
Panitia Sembilan memiliki komposisi anggota yang merepresentasikan dua kelompok ideologi besar. Siapakah tokoh berikut yang TIDAK termasuk dalam kelompok Nasionalis?
A
Mohammad Hatta
B
A.A. Maramis
C
Muhammad Yamin
D
Abikusno Tjokrosuyoso
E
Ahmad Soebardjo
NO. 456
Link Soal
Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan UUD 1945 dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Peristiwa tersebut menunjukan nilai nasionalisme, yakni ...
A
Patriotisme semangat perjuangan
B
Rela berkorban demi bangsa dan negara
C
Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
D
Toleransi antar suku bangsa, agama, dan daerah
E
Kemandirian sebagai suatu negara
NO. 457
Link Soal
Organisasi pergerakan nasional Indische Partij dibentuk di Bandung oleh tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Siapakah salah satu anggotanya?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Douwes Dekker
D
Sutan Syahrir
E
Syafrudin Prawiranegara
NO. 458
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, sebelum terbentuknya lembaga legislatif daerah, tugas mengatur rumah tangga daerah dijalankan oleh suatu badan yang disebut ...
A
Komite Nasional Indonesia Daerah
B
Komite Nasional Indonesia Merdeka
C
Komite Nasional Perbantuan Daerah
D
Komite Daerah
E
Komite Daerah Perbantuan Nasional
NO. 459
Link Soal
Pada masa pergerakan nasional, Indische Partij (IP) dikenal sebagai organisasi politik pertama yang secara tegas menyuarakan kemerdekaan. Salah satu ciri khas yang membedakan IP dengan organisasi lain seperti Budi Utomo adalah...
A
Hanya menerima anggota dari kalangan priyayi Jawa
B
Bersifat kooperatif dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial
C
Keanggotaannya inklusif, terbuka bagi golongan Indo maupun Bumiputera tanpa membedakan suku/agama
D
Bergerak khusus di bidang perdagangan dan ekonomi kerakyatan
E
Menolak campur tangan asing dalam urusan pendidikan
NO. 460
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.