Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 64. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 631
Link Soal
Indonesia memiliki ragam senjata tradisional yang unik. Kujang adalah senjata khas yang berasal dari daerah...
A
Sumatera Barat
B
Jawa Barat
C
Kalimantan Barat
D
Sulawesi Selatan
E
Papua
NO. 632
Link Soal
Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Dalam konteks nasionalisme, pasal ini mengandung makna bahwa ...
A
hanya tentara yang diwajibkan untuk membela negara dalam situasi darurat
B
warga negara diperbolehkan untuk mengabaikan kewajibannya jika tinggal di luar negeri
C
setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan kedaulatan negara
D
warga negara diharuskan untuk mengikuti pendidikan militer sejak usia dini
E
warga negara hanya perlu membela negara dalam situasi perang
NO. 633
Link Soal
Bapak Karto, seorang pejabat publik di Kabupaten Bhinneka, kerap kali dalam berbagai kesempatan resmi dan kebijakan pengadaan di instansinya menganjurkan penggunaan produk-produk impor, dengan alasan kualitas dan harga yang lebih bersaing. Ia cenderung mengabaikan produk-produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas setara dan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah serta nasional. Sikap Bapak Karto ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku UMKM lokal dan masyarakat, yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat cinta produk dalam negeri. Berdasarkan studi kasus ini, tindakan Bapak Karto dapat diartikan sebagai pelanggaran prinsip nasionalisme Indonesia, khususnya dalam aspek...
A
Mendukung kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa.
B
Memperkuat persatuan dan kesatuan melalui keberagaman budaya.
C
Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.
D
Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap kebijakan.
E
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk daya saing global.
NO. 634
Link Soal
Dalam menjalankan perannya di kancah internasional, Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri 'Bebas Aktif'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan cerminan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia tersebut?
A
Berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi
B
Mengikuti arus persekutuan militer global yang paling kuat
C
Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam hubungan antarnegara
D
Menentang segala bentuk penjajahan dan kolonialisme
E
Kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan nasional
NO. 635
Link Soal
Di bawah ini, tokoh Panitia Sembilan yang bertindak sebagai representasi dari golongan Islam adalah...
A
Soekarno
B
Abdoel Kahar Moezakkir
C
Ahmad Soebardjo
D
A.A. Maramis
E
Mohammad Hatta
NO. 636
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 637
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara resmi didirikan oleh pemerintah militer Jepang pada momen yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, yakni pada...
A
1 April 1945
B
28 Maret 1945
C
1 Maret 1945
D
28 Februari 1945
E
1 Februari 1945
NO. 638
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 639
Link Soal
Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja
NO. 640
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia Sembilan, KECUALI...
A
H. Agus Salim
B
Mr. Ahmad Subardjo
C
Dr. Radjiman Widyodiningrat
D
K.H. Wachid Hasyim
E
Abikusno Tjokrosujoso