Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 531
Link Soal
Selama masa berdirinya, BPUPKI tercatat telah melaksanakan sidang resmi untuk merumuskan landasan negara sebanyak...
A
3 kali
B
5 kali
C
4 kali
D
2 kali
E
1 kali
NO. 532
Link Soal
Tujuan utama Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang sebenarnya bagi kepentingan Jepang adalah...
A
Memberikan kemerdekaan tulus kepada Indonesia
B
Mendidik pemimpin Indonesia agar siap merdeka
C
Menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya
D
Membentuk angkatan perang Indonesia
E
Menyerahkan kekuasaan sekutu kepada Indonesia
NO. 533
Link Soal
Dalam peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945, Presiden Soekarno memilih untuk hanya menyampaikan pidato singkat dan meminta massa segera membubarkan diri dengan tertib. Alasan utama tindakan ini adalah...
A
Presiden Soekarno memiliki agenda pertemuan diplomatik mendesak
B
Mencegah terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang bersiaga penuh
C
Kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang sedang menurun
D
Massa yang hadir melebihi kapasitas lapangan sehingga tidak kondusif
E
Menghormati kesepakatan gencatan senjata dengan Sekutu
NO. 534
Link Soal
Program pembangunan jangka panjang tahap pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan melalui Repelita. Repelita II dilaksanakan pada periode...
A
1 April 1969 - 31 Maret 1974
B
1 April 1974 - 31 Maret 1979
C
1 April 1979 - 31 Maret 1984
D
1 April 1984 - 31 Maret 1989
E
1 April 1989 - 31 Maret 1994
NO. 535
Link Soal
Siapakah sosok Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menetapkan kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) di Indonesia?
A
Raffles
B
Van Daalen
C
Van Der Bosch
D
Baron van Hoevel
E
Van Switen
NO. 536
Link Soal
Tokoh ekonomi dunia Adam Smith dikenal sebagai pencetus ajaran yang menjadi dasar ideologi...
A
Komunisme
B
Sosialisme
C
Fasisme
D
Nasionalisme
E
Kapitalisme
NO. 537
Link Soal
Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 menghasilkan ikrar 'Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa'. Makna persatuan 'Satu Nusa' adalah...
A
Mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki satu bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia
B
Memiliki kesadaran bahwa kita berasal dari satu nenek moyang yang sama
C
Mengakui satu wilayah hukum dan teritorial tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke
D
Menghilangkan identitas kesukuan demi identitas nasional
E
Mengutamakan kepentingan pemuda di atas kepentingan golongan tua
NO. 538
Link Soal
Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, konflik pribadi kadang digiring menjadi isu SARA. Sikap warga negara yang tepat untuk menghadapi hal ini adalah ...
A
Menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat (teliti)
B
Memberikan respons dengan cepat atas terjadinya setiap konflik
C
Mencari penjelasan dari media massa atas konflik yang terjadi
D
Menyerahkan penyelesaian setiap konflik pada penegak hukum
E
Membiarkan terjadinya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial
NO. 539
Link Soal
Akibat situasi keamanan di Jakarta (Batavia) yang semakin tidak kondusif pasca kemerdekaan, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Peristiwa pemindahan ini terjadi pada tanggal...
A
4 Januari 1946
B
10 November 1945
C
19 Desember 1948
D
17 Agustus 1950
E
27 Desember 1949
NO. 540
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.