PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 1563. Lihat semua soal

Dasar hukum pembentukan NATO adalah sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani pada 4 April 1949, yaitu...
A
Treaty of Versailles
B
North Atlantic Treaty
C
Warsaw Pact
D
Marshall Plan
E
Atlantic Charter

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Penyebaran agama Islam di Indonesia membawa banyak perubahan positif. Namun, manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN merupakan dampak positif dari penyebaran Islam?
A
Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan
B
Mempercepat proses integrasi bangsa
C
Mempertebal semangat kesukuan (primordialisme)
D
Berkembangnya kebudayaan yang berakulturasi
E
Pelestarian kesenian lokal yang bernafaskan Islam

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pertama kali dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
18 Agustus 1945
C
11 Februari 1950
D
5 Juli 1959
E
1 Juni 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Nasionalisme Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan globalisasi yang mendorong kemajuan ekonomi dengan pelestarian identitas dan kearifan lokal yang beragam. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana sebuah proyek infrastruktur vital nasional yang didanai asing berpotensi menggusur situs adat yang sakral dan merusak ekosistem lokal, sementara proyek tersebut menjanjikan ribuan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi daerah, tindakan yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang utuh adalah...
A
Memprioritaskan keberlanjutan proyek dengan alasan demi kepentingan nasional yang lebih besar, seraya menyediakan kompensasi finansial yang memadai bagi masyarakat adat.
B
Menolak keras proyek tersebut demi menjaga kelestarian situs adat dan lingkungan, meskipun harus mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
C
Mendorong dialog multisektoral untuk mencari solusi inovatif yang memungkinkan proyek berjalan dengan modifikasi, meminimalkan dampak negatif terhadap situs adat dan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat.
D
Mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak memiliki situs adat, meskipun hal tersebut dapat menunda proyek dan meningkatkan biaya.
E
Bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme pasar atau negosiasi antara investor dan masyarakat tanpa campur tangan aktif pemerintah daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada masa kolonial Belanda, terdapat kebijakan sistem pertanian yang sangat membebani rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Cultuurstelsel. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti...
A
Kerja Rodi
B
Sewa Tanah
C
Politik Etis
D
Tanam Paksa
E
Monopoli Perdagangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Bagaimana sebaiknya pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya alam dengan bijak untuk menjaga keberlanjutan dan mencerminkan nasionalisme?
A
Mengeksploitasi sumber daya alam sebanyak mungkin untuk meningkatkan pendapatan negara
B
Membangun lebih banyak industri berat di kawasan hutan lindung
C
Menggalakkan program konservasi alam serta menanamkan kesadaran lingkungan di masyarakat
D
Membiarkan perusahaan asing mengambil alih pengelolaan sumber daya alam
E
Memusatkan semua pengelolaan sumber daya alam pada pemerintah pusat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada awal kemerdekaan (1945-1949), kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil membuat tugas legislatif dialihkan sementara kepada KNIP. Dasar hukum pengalihan kewenangan ini adalah...
A
Maklumat Wakil Presiden No. I
B
Maklumat Wakil Presiden No. II
C
Maklumat Wakil Presiden No. III
D
Maklumat Wakil Presiden No. IX
E
Maklumat Wakil Presiden No. X

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan, sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, presiden menjalankan kekuasaannya dengan dibantu oleh sebuah komite, yaitu...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B
Badan Keamanan Rakyat (BKR)
C
Panitia Sembilan
D
Dewan Konstituante
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang penulis asal Belanda mengkritik praktik tanam paksa di Indonesia melalui karya sastra legendaris berjudul 'Max Havelaar'. Penulis yang menggunakan nama samaran Multatuli tersebut adalah...
A
Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi)
B
Conrad Theodor van Deventer
C
Eduard Douwes Dekker
D
Johannes van den Bosch
E
Herman Willem Daendels

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sidang BPUPKI, istilah 'Pancasila' tidak muncul secara tiba-tiba. Siapakah tokoh yang pertama kali memperkenalkan nama tersebut atas saran seorang ahli bahasa untuk menamai lima dasar negara?
A
Mohammad Yamin
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Ir. Soekarno
D
Soepomo
E
Drs. Moh. Hatta

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.