PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 781. Lihat semua soal

NO. 471
Penduduk asli India yang mendiami wilayah di sekitar sungai Indus, dekat dengan pegunungan Himalaya, dikenal sebagai...
A
Suku Arya
B
Suku Dravida
C
Suku Murci
D
Suku Dassanech
E
Suku Kiyuku

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 472
Perang Puputan Margarana di Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Perang habis-habisan ini dipicu oleh penolakan Ngurah Rai terhadap ajakan Belanda untuk...
A
Menjadi pemimpin boneka di wilayah Bali
B
Bergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT)
C
Menyerahkan senjata pasukan Ciung Wanara
D
Membubarkan pasukan TKR di wilayah Sunda Kecil
E
Mengakui Perjanjian Linggarjati yang merugikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 473
Keanggotaan PPKI pada mulanya berjumlah 21 orang, namun kemudian bertambah tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Berapakah jumlah penambahan anggota tersebut?
A
4 orang
B
5 orang
C
6 orang
D
7 orang
E
8 orang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 474
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD. Tokoh berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari keanggotaan Panitia Sembilan adalah...
A
Mohammad Hatta
B
Sultan Hamid II
C
Abikoesno Tjokrosoejoso
D
Agus Salim
E
A.A. Maramis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 475
Wilayah perbatasan masih menghadapi masalah penyelundupan. Solusi yang paling efektif untuk memperkuat nasionalisme dan kedaulatan di wilayah perbatasan ini adalah ...
A
Membangun lebih banyak pos penjagaan militer
B
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui pendidikan dan akses kesehatan
C
Membatasi akses keluar-masuk wilayah perbatasan bagi masyarakat setempat
D
Meningkatkan kerjasama militer dengan negara tetangga
E
Memindahkan masyarakat di perbatasan ke wilayah yang lebih aman

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 476
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 477
Pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura adalah hasil dari kesepakatan dalam perundingan...
A
Roem-Royen
B
Konferensi Meja Bundar
C
Renville
D
Giyanti
E
Linggarjati

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 478
Konferensi Asia Afrika sebelumnya diprakarsai dengan adanya Konferensi Pancanegara, di bawah ini bukan negara yang hadir di Konferensi Pancanegara adalah...
A
Indonesia
B
India
C
Pakistan
D
Burma
E
Malaysia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 479
Siapakah tokoh dari golongan muda yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia?
A
Chairul Saleh
B
Wikana
C
Sukarni
D
Sayuti Melik
E
B.M. Diah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 480
Di era kolonial, perjuangan fisik seringkali menemui kegagalan akibat minimnya persatuan regional. Kondisi ini mendorong kaum pemuda untuk membentuk perkumpulan bersifat nasionalis guna mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu organisasi awal yang fundamental dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan di Indonesia adalah...
A
Serikat Dagang Islam (kemudian Sarekat Islam)
B
Perkumpulan Muhammadiyah
C
Budi Utomo
D
Partai Nasional Indonesia (PNI)
E
Nahdlatul Ulama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.