PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Nasionalisme 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 2000. Lihat semua soal

NO. 671
Berikut ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan isi Perjanjian Renville. Manakah pernyataan yang TIDAK termasuk dalam kesepakatan tersebut?
A
Belanda mengakui kedaulatan RI secara penuh atas seluruh pulau Jawa
B
TNI harus ditarik mundur dari daerah kantong ke wilayah RI
C
Republik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS)
D
Akan diselenggarakan pemilihan umum
E
Akan dibentuk dewan konstitusi RIS dalam waktu dekat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 672
Konferensi London yang digelar pada 16 Agustus 1956 menghasilkan keputusan terkait sengketa Terusan Suez, yang menyatakan bahwa...
A
Terusan Suez adalah milik penuh pemerintah Inggris
B
Terusan Suez harus dikelola secara bersama oleh PBB
C
Terusan Suez dikembalikan sepenuhnya kepada Mesir
D
Terusan Suez berstatus sebagai perairan internasional
E
Terusan Suez ditutup untuk kapal-kapal perang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 673
Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil dari KMB yang tidak bertahan lama. Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal...
A
27 Desember 1949
B
17 Agustus 1950
C
5 Juli 1959
D
18 Agustus 1945
E
11 Maret 1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 674
Upaya Gerakan Non-Blok dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai sering kali menghadapi berbagai hambatan global. Berikut ini yang BUKAN merupakan kendala bagi perjuangan GNB adalah...
A
Dominasi negara-negara besar di kursi Dewan Keamanan PBB
B
Posisi tawar negara-negara berkembang yang relatif masih lemah
C
Kecenderungan PBB yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan negara-negara Eropa
D
Sentimen internasional bahwa negara berkembang kurang peduli pada pelestarian alam
E
Adanya pandangan bahwa negara berkembang sering mengabaikan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 675
Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merenggut nyawa perwira di Yogyakarta yakni Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman disintegrasi bangsa saat itu...
A
Hanya bersifat lokal dan spontanitas dari prajurit bawah.
B
Merupakan gerakan yang terstruktur dan menargetkan komando kewilayahan.
C
Disebabkan oleh kecemburuan sosial antar daerah.
D
Hanya menyasar para jenderal yang berada di pusat pemerintahan.
E
Merupakan dampak dari kegagalan otonomi daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 676
Komodo (Varanus komodoensis) merupakan fauna endemik Indonesia yang dilindungi secara internasional. Habitat asli hewan ini berada di Provinsi...
A
Nusa Tenggara Timur
B
Nusa Tenggara Barat
C
Bali
D
Maluku
E
Sulawesi Selatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 677
Nasionalisme Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan globalisasi yang mendorong kemajuan ekonomi dengan pelestarian identitas dan kearifan lokal yang beragam. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana sebuah proyek infrastruktur vital nasional yang didanai asing berpotensi menggusur situs adat yang sakral dan merusak ekosistem lokal, sementara proyek tersebut menjanjikan ribuan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi daerah, tindakan yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang utuh adalah...
A
Memprioritaskan keberlanjutan proyek dengan alasan demi kepentingan nasional yang lebih besar, seraya menyediakan kompensasi finansial yang memadai bagi masyarakat adat.
B
Menolak keras proyek tersebut demi menjaga kelestarian situs adat dan lingkungan, meskipun harus mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
C
Mendorong dialog multisektoral untuk mencari solusi inovatif yang memungkinkan proyek berjalan dengan modifikasi, meminimalkan dampak negatif terhadap situs adat dan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat.
D
Mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak memiliki situs adat, meskipun hal tersebut dapat menunda proyek dan meningkatkan biaya.
E
Bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme pasar atau negosiasi antara investor dan masyarakat tanpa campur tangan aktif pemerintah daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 678
Tokoh yang mencetuskan 'Mosi Integral' yang berujung pada pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A
Moh. Natsir
B
Moh. Hatta
C
Ali Sastroamidjojo
D
Wilopo
E
Burhanuddin Harahap

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 679
Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia menghadapi dilema signifikan. Di satu sisi, ada desakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan berlebihan dapat mengikis kedaulatan ekonomi, mematikan industri lokal, dan pada akhirnya mereduksi semangat kemandirian bangsa. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara 'nasionalisme ekonomi' yang cenderung proteksionis dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem ekonomi global. Bagaimana dilema ini, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat mereduksi esensi nasionalisme Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa?
A
Melemahnya kapasitas negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga memudarkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap bangsa sendiri di mata warganya.
B
Menyebabkan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pihak asing, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.
C
Memicu konflik kepentingan antara elit politik dan pengusaha nasional yang pro-globalisasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan proteksi penuh terhadap pasar domestik.
D
Menghambat inovasi dan daya saing produk domestik karena kurangnya kompetisi, yang akhirnya membuat bangsa tertinggal dalam persaingan global dan kehilangan pijakan di kancah internasional.
E
Menciptakan kesenjangan sosial yang parah akibat persaingan bebas, di mana hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sehingga mengikis rasa keadilan sosial yang merupakan pilar nasionalisme.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 680
Perubahan bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' merupakan hasil kompromi demi persatuan nasional. Tokoh Islam yang memiliki peran besar dalam memberikan pandangan sehingga tercapai kesepakatan tersebut adalah...
A
KH. Hasyim Asy'ari
B
H.O.S. Cokroaminoto
C
Ki Bagus Hadikusumo
D
H. Agus Salim
E
KH. Ahmad Dahlan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.