PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 49. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 481
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD. Tokoh berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari keanggotaan Panitia Sembilan adalah...
A
Mohammad Hatta
B
Sultan Hamid II
C
Abikoesno Tjokrosoejoso
D
Agus Salim
E
A.A. Maramis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 482
Prinsip politik luar negeri Indonesia yang berasaskan 'Bebas Aktif' mengandung pengertian bahwa...
A
Indonesia bersikap reaktif dan netral dalam konflik global
B
Indonesia tegas dalam pergaulan global namun tetap memihak salah satu blok
C
Indonesia bebas menjalin hubungan internasional dan turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia
D
Indonesia tidak memihak blok manapun namun pasif dalam perdamaian dunia
E
Indonesia mengutamakan kepentingan nasional di atas perdamaian dunia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 483
Lembaga bentukan Jepang yang memiliki nama asli 'Dokuritsu Junbi Cosakai' dalam struktur persiapan kemerdekaan Indonesia adalah...
A
Panitia Sembilan
B
Piagam Jakarta
C
Pembukaan UUD
D
PPKI
E
BPUPKI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 484
Penghapusan politik Apartheid secara resmi di Afrika Selatan terjadi pada masa kepemimpinan Presiden...
A
Nelson Mandela
B
Paul Kruger
C
F.W. de Klerk
D
Pieter Botha
E
Jacob Zuma

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 485
Kembalinya pusat pemerintahan ke Yogyakarta serta pembebasan para pemimpin RI yang ditawan Belanda merupakan implementasi dari hasil kesepakatan...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Perundingan Roem-Royen
C
Perjanjian Renville
D
Konferensi Meja Bundar (KMB)
E
Serangan Umum 1 Maret 1949

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 486
Kapan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda?
A
1 Januari 1800
B
31 Desember 1799
C
17 Agustus 1945
D
12 Oktober 1798
E
20 Mei 1908

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 487
Dalam sejarah pembangunan (seperti era GBHN maupun RPJPN saat ini), beberapa wilayah seperti Aceh dan Papua sering mendapatkan 'Perhatian Khusus' atau status Otonomi Khusus. Tujuan utama kebijakan asimetris ini dalam bingkai NKRI adalah...
A
Menganak-emaskan daerah yang kaya sumber daya alam
B
Memisahkan sistem hukum daerah tersebut dari hukum nasional
C
Merendam potensi konflik dan mengakomodasi hak asal-usul demi persatuan
D
Mempersiapkan daerah tersebut untuk menjadi negara bagian
E
Memberikan hak istimewa kepada pejabat daerah semata

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 488
Petugas yang dipercaya untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya setelah pembacaan proklamasi adalah...
A
Sukarni dan Sayuti Melik
B
Latief Hendraningrat dan Suhud
C
Trimurti dan Wikana
D
A.H. Nasution dan T.B. Simatupang
E
Supriyadi dan Muradi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 489
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 490
Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Inti perbedaan tersebut bukan pada pelaksanaan proklamasi, melainkan pada...
A
Siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi
B
Tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
C
Waktu dan cara pelaksanaan proklamasi (keterlibatan PPKI/Jepang)
D
Penyusunan naskah proklamasi
E
Bentuk negara yang akan diproklamasikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.