Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 551
Link Soal
Perjanjian Renville (1948) dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa, Sumatera, dan Madura
B
Yogyakarta, Surakarta, dan Malang
C
Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan Sumatera
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat
E
Jawa Barat dan Jawa Timur
NO. 552
Link Soal
Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Dalam konteks nasionalisme, pasal ini mengandung makna bahwa ...
A
hanya tentara yang diwajibkan untuk membela negara dalam situasi darurat
B
warga negara diperbolehkan untuk mengabaikan kewajibannya jika tinggal di luar negeri
C
setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan kedaulatan negara
D
warga negara diharuskan untuk mengikuti pendidikan militer sejak usia dini
E
warga negara hanya perlu membela negara dalam situasi perang
NO. 553
Link Soal
Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk organisasi semi-militer yang anggotanya terdiri dari para pemuda. Organisasi ini dikenal dengan nama Seinendan. Apa tujuan utama Jepang membentuk Seinendan?
A
Membantu polisi Jepang menjaga keamanan dan ketertiban
B
Mendidik pemuda agar memiliki semangat anti-Barat
C
Menyiapkan pemuda untuk menjadi tentara profesional
D
Mendidik dan melatih pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya
E
Mengumpulkan hasil bumi untuk kepentingan perang Jepang
NO. 554
Link Soal
Forum internasional yang dikenal dengan nama G8 (Group of Eight) merupakan koalisi dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan industri termaju di dunia. Berikut yang termasuk anggota G8 adalah...
A
Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Kanada, dan Rusia
B
Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia
C
Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, dan Rusia
D
Negara-negara anggota Uni Eropa dan ASEAN
E
Negara-negara Non-Blok dan PBB
NO. 555
Link Soal
Siapakah tokoh pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat dalam Perang Tapanuli di Sumatera Utara?
A
Panglima Polim
B
Thomas Matulessi
C
Mohammad Shahab
D
Sisingamangaraja XII
E
Peto Syarif
NO. 556
Link Soal
Dinamika politik kolonial yang diterapkan Belanda di tanah air pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor...
A
Dominasi modal swasta asing di wilayah jajahan
B
Kondisi ekonomi serta perpolitikan di negeri Belanda
C
Kebijakan otoriter Gubernur Jenderal
D
Gerakan perlawanan rakyat di berbagai daerah
E
Kemenangan mutlak kaum konservatif di parlemen
NO. 557
Link Soal
Kebijakan pendidikan nasional memperkenalkan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah bertujuan untuk ...
A
mengajarkan pemahaman global kepada siswa
B
menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan sejak dini
C
membentuk siswa menjadi tentara cadangan nasional
D
melatih siswa untuk mempelajari bahasa asing lebih dalam
E
memperkenalkan siswa dengan sejarah negara lain
NO. 558
Link Soal
Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum, tugas kepresidenan dibantu oleh sebuah komite. Siapakah yang ditunjuk sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat tersebut?
A
Mr. Kasman Singodimedjo
B
H.O.S Tjokroaminoto
C
Adam Malik
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
H. Agus Salim
NO. 559
Link Soal
Terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya era pemerintahan...
A
Orde Lama
B
Orde Baru
C
Pembangunan
D
Reformasi
E
Serikat
NO. 560
Link Soal
Sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan krusial bagi berdirinya NKRI. Berikut ini yang BUKAN merupakan hasil keputusan sidang tersebut adalah...
A
Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
B
Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
C
Mengesahkan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan tanpa perubahan
D
Menetapkan KNIP sebagai badan pembantu Presiden
E
Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia