PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 1471. Lihat semua soal

NO. 631
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia Sembilan, KECUALI...
A
H. Agus Salim
B
Mr. Ahmad Subardjo
C
Dr. Radjiman Widyodiningrat
D
K.H. Wachid Hasyim
E
Abikusno Tjokrosujoso

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 632
Sejarah mencatat pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua otoritas kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi akibat disepakatinya...
A
Perjanjian Bongaya
B
Perjanjian Salatiga
C
Perjanjian Gianti
D
Perjanjian Jepara
E
Perjanjian Linggarjati

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 633
Seorang pemuda memutar musik keras-keras hingga mengganggu tetangga dengan alasan "ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM) saya". Tindakan ini bertentangan dengan Pancasila karena ...
A
Pemenuhan HAM tidak boleh menggangu HAM orang lain
B
Menggangu selera musik orang lain yang berbeda
C
Hak asasi merupakan kebebasan individu yang mutlak
D
Memilih musik merupakan bagian dari hak setiap orang
E
Tidak sesuai dengan selera musik orang lain

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 634
Dalam sejarah kerajaan di Nusantara, Kerajaan Mataram Kuno pernah diperintah oleh raja yang mendirikan Wangsa Sanjaya. Raja tersebut adalah...
A
Ken Arok
B
Anusapati
C
Sanjaya
D
Tohjaya
E
Ranggawuni

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 635
Dalam sejarah maritim Indonesia, Kerajaan Sriwijaya dianggap sebagai Kerajaan Nusantara pertama karena armada lautnya yang sangat kuat. Faktor utama yang mendorong Sriwijaya membangun kekuatan maritim tersebut adalah...
A
Keinginan untuk menguasai jalur perdagangan dan memperluas wilayah kekuasaan
B
Ancaman serangan dari Kerajaan Majapahit
C
Kebutuhan untuk mencari rempah-rempah di pulau lain
D
Persaingan dengan kerajaan maritim di India
E
Perintah dari Kekaisaran Tiongkok

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 636
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, salah satunya adalah Tari Dana-dana yang berasal dari daerah...
A
Maluku Utara
B
Bengkulu
C
Sulawesi Tengah
D
Gorontalo
E
Nusa Tenggara Timur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 637
Berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan, sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, presiden menjalankan kekuasaannya dengan dibantu oleh sebuah komite, yaitu...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B
Badan Keamanan Rakyat (BKR)
C
Panitia Sembilan
D
Dewan Konstituante
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 638
Sejarah perkembangan Islam di tanah Jawa mencatat adanya kerajaan yang menjadi pelopor kekuasaan Islam pertama. Kerajaan yang dimaksud adalah...
A
Kerajaan Mataram Islam
B
Kerajaan Demak
C
Kerajaan Cirebon
D
Kerajaan Banten
E
Kerajaan Pajang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 639
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 640
Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, konflik pribadi kadang digiring menjadi isu SARA. Sikap warga negara yang tepat untuk menghadapi hal ini adalah ...
A
Menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat (teliti)
B
Memberikan respons dengan cepat atas terjadinya setiap konflik
C
Mencari penjelasan dari media massa atas konflik yang terjadi
D
Menyerahkan penyelesaian setiap konflik pada penegak hukum
E
Membiarkan terjadinya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.