Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 551
Link Soal
Meskipun memiliki banyak catatan kritis di bidang politik, pemerintahan Orde Baru mencatat prestasi signifikan di bidang ekonomi pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Program yang berhasil meningkatkan kesejahteraan petani melalui swasembada pangan disebut...
A
Reformasi Agraria
B
Revolusi Hijau
C
Transmigrasi
D
Koperasi Unit Desa
E
Bimas dan Inmas
NO. 552
Link Soal
Pada Pemilihan Umum pertama tahun 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil muncul sebagai salah satu dari empat partai besar. Faktor penyebab berkembangnya pengaruh ideologi tersebut pada masa itu dikaitkan dengan...
A
Adanya sentralisasi kekuasaan
B
Keberhasilan program ekonomi kerakyatan
C
Dukungan penuh dari militer
D
Stabilitas politik yang sangat kuat
E
Penerapan sistem demokrasi liberal murni
NO. 553
Link Soal
Dalam era globalisasi yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia, semangat nasionalisme seringkali menghadapi tantangan kompleks antara mempertahankan identitas lokal dan keterbukaan terhadap pengaruh eksternal. Bagi Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk mengarahkan nasionalisme agar tetap relevan dan adaptif. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang inklusif dan progresif dalam menghadapi dinamika global kontemporer?
A
Memprioritaskan penolakan keras terhadap segala bentuk intervensi budaya asing yang berpotensi merusak nilai-nilai luhur bangsa, meskipun itu berarti membatasi akses informasi dan inovasi.
B
Menggalakkan semangat persatuan dengan menekankan keseragaman pandangan dan praktik sosial di seluruh lapisan masyarakat, guna menghindari potensi perpecahan.
C
Mendorong pengembangan dan promosi nilai-nilai kebhinekaan tunggal ika dan Pancasila, sembari secara selektif mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjalin kerja sama internasional yang bermanfaat tanpa mengikis jati diri bangsa.
D
Mengisolasi diri dari pergaulan dunia dengan fokus pada pengembangan potensi lokal secara mandiri untuk mencapai kemandirian total, terlepas dari kebutuhan akan interaksi global.
E
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas dalam setiap kebijakan publik, dengan asumsi bahwa kepentingan mayoritas secara otomatis mencerminkan kepentingan nasional yang sah.
NO. 554
Link Soal
Kebangkitan nasional Indonesia didorong oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal (dari dalam negeri) yang paling berpengaruh dalam menumbuhkan rasa kebangsaan adalah...
A
Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905
B
Masuknya paham liberalisme dan humanisme
C
Munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan
D
Perkembangan gerakan nasional di Asia-Afrika
E
Kenangan kejayaan masa lampau
NO. 555
Link Soal
Pada masa awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), posisi Kepala Staf Umum dipercayakan kepada tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar struktur organisasi militer Indonesia, yaitu...
A
Jenderal Soedirman
B
Supriyadi
C
Letjen Oerip Soemoharjo
D
Jenderal Ahmad Yani
E
Jenderal A.H. Nasution
NO. 556
Link Soal
Keanggotaan PPKI pada mulanya berjumlah 21 orang, namun kemudian bertambah tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Berapakah jumlah penambahan anggota tersebut?
A
4 orang
B
5 orang
C
6 orang
D
7 orang
E
8 orang
NO. 557
Link Soal
Forum internasional yang dikenal dengan nama G8 (Group of Eight) merupakan koalisi dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan industri termaju di dunia. Berikut yang termasuk anggota G8 adalah...
A
Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Kanada, dan Rusia
B
Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia
C
Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, dan Rusia
D
Negara-negara anggota Uni Eropa dan ASEAN
E
Negara-negara Non-Blok dan PBB
NO. 558
Link Soal
Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk organisasi semi-militer yang anggotanya terdiri dari para pemuda. Organisasi ini dikenal dengan nama Seinendan. Apa tujuan utama Jepang membentuk Seinendan?
A
Membantu polisi Jepang menjaga keamanan dan ketertiban
B
Mendidik pemuda agar memiliki semangat anti-Barat
C
Menyiapkan pemuda untuk menjadi tentara profesional
D
Mendidik dan melatih pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya
E
Mengumpulkan hasil bumi untuk kepentingan perang Jepang
NO. 559
Link Soal
Siapakah sosok yang dipercaya menjabat sebagai ketua saat Partai Nasional Indonesia (PNI) pertama kali didirikan dengan visi mewujudkan kedaulatan NKRI?
A
Moh. Yamin
B
Ir. Soekarno
C
Achmad Soebardjo
D
Amir Syamsudin
E
Supriyadi
NO. 560
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.